Ratusan Mahasiswa Moestopo Gelar Aksi Keprihatinan Kecam Tata Kelola Universitas dan Yayasan
Jakarta – Ratusan mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) atau UPDM (B) kembali menggelar aksi lanjutan menuntut tata kelola kampus yang dinilai carut marut. Dalam aksi ini mahasiswa juga kembali menyerukan reformasi menyeluruh di Kampus Merah Putih termasuk menuntut Rektor dan Ketua Pembina Yayasan untuk mundur karena tidak mampu bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi selama bertahun-tahun.
Salah satu perwakilan mahasiswa menyampaikan agar pimpinan rektorat dan yayasan tak berdiam diri melihat kondisi kampus yang memprihatinkan ini. Mereka ingin perubahan total demi mengembalikan marwah pendiri kampus yakni Pahlawan Nasional Mayor Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Moestopo.
“Kami sudah sampaikan surat audiensi kepada pihak rektorat, namun hingga kini jawaban yang diterima adalah mereka sibuk dengan urusan di luar kampus. Bagi kami ini jelas, bahwa pimpinan kampus mengelak untuk membuka keran komunikasi dengan para mahasiswa,” ungkap salah satu peserta aksi.
Mahasiswa dalam orasi menyampaikan bahwa akibat tata kelola yang buruk, dan transparansi aset dan keuangan yang tak akuntabel, menyebabkan penurunan jumlah mahasiswa baru yang sangat signifikan di sejumlah fakultas. Fasilitas maupun sarana prasana pendidikan yang kurang diperhatikan dinilai menjadi salah satu indikator di balik anjloknya jumlah mahasiswa.
“Sangat ironis, kampus Moestopo yang punya sejarah panjang sebagai salah satu kampus tertua, kini seolah terlupakan karena tidak mampu mengaktualkan diri untuk bersaing dengan kampus-kampus lain. Mahasiswa terus merosot tajam akibat tata kelola yang buruk” ungkap mahasiswa dalam orasinya.
Tak hanya itu mahasiswa juga menyerukan agar tak ada lagi intimidasi dan pembelahan di dalam lembaga kemahasiswaan maupun mahasiswa secara pribadi dalam menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan kampus mereka.
“Hentikan segala intimidasi dan pembelahan terhadap mahasiswa, jangan benturkan sesama kami. Apalagi dengan memanggil preman-preman dengan dalih menjaga keamanan,” seru mahasiswa.
Aksi keprihatinan mahasiswa Universitas Moestopo
Selain mahasiswa, sejumlah dosen perwakilan beberapa fakultas juga turut ikut hadir bersama mahasiswa. Seperti halnya dengan mahasiswa, para dosen pun ikut menyuarakan kegelisahannya terhadap kondisi fakultasnya masing-masing.
Sementara itu, kalangan Dosen Fakultas Kedokteran Gigi UPDM (B) mengeluarkan pernyataan tertulis yang mengkritisi pengelolaan perguruan tinggi yang selama ini berjalan.
Mereka berharap dengan adanya aspirasi yang disampaikan pada aksi ini, dapat memberikan solusi yang terbaik bagi segenap komponen yang ada di UPDM (B).
Rangkaian aksi Mahasiswa Universitas Moestopo hari ini ditutup dengan pembacaan pernyataan tuntutan yang berisi sebagai berikut :
(1) Prof. Rudy Harjanto selaku Rektor UPDM(B) dan Pimpinan Tertinggi dari Universitas harus bertanggungjawab penuh atas masalah-masalah yang terjadi di UPDM(B)
(2) Prof. Thomas Suyatno MENGUNDURKAN DIRI dari jabatannya selaku Pembina Yayasan UPDM
(3) Keturunan (alm.) Prof. Dr. Moestopo harus bersatu membangun Yayasan UPDM untuk menyelamatkan masa depan UPDM(B) dengan prinsip Dari, Oleh, dan Untuk UPDM(B) tanpa campur tangan oknum-oknum yang tidak memiliki ikatan sejarah dengan UPDM(B)
(4) Reformasi Tata Kelola Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Good University Governance
(5) Reformasi Yayasan UPDM
(6) Pengelolaan aset dan keuangan Universitas serta Yayasan yang transparan dan akuntabel
(7) Penuhi kewajiban pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana kampus
Mahasiswa menegaskan jika tuntutan ini tak dihiraukan oleh pihak rektorat dan yayasan, maka mereka akan melanjutkan aksi yang lebih besar.
Mujafi
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
