Ratusan Mahasiswa Moestopo Gelar Aksi Keprihatinan Kecam Tata Kelola Universitas dan Yayasan
Jakarta – Ratusan mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) atau UPDM (B) kembali menggelar aksi lanjutan menuntut tata kelola kampus yang dinilai carut marut. Dalam aksi ini mahasiswa juga kembali menyerukan reformasi menyeluruh di Kampus Merah Putih termasuk menuntut Rektor dan Ketua Pembina Yayasan untuk mundur karena tidak mampu bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi selama bertahun-tahun.
Salah satu perwakilan mahasiswa menyampaikan agar pimpinan rektorat dan yayasan tak berdiam diri melihat kondisi kampus yang memprihatinkan ini. Mereka ingin perubahan total demi mengembalikan marwah pendiri kampus yakni Pahlawan Nasional Mayor Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Moestopo.
“Kami sudah sampaikan surat audiensi kepada pihak rektorat, namun hingga kini jawaban yang diterima adalah mereka sibuk dengan urusan di luar kampus. Bagi kami ini jelas, bahwa pimpinan kampus mengelak untuk membuka keran komunikasi dengan para mahasiswa,” ungkap salah satu peserta aksi.
Mahasiswa dalam orasi menyampaikan bahwa akibat tata kelola yang buruk, dan transparansi aset dan keuangan yang tak akuntabel, menyebabkan penurunan jumlah mahasiswa baru yang sangat signifikan di sejumlah fakultas. Fasilitas maupun sarana prasana pendidikan yang kurang diperhatikan dinilai menjadi salah satu indikator di balik anjloknya jumlah mahasiswa.
“Sangat ironis, kampus Moestopo yang punya sejarah panjang sebagai salah satu kampus tertua, kini seolah terlupakan karena tidak mampu mengaktualkan diri untuk bersaing dengan kampus-kampus lain. Mahasiswa terus merosot tajam akibat tata kelola yang buruk” ungkap mahasiswa dalam orasinya.
Tak hanya itu mahasiswa juga menyerukan agar tak ada lagi intimidasi dan pembelahan di dalam lembaga kemahasiswaan maupun mahasiswa secara pribadi dalam menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan kampus mereka.
“Hentikan segala intimidasi dan pembelahan terhadap mahasiswa, jangan benturkan sesama kami. Apalagi dengan memanggil preman-preman dengan dalih menjaga keamanan,” seru mahasiswa.
Aksi keprihatinan mahasiswa Universitas Moestopo
Selain mahasiswa, sejumlah dosen perwakilan beberapa fakultas juga turut ikut hadir bersama mahasiswa. Seperti halnya dengan mahasiswa, para dosen pun ikut menyuarakan kegelisahannya terhadap kondisi fakultasnya masing-masing.
Sementara itu, kalangan Dosen Fakultas Kedokteran Gigi UPDM (B) mengeluarkan pernyataan tertulis yang mengkritisi pengelolaan perguruan tinggi yang selama ini berjalan.
Mereka berharap dengan adanya aspirasi yang disampaikan pada aksi ini, dapat memberikan solusi yang terbaik bagi segenap komponen yang ada di UPDM (B).
Rangkaian aksi Mahasiswa Universitas Moestopo hari ini ditutup dengan pembacaan pernyataan tuntutan yang berisi sebagai berikut :
(1) Prof. Rudy Harjanto selaku Rektor UPDM(B) dan Pimpinan Tertinggi dari Universitas harus bertanggungjawab penuh atas masalah-masalah yang terjadi di UPDM(B)
(2) Prof. Thomas Suyatno MENGUNDURKAN DIRI dari jabatannya selaku Pembina Yayasan UPDM
(3) Keturunan (alm.) Prof. Dr. Moestopo harus bersatu membangun Yayasan UPDM untuk menyelamatkan masa depan UPDM(B) dengan prinsip Dari, Oleh, dan Untuk UPDM(B) tanpa campur tangan oknum-oknum yang tidak memiliki ikatan sejarah dengan UPDM(B)
(4) Reformasi Tata Kelola Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Good University Governance
(5) Reformasi Yayasan UPDM
(6) Pengelolaan aset dan keuangan Universitas serta Yayasan yang transparan dan akuntabel
(7) Penuhi kewajiban pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana kampus
Mahasiswa menegaskan jika tuntutan ini tak dihiraukan oleh pihak rektorat dan yayasan, maka mereka akan melanjutkan aksi yang lebih besar.
Mujafi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
