Ratu Ngadu Harap Pemerintah Serius Tangani Masalah Air Bersih
Jakarta – Jagad maya sempat dihebohkan dengan pemberitaan yang mengemukakan bahwa hampir 70 persen sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja. Hal ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla.
“Masalah klasik dan memang kita harus berpikir bersama untuk bergandengan tangan. Di daerah-daerah (masalah air bersih) sangat kompleks apalagi di NTT,” ujar Ratu kepada Parlementaria saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin (24/10/2022).
Legislator dapil Nusa Tenggara Timur II mengungkapkan bahwa selain ada indikasi pencemaran, kurang tersedianya sumber air bersih juga menjadi masalah yang terus ditemukan di Indonesia. Dengan terbatasnya sumber air bersih, masyarakat tidak memiliki pilihan lain, sehingga terpaksa menggunakan air yang kualitasnya tidak baik.
“Memang saya pikir persoalan air bersih ini (selalu) menjadi masalah, bukan saja indikasi tercemar tinja karena dekat sumur dengan septic tank. Yang juga menjadi masalah adalah kurang tersedianya air bersih. Karena kurang tersedia air bersih mau enggak mau, ya sudah apa yang ada (maka) masyarakat konsumsi tanpa memperhatikan tingkat kebersihan dan kesehatan. Karena sumber airnya susah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ratu membandingkan problematika air bersih yang ada di kota besar dan di desa. Politisi Partai NasDem ini juga berkali-kali mengungkapkan realitas sulitnya mendapatkan sumber air bersih di beberapa daerah, terutama di NTT yang menjadi daerah pemilihannya.
“Kalau di Jakarta, kita sedang mendorong bagaimana air minum tidak terkontaminasi Bisphenol A. Sedangkan di desa, di daerah itu kita masih berbicara terkait ketersediaan air, sudah begitu kondisi air yang ada sudah tercemar dengan bahaya penyakit dan lain sebagainya. Di daerah NTT ketersediaan air bersih sangat rendah, air bersih sangat kurang. Ini mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah. Dengan kondisi air juga ini, kan, bisa menyebabkan berbagai penyakit,” ungkapnya.
Ratu meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah air bersih di Indonesia, menurutnya perlu ada kerja sama lintas sektor dalam menangani masalah tersebut. Kepada Parlementaria, Ratu menyampaikan bahwa penanganan masalah ini tidak hanya bisa digerakkan dari satu sektor saja, namun harus dilakukan dengan dukungan beberapa sektor.
“Kami minta ada kerja sama lintas sektor, lintas kementerian bagaimana menyelesaikan persoalan tidak bisa dari satu sisi. Jadi, ada masalah dikepung bersama-sama gitu. Jadi, kalau contohnya hanya dari sektor kesehatan enggak bisa. Lingkungan, ketersediaan air, dan lain sebagainya juga menjadi masalah. Ini yang perlu menjadi perhatian dari sektor-sektor lain seperti infrastruktur, sumber daya air, dan lain sebagainya, begitu juga faktor kemiskinan terkait dengan tempat tinggal yang tidak sehat,” kata Ratu.
Lebih lanjut, Ratu menjelaskan sebetulnya sudah ada beberapa program pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan ketersediaan air bersih seperti program layak huni dan program air bersih yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR. Ke depan, Ratu berharap pemerintah bisa memetakan daerah-daerah yang bisa menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti bersama.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
