Rayakan Hari Kasih Sayang di TPS, Pemuda Kota Solo Sampaikan Harapan Pemilu 2024
Jakarta – Seluruh kota-kota di Indonesia saat ini siap serentak merayakan hari kasih sayang di tempat pemungutan surat suara (TPS). Pun, pemilih muda di Kota Solo, termasuk Gen Z dan milenial, tidak luput mewarnai momen krusial ini. Bagi mereka, memilih golput dan menjadi apatis bukan pilihan di hari ‘Kasih Suara’.
Kota Solo kini dikenal menjadi salah satu kota yang penduduknya didominasi oleh kaum muda. Berdasarkan laporan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, ada sekitar lebih dari 40 persen pemilih muda dari total 439.009 orang yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Masing-masing dari mereka tersebar di 1.773 TPS. Terpantau, sebagian dari mereka menyadari bahwa setiap satu coblos yang ditorehkan di dalam surat suara mewakili harapan dan impian masa depan bangsa Indonesia. Tidak heran jika TPS banyak disambangi oleh pemuda-pemudi.
Satu di antaranya adalah La’salina Zerlindah Mufarihana (20). Dirinya mengungkapkan Pemilu 2024 menjadi pengalaman pertama banginya untuk memilih para calon pemimpin eksekutif dan legislatif. Walaupun antusias nan bingung, ia konsisten untuk memutuskan datang ke TPS di pagi hari.
“(Aku) ke TPS karena enggak mau golput. Kalau golput, nanti takut surat suaranya disalahgunakan. Sebisa mungkin untuk memilih toh ini demi kebaikan negara dan bangsa kita juga,” ucap Zerlindah kepada Parlementaria usai mencoblos surat suara di Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).
Ia pun bercerita kondisi TPS, di mana ia memilih, tergelar dengan tenang dan damai. Masing-masing petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pengawas (Panwas), ungkapnya, menjalankan tugas sebaik-baiknya. Baginya, pengalaman pertama memilih calon pemimpin bangsa bukan momok yang menakutkan.
Walaupun begitu, Zerlindah menyayangkan sosialiasi dari KPU dan Bawaslu kurang maksimal dilakukan sehingga ia kerap kebingungan menyiapkan diri untuk Pemilu 2024. Tidak kehabisan akal, dirinya mengalokasikan waktu untuk mencari tahu lebih banyak informasi soal Pemilu 2024 dari lingkaran pertemanan beserta konten digital yang berasal dari akun influencer TikTok dan instagram.
Ia menegaskan bahwa pemilih muda itu bukan pemilih yang bodoh. “Sekarang banyak salah pengunaan kekuasaan ya. Banyak suara anak muda ga didengar sama pemerintah. Padahal kita berusaha menyuarakan (apa yang terjadi di sekitar),” pungkasnya.
Tidak berhenti menjadi pemilih, Parlementaria juga bertemu dengan sejumlah pemuda yang ikut andil dalam Pemilu 2024 sebagai petugas. Satria Adhi (24) berpartisipasi sebagai petugas KPPS yang melayani 270 pemilih di TPS yang berlokasi di SD Muhammadiyah 16, Laweyan, Kota Solo.
“Saya termotivasi karena mencari pengalaman. Saya (juga) masih muda dan saya juga ingin membantu masyarakat supaya pemilu ini berjalan dengan baik,” tuturnya kepada Parlementaria di sela-sela waktu tugas.
Pengalaman menjadi petugas KPPS membuatnya terkoneksi dengan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang dan usia. Ia menilai pengalaman ini membuat lebih paham bagaimana dirinya harus menempatkan diri dan berkontribusi nyata.
Di sisi lain, dirinya pun memahami terkadang teknologi tidak selalu ramah untuk publik. Sebagai contoh, implementasi dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dinilai memperlambat kerja petugas karena kendala jaringan dan server. Tidak hanya itu saja, waktu untuk bimtek, uji coba, dan sosialiasi yang terlalu mepet sehingga para petugas menjadi kelimpungan.
“Saya berharap aplikasi pemilu ini dibenahi. Repot juga petugas kalau sistemnya gagal terus. Ke depannya, sosialisasi pemilu juga diperluas karena ini masih ada yang dari mulut ke mulut saja, masih ada orang yang belum tahu (untuk mempersiapkan pemilu),” tandas Satria.
Pada kesempatan yang sama, pemuda juga bisa berkontribusi aktif dalam Pemilu 2024 sebagai Panitia Pengawas (Panwas). Di antaranya Adik Wulandari (28) yang bertugas mengawasi proses tahapan pemilu di Laweyan, Kota Solo.
Dirinya menyakini pemuda bisa secara aktif melibatkan diri sebagai Panwas untuk memastikan pemilu berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Tanpa dukungan pemuda, ucapnya, akan terputus regenerasi bangsa khususnya dalam konteks kepemiluan.
“Keterlibatan pemuda itu penting. Yang sepuh bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman, yang muda bisa belajar dari mereka jadi wawasannya luas. Perlu ada keseimbangan,” tutup Adik.
Suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi, Vox Dei). Sebuah peribahasa latin yang kerap disandingkan dalam konteks pemilu. Di mana, Tuhan menitipkan suara-Nya lewat tangan rakyat yang penuh dengan keberagaman latar belakang. Pemuda, termasuk Gen Z dan milenial, adalah bagian perpanjangan tangan. Melihat antusiasme mereka, maka bangsa dinilai perlu hadir memberi ruang untuk mereka menyampaikan aspirasi pada Pemilu 2024.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
