Rayakan Hari Guru, Puan Ingatkan Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani merayakan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 yang diperingati setiap tanggal 25 November. Dirinya mengajak semua pihak untuk memperhatikan kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa itu. Sebab, ia merasa, peran guru sangat berpengaruh dalam membangun karakter bangsa.
“Melalui bimbingan dan didikan guru di sekolah, anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa bisa menjadi individu yang bertanggung jawab, etis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Guru adalah seorang arsitek pembangun karakter bangsa,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).
Dirayakan dengan tema yang bertajuk ‘Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar’, ia menyoroti kurikulum merdeka di sekolah yang kini diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Menurutnya, kurikulum merdeka bukan hanya tentang pembebasan dari belenggu kurikulum konvensional, tapi juga membuka ruang yang lebih besar untuk guru membimbing muridnya sesuai dengan minat dan bakat anak.
“Ini juga tentang memberdayakan siswa untuk mengeksplorasi minat mereka, mengembangkan bakat, dan menentukan jalannya sendiri. Mereka adalah agen perubahan dalam pendidikan,” kata Mantan Menko PMK ini.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya perbaikan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik untuk menunjang target Indonesia Emas 2045. “Sebagai pendidik, guru harus menjadi pribadi yang baik dan memiliki pengetahuan dengan jiwa intelektual yang tinggi. Sehingga saya harap jangan ada lagi guru yang terintimidasi dalam memberikan ilmu pengetahuannya,” katanya.
Intimidasi yang dimaksud Puan termasuk dalam hal kompetensi dan kualifikasi guru. Dengan mutu dan kompetensi yang baik, menurutnya, peran guru dapat semakin dimaksimalkan dalam upaya mencetak generasi Indonesia yang unggul.
“Kompetensi guru harus selalu ditingkatkan. Jangan sampai guru justru tertinggal dari anak-anak muridnya. Karena seperti kita ketahui bersama, perkembangan zaman membuat anak-anak kita saat ini memiliki literasi yang sangat hebat,” terangnya.
Sebab itu, Puan ingin setiap guru senantiasa meningkatkan kualifikasi dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Tentunya, hal ini perlu didukung dari program-program pelatihan dan peningkatan mutu SDM guru dari Pemerintah,” ungkap Puan.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyebutkan kesejahteraan guru harus ditingkatkan. Di antaranya adalah guru yang saat ini masih menjadi honorer yang mengabdi di pelosok negeri dengan keterbatasan sarana.
“Kesejahteraan guru harus lebih ditingkatkan. Terutama bagi guru-guru yang sudah lama mengabdi tapi belum juga diangkat sebagai ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” jelasnya.
“Masih banyak guru yang mengajar di daerah terpencil kurang mendapat perhatian dalam hal kesejahteraan. Padahal mereka rela berkorban hidup dan bekerja dalam keterbatasan demi mengabdikan diri mendidik putra/putri bangsa. Mereka lah pahlawan pendidikan di era masa kini,” pungkas Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
