Ramai-ramai Menolak Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR
Jakarta – Akhirnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah menerima surat pengunduran diri Setya Novanto dari kursi ketua DPR. Ada dua surat yang dikirim Novanto dari sel tahanan KPK ke DPR. Adanya surat dari Novanto, dibenarkan Wakil Ketua MKD DPR Sarifuddin Sudding. Menurutnya, dua surat tersebut dikirim di tanggal yang berbeda namun di bulan yang sama, Desember.
“Surat pengunduran diri Pak Novanto ada tanggal 4 Desember dan 6 Desember yang ditujukan kepada pimpinan DPR dan sekaligus dalam surat pengunduran diri itu menujuk Aziz Syamsuddin,” ujar Sudding di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Surat tersebut, menurut Suding, diantarkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPR Robert J Kardinal. Dua surat berbeda itu ditandatangani oleh Novanto dan Novanto bersama Sekjen Golkar–kini Plt Ketum–Idrus Marham.
“(Yang tanda tangan) Pak SN. Ada surat pernyataan yang ditandatangani Novanto dan ditujukan ke DPR dan ditandatangani Novanto dan Idrus Marham,” sebut Sudding.
Terkait penunjukkan Aziz sebagai Ketua DPR seperti yang tercantum dalam surat Novanto yang kedua, beragam tanggapan dari dalam Golkar sendiri langsung bermunculan. Seperti reaksi yang datang dari Kepala Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Daerah I Partai Golkar Nusron Wahid. Nusron menyebut, penunjukan Aziz sebagai ketua DPR dituding keputusan yang sepihak. “Penunjukan tersebut layak dibawa ke Mahkamah Partai Golkar,” ujarnya.
Aziz Syamsuddin dan Setya Novanto (foto : industry.co.id)
Sejauh ini, lanjut Nusron, belum ada koordinasi maupun rapat pleno yang agendanya menentukan pergantian ketua DPR. “Sehingga kalau itu dilakukan berarti ada surat DPP nya cacat secara hukum. Dan layak dimasukkan dalam Mahkamah Partai,” tuturnya.
Sebelumnya, Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily juga menilai sikap Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR cacat prosedur. Oleh sebab itu, hal tersebut bisa diabaikan.
“Sebenarnya boleh-boleh saja Pak SN (Setya Novanto) mengusulkan Pak Azis, sama halnya dengan kader-kader Partai Golkar lainnya, tapi usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam Rapat DPP Partai Golkar yaitu Rapat Pleno,” kata Ace dalam keterangan tertulisnya.
Ace juga merujuk ke AD/ART Golkar pasal 27 ayat 2 yang menyatakan ‘Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia’. Yang dimaksud dengan DPP bukan hanya ketum melainkan bersifat kolektif.
“Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar tersebut tercermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Pleno DPP Partai Golkar,” jelasnya.
Penolakan yang sama dilontarkan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG). GMPG bahkan mendesak fraksi-fraksi politik di DPR menolak melantik Aziz Syamsuddin menjadi Ketua DPR sebagaimana diminta Setya Novanto melalui surat pribadinya.
Salah satu pencetus GMPG, Ahmad Doli Kurnia mengatakan meski kursi Ketua DPR adalah hak Partai Golkar, partai berlambang pohon beringin tidak bisa seenaknya mengganti pemimpin DPR.
“DPR bukan punya Golkar. Bahwa Ketua DPR hak Golkar, tapi kemudian Golkar tak bisa sewenang-sewenang untuk ganti sana ganti sini pimpinan kapan pun maunya,” ujar Doli di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2017).
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap enggan mengomentari penunjukan Aziz Syamsudin sebagai ketua DPR oleh Setya Novanto. Mulfachri mengatakan siapa pun yang akan menggantikan Novanto adalah kewenangan dari Partai Golkar.
“Ya itu (penunjukan Aziz Syamsuddin) kewenangan Golkar, hak Golkar itu,” ujar Mulfachri, Minggu (10/12/2017).
Hanya saja, Mulfachri berharap pengganti Novanto yang dipilih Golkar merupakan sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kinerja DPR. Dia juga berharap sosok tersebut dapat memperbaiki kredibilitas DPR yang sudah rendah.
“Harus lah orang yang punya komitmen untuk meningkatkan kinerja DPR di sisa priode yang tidak panjang lagi. Kredibilitas DPR yang sudah sedemikian rendahnya, jangan lagi diperburuk oleh hal-hal yang tidak perlu,” katanya.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
