Rakornas TPAKD 2020, Presiden Jokowi Ungkap Empat Cara Extraordinary Tingkatkan Inklusi Keuangan
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi keberadaan dan kerja keras Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah menjadi wadah koordinasi antarinstansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan secara virtual pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020, yang ditayangkan pada Kanal YouTube Jasa Keuangan (OJK TV), Kamis (10/12/2020) pagi.
Diungkapkan Presiden, telah ada 32 TPAKD di tingkat provinsi dan 165 TPAKD di level kabupaten/kota. Presiden pun meminta jumlah tersebut terus ditingkatkan untuk dapat menjangkau semua provinsi dan kabupaten/kota dan mempercepat perluasan akses keuangan dan pembiayaan di daerah.
“Peningkatan akses keuangan ini penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi keuangan,” ujar Presiden.
Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk melakukan empat cara extraordinary untuk meningkatkan akses dan inklusi keuangan.
Pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, pengetahuan, minat, dan kepercayaan terhadap industri keuangan. Sehingga, masyarakat paham cara memperoleh akses pembiayaan dan mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan.
“Sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara. Cara-cara yang inovatif, termasuk cara-cara seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian, yang sesuai dengan karakter kelompok sasaran, serta melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, termasuk bekerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh,” ujar Presiden.
Kedua, TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, seperti kelompok-kelompok tani terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat.
“Pendampingan dan asistensi kepada masyarakat terus harus diintensifkan. Sekali lagi, dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran,” tegas Presiden.
Ketiga, lebih agresif dalam penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan, seperti pendirian Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah), pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk juga percepatan untuk penerbitan obligasi daerah, dan upaya lainnya.
“Ini penting. Percepatan ini tidak mungkin dilakukan jika caranya masih biasa-biasa saja. Harus ada terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien,” tegasnya.
Keempat, meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif terutama untuk rakyat kecil dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
“Program KUR (Kredit Usaha Rakyat), Kredit Ultra Mikro, Bank Wakaf Mikro, dan lain-lain harus terus ditingkatkan penyerapannya, harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita,” ujar Presiden.
Diungkapkan Presiden, berdasarkan data per September 2020, 73,7 persen kredit bank umum ada di Pulau Jawa. Sementara, Indeks Inklusi Keuangan Indonesia tahun 2019 baru sebesar 76 persen, masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan, keempat cara extraordinary tersebut membutuhkan kerja keras dengan cara-cara yang inovatif, bukan rutinitas seperti biasanya, apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini.
“Kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa, harus cepat, harus inovatif agar perekonomian nasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain,” tutup Presiden.
Rakornas TPAKD 2020 ini mengusung tema “Tingkatkan Akses Keuangan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya dan inovasi guna meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah.
Pada Rakornas juga diberikan TPAKD Award 2020, sebagai bentuk apresiasi kepada 10 TPAKD yang telah mengimplementasikan program kerja TPAKD dengan sangat baik. Sebagai akselerator akses keuangan di daerah, TPAKD telah memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap perluasan akses keuangan di daerah.
TPAKD Award secara simbolis diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso kepada para penerima yang hadir secara virtual.
Berikut daftar penerima TPAKD Award tersebut:
TPAKD Tingkat Provinsi:
- TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan – Provinsi Dengan Implementasi Pembiayaan Melalui Pola Kemitraan Terbaik;
- TPAKD Provinsi Jawa Tengah – Provinsi Dengan Inovasi Pengembangan Program Inklusi Keuangan Terbaik;
- TPAKD Provinsi Jambi – Provinsi Dengan Program Pemberdayaan UKM Terbaik; dan
- TPAKD Provinsi Sumatera Utara – Provinsi Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.
TPAKD Tingkat Kabupaten/Kota:
- TPAKD Kota Malang – Kabupaten/Kota Dengan Inovasi Terbaik Dalam Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir;
- Kabupaten Kebumen – Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Terbaik Dalam Program Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah Bagi UKM;
- Kabupaten Kerinci – Kabupaten/Kota Dengan Implementasi Program Pemberdayaan Desa Terbaik; dan
- Kabupaten Langkat – Kabupaten/Kota Dengan Penyediaan Akses Keuangan Terbaik.
TPAKD Pendatang Baru:
- TPAKD Kabupaten Kepulauan Selayar – Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor Unggulan Terbaik; dan
- TPAKD Kabupaten Purbalingga – Kabupaten/Kota Pendorong Pembiayaan Kepada Sektor UKM Terbaik.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.