Connect with us

Rasio Gini Indonesia Turun, Menko Perekonomian: Tidak Semua Negara Bisa Melakukan

Menko Perekonomian Darmin Nasution

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklaim tercapainya pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan penurunan angka rasio gini adalah prestasi bagi sebuah negara. “Tidak semua negara bisa melakukan,” ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Rasio gini, ujar Darmin, adalah indikator untuk pemerataan ekonomi di suatu negara. Biasanya, apabila terjadi pertumbuhan ekonomi, turunnya angka kemiskinan dan pengangguran tidak sulit untuk turun. Namun hal itu lain dengan rasio gini. “Kalau rasio gini turun itu susah,” ujar dia. Hanya saja ia mengaku masih belum melihat angka rasio gini yang baru saja diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Selanjutnya, Menteri Darmin mengatakan pemerintah bakal melaksanakan program terkait tanah dan manajemen program di pertanian guna menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air. “Intinya semakin lama bukan semakin mudah, kalau masih tinggi tingkat kemiskinan menurunkannya enggak susah, tapi makin rendah makin susah,” ujar dia. “Banyak yang harus disiapkan.”

Sebelumnya, BPS memaparkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia selama Maret 2019 menurun 0,007 poin dibandingkan Maret 2018 (year on year). Saat ini rasio gini terdata sebesar 0,382 poin, sementara pada periode yang sama tahun lalu sebesar 0,389.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan rasio gini utamanya turun untuk wilayah perdesaan. “Rasio gini di desa untuk Maret 2019 tercatat 0,317; turun dibanding rasio gini pada September 2018 yang sebesar 0,319,” ujarnya saat pemaparan di kantornya, Jakarta Pusat, hari ini.

Suhariyanto menyebut, sepanjang Maret 2019, provinsi yang tercatat mempunyai angka ketimpangan tertinggi ialah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan angka mencapai 0,423 poin. Sedangkan ketimpangan yang terendah terjadi di Provinsi Bangka-Belitung dengan angka rasio gini 0,269.

Sementara itu, secara nasional, BPS mencatat bahwa angka rasio gini menurun 0,002 poin pada Maret 2019 ketimbang September 2018. “Maret lalu, rasio gini hanya tercatat 0,382, sedangkan September lalu 0,384,” tutur Suhariyanto.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Berantas Kejahatan Lingkungan Hidup, KLHK Diganjar Penghargaan dari PBB

Oleh

Fakta News
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Rido Sani (tengah) saat menerima penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019. (Foto: KLHK)

Jakarta – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terpilih sebagai salah satu penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019. Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

“Penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Penghargaan ini diterima Rasio di Bangkok, Thailand, Rabu, 13 November 2019. Selain Indonesia, pemenang penghargaan juga berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

Adapun ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL, The Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, dan dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Rasio mengatakan, penghargaan ini menunjukkan upaya memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas di Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.

Dari enam kategori, Indonesia meraih penghargaan di tiga kategori yaitu kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. “Hal ini menjadikan penegakkan hukum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam penghargaan ini,” kata dia.

Dengan meraih penghargaan kategori inovasi, Rasio mengatakan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional. Melalui inovasi pemanfaatan peralatan digital, pelaksanaan patroli siber di sosial media dam e-commerce, serta penggunaan teknologi geospasial, kata dia, aktivitas ilegal terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bisa terus dipantau.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Nadiem Dukung Rencana Kemenag Rombak Buku Pelajaran Agama Berkonten Khilafah

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendukung rencana Kementerian Agama yang akan merombak 155 judul buku pelajaran agama Islam.

“Saya akan selalu mendukung apa arahan Presiden sama apa yang Pak Menag ingin lakukan,” kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Nadiem mengaku belum sempat berdiskusi dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait rencana perombakan judul buku itu. Namun, ia menegaskan akan mendukung inisiatif tersebut.

Kementerian Agama dikabarkan akan merombak 155 judul buku pelajaran agama yang memiliki konten tentang khilafah. Buku yang dirombak mulai dari buku kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 12 sekolah menengah atas.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Ami mengatakan, dalam buku yang dirombak harus dijelaskan khilafah ada dalam sejarah tapi tidak serta merta bisa diterapkan di Indonesia saat ini.

Menurut dia, membuat ulang buku agama sejak tingkat SD agar anak dapat terhindar dari pengaruh masyarakat luar dengan isu radikal. “Sejak awal sudah dicekoki oleh pikiran yang intoleran, eksklusifitas, itu semua harus diantisipasi. Efektifnya insya Allah tahun depan awal sudah bisa dipakai bukunya, cukup banyak dan bukan pekerjaan ringan juga,” kata Kamaruddin.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Rancang Jembatan LRT, Insinyur Lulusan ITB Arvila Delitriana Dapat Pujian dari Jokowi

Oleh

Fakta News
Jembatan LRT Kuningan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan apresiasi atas tersambungnya konstruksi tersulit jembatan Light Rail Transit (LRT) di atas jalan layang Kuningan, Jakarta.

“Selamat kepada Adhi Karya. Selamat juga untuk sang perancang, Ibu Arvila Delitriana, insinyur lulusan ITB,” demikian cuitan @jokowi dalam media sosial Twitter dikutip ANTARA di Jakarta, Kamis.

Jembatan tersebut memiliki bentang panjang 148 meter. Bangunan itu akan menyambungkan jalur LRT dari arah Cawang ke Kawasan Rasuna Said maupun sebaliknya.

Dalam cuitannya, @Jokowi menyertakan foto jembatan layang LRT dari ketinggian yang berbelok dari kawasan Jalan Gatot Subroto ke Jalan Rasuna Said.

Dalam gambar terlihat jembatan hanya ditopang oleh dua penyangga, satu berada di sisi Jalan Gatot Subroto, sementara yang lain berada di antara dua ruas Jalan Rasuna Said.

Proyek LRT Jabodebek dimulai sejak September 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015. Seluruh proyek transportasi massal tersebut ditargetkan selesai pada 2021.

Hingga Agustus 2019, progres pembangunan jalur LRT Cawang-Cibubur mencapai 84 persen, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 53,9 persen, dan Cawang-Bekasi Timur 58,1 persen.

 

Munir

Baca Selengkapnya