Connect with us
Parlemen

Rasio Elektrifikasi Aceh Sangat Baik

Rasio Elektrifikasi Aceh Sangat Baik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam memberikan apresiasinya atas kerja PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan dengan semakin baiknya distribusi listrik hingga ke pelosok desa terpencil dengan rasio elektrifikasi sebesar 98 persen. Padahal Aceh pada beberapa tahun lalu dilanda tsunami besar, tetapi proses recovery berhasil dilakukan dengan cepat.

“Kita datang ke sini untuk melihat progres rasio elektrifikasi di Aceh. Jadi ini adalah daerah di Sumatera yang lumayan bagus rasio elektrifikasinya yakni 98 persen. Kita berharap bisa segera mencapai 100 persen,” ujar Syaikhul usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke UPT PLN Banda Aceh, Sabtu (28/9/2019).

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ini juga memberikan apresiasinya atas kerja PLN di Aceh dalam menghasilkan listrik melalui energi baru terbarukan (EBT) yang dinilai menjadi percontohan bagi provinsi lainnya. Hal ini sangat penting dalam menjaga kelestarian hayati bagi kelangsung generasi mendatang.

“Soal EBT, kita harap Aceh ini jadi provinsi percontohan dengan pembangkit listrik EBT terbesar di Indonesia. Ada tenaga geothermal, angin, surya dan PLTA. Jadi potensinya banyak dan bermacam yang bisa diambil sebagai peluang. Kita harap seharusnya tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga fosil,” terangnya.

Terbesar dibanding Provinsi Lain

Meski secara keseluruhan sudah baik, Syaikhul juga menyoroti ketersediaan listrik di pelosok desa agar dapat dioptimalisasi supaya rasio elektrifikasinya mencapai 100 persen. Ia pun memaklumi jika rasio elektrifikasi di Aceh belum 100 persen dikarenakan banyaknya desa yang belum terjangkau oleh moda transpotasi. Namun ia menilai rasio elektrifikasi di Aceh ini terbesar dibanding provinsi lain.

“Ini sudah sangat baik. Meski ada beberapa kabupaten yang perlu dilakukan optimalisasi seprti di Kabupaten Pidie yang baru 86 persen. Kendalanya ada di desa-desa yang belum ada jalan dan moda transportasi, karena itu di luar domain PLN ya. Jadi perlu juga koordinasi antara Pemprov dengan Pemkab untuk membicarakan akses jalan ini,” jelas legislator dapil Jawa Timur I itu.

Turut serta dalam kegiatan ini, sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI diantaranya Nawafie Saleh (F-Golkar/Jawa Barat V) dan Ferry Kase (F-Hanura/NTT II). Dari mitra kerja turut hadir Dirjen Ketenegalistrikan, Dirjen EBTKE, Direksi PLN, Bupati Nagan Raya dan Kepala Dinas ESDM dan LHK Aceh. (hs/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya