Rakernas PP IKA ITS, Apresiasi Kerja Tim Kebencanaan
Jakarta – Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (PP IKA ITS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 secara hybrid, Sabtu (26/32022). Rakernas tersebut mengangkat tema “Perkuat KolaborAksi IKA ITS untuk Indonesia”.
Rakernas ini juga dihadiri oleh dua menteri kabinet Indonesia Maju RI yakni, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Bisar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
Ketua Umum PP IKA ITS, Ir Sutopo Kristanto MM dalam sambutannya menyampaikan acara ini sangat penting sebagai momen untuk memantapkan kolaboraksi ke depannya agar bisa pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Menurutnya, mustahil Indonesia dapat menang dari pandemi Covid-19 tanpa kolaborasi dan kerja sama.
“Karena itulah tagline kepengurusan IKA ITS pada periode ini adalah kolaborasi dan aksi yang biasa kami singkat “KolaborAksi” IKA ITS untuk Indonesia. Dan pada Rakernas tahun ini mengambil tema “KolaborAksi IKA ITS untuk Indonesia,” imbuhnya.
Untuk itu, Sutopo menambahkan, pihaknya menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah bekerja maksimal menekan laju kasus Covid-19. Bahkan kini, kondisi Indonesia memasuki status endemi di masyarakat.
Sutopo juga secara khusus mengapresiasi Tim Kebencananan atas kerja-kerja kemanusiaan yang telah dilaksanakan khususnya selama masa pandemi Covid-19 serta erupsi gunung Semeru. Kompartemen Kebencanaan IKA ITS (KK IKA ITS) dinilai cukup sigap, cepat dan tanggap dalam masa Covid-19 dengan menginisiasi “Desa Tanggap Covid-19” Di Jrebeng, Gresik awal Mei 2020, yang kemudian menginspirasi banyak program pemerintah termasuk Kampung tangguh, dsb.
Juga dirilisnya Buku Saku Protokol Covid-19 IKA ITS juga pada awal Maret 2020 yang sangat diapresiasi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofiah Indar Parawansa. KK IKA ITS juga melaksanakan Pelatihan Relawan Covid (pertengahan Agustus 2020) dan juga Pelatihan Dasar Relawan Penanggulangan Bencana (Awal Januari 2022), serta mengirimkan Tim Kebencanaan ke Gunung Semeru untuk melakukan giat mitigasi (awal Desember 2021) dan tanggap bencana pasca erupsi serta tim teknologi tepat guna pada masa recoveri dan rehabilitasi Semeru (Januari-Maret 2022).
Tim Kebencanaan juga melakukan pemasangan Early Warning System (EWS) dan juga penerapan teknologi pakan ternak untuk membantu masyarakat dan peternak yang tedampak erupsi Semeru, serta rekomendasi normalisasi sungai pada aliran Semeru untuk menghindari potensi bencana susulan.
Apresiasi pada Tim Kebencanaan dalam Rakernas PP IKA ITS tersebut juga diwujudkan dalam pemberian sesi khusus untuk presentasi kerja-kerja kemanusiaan dihadapan seluruh peserta. Tidak lupa, Sutopo memanggil seluruh anggota tim untuk maju dan mendapatkan apresiasi, yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Ir. Djuwono Hadisusanto, M.Si., Dr.Eng. Yeyes Mulyadi, Ahmad Yazid Basthomi, S.T., Toni Widiajaya, S.T., Heri Inprasetyobudi, S.T., M.T., dan Radian Jadid.
PP IKA ITS hormat dan bangga atas peran Tim Kebencanaan. Justru pada masa pandemi covid-19 dimana banyak organisasi dan elemen masyarakat banyak yang tiarap dan mengurangi aktifitasnya, Tim Kebencanaan IKA ITS justru berani melangkah, mengambil peran berkolaboraksi mengatasi pandemi Covid-19 serta memberikan kontribusi dalam penangulangan bencana, termasuk erupsi Semeru melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Atas nama IKA ITS, kami mengucakpan terima kasih kepada para pejuang kemanusiaan. Respon cepat dan naluriah, diberikan untuk dan atas nama IKA ITS. Kiprah insan alumni ITS sudah sangat terkenal. Inilah yang memberikan posisi strategis dan branding bagi IKA ITS. Bahwa ujungnya nanti kalau kita bergerak di sektor yang lainnya terutama dalam kepemrakarsaan, kita akan dipercaya karena beliau-beliau ini. Terima kasih. Kita menjadi satu kesatuan, bergerak terus maju, melakukan pengabdian, dan menjadi harapan bangsa. Terima kasih seluruh Tim Kebencanaan,” pungkas Sutopo.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Bisar Panjaitan memaparkan soal iklim investasi Indonesia pasca pandemi Covid-19. “Pada 2036, Indonesia diperkirakan akan keluar dari status middle income trap dengan pertumbuhan rata-rata 5,7 persen pada 2025 ini. Namun itu sebenarnya kita belum maksimalkan hilirisasi dan efisiensi,” yakin Luhut di memulai pemaparannya.
Luhut berharap kepada alumni ITS yang mengabdi di berbagai sektor untuk selalu memberikan sumbangsih terbaiknya. Luhut mengatakan, hilirisasi dan efisiensi penting sebagai penentu apakah Indonesia ingin keluar dari status midle income trap dan menjadi negara maju pada 2045.
“Nah ini saya kira teman-teman alumni ITS perlu tahu juga karena anda bekerja di berbagai macam sektor. Kita mau bawa ke mana sih Indonesia ini, gitu. Jadi kalau kita mau keluar dari midle income trap dan masuk jadi negara maju pada 2045, kita harus melihat dua hal itu, yakni hilirisasi dan efisiensi,” beber Luhut.
Luhut mengungkapkan, jika melihat kondisi pascapandemi, Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan perubahaan dunia. Namun menurutnya, hal ini sekaligus menjadi sebuah “keuntungan” agar Indonesia tidak taken for granted atas segala yang ada.
“Menurut hemat saya, ini juga “untung” bahwa pandemi ini ada. Sehingga akal-akal kita yang selama ini taken for granted, sekarang telah terjadi perubahaan sistem kesehatan, akselerasi otomasi dan digitalisasi, peningkatan peran dari AI, big data, perubahaan global value chain, termasuk green recovery dalam menghadapi tantangan perubahaan iklim, dimana Indonesia juga menjadi champion di sana,” ujar Luhut.
Luhut juga menyarakan agar ITS mengembankan mata kuliah di bidang AI dan IT. Indonesia, lanjut Luhut, dihadapkan pada berbagai tantangan pascapandemi dalam rangka mencapai visi menjadi negara maju pada 2045.
“Tapi yang terpenting, kita harus kompak, kita juga harus bersatu. Berbeda-beda pemikiran boleh saja. Kita satu nusa, satu bangsa, satu negara. Saya percaya ITS akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada negeri kita tercinta ini,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa proyeksi ekonomi global masih menujukan tren pemulihan dan penanganan kasus Covid-19 dengan menujukan hasil yang baik. Kendati demikian, papar Airlangga, masih terjadi kenaikan inflasi global yang memicu sejumlah negara untuk melakukan normaslisasi kebijakan moneter serta ketegangan geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dan Ukraina.
Di tengah ketidakpastian tersebut, kita patut syukuri bahwa di tahun 2021, Indonesia mampu tumbuh sebar 3,7 persen secara year on year (YoY) dan kita lihat bahwa sektor industri masih menjadi penopang dengan kontribusi PDB 18 persen dan pertumbuhan sekitar 4,90 persen di kuartal ke-4 2021. Pertumbuhan ini, jelas Airlangga, relatif lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam yang tumbuh 2,6 persen ataupun negara di Eropa seperti Jerman yang hanya 2,8 persen.
Pencapaian ini, tambahnya, tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus menjalankan kebijakan hilirasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri dan juga terus mendorong sektor manufaktur di Indonesia. Upaya strategis ini memberikan dampak luas seperti peningkatan devisa dari ekspor, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja serta menjadi sumber penerimaan negara.
“Sebagai contoh, pemerintah telah melakukan hilirisasi di sektor industri agro, mineral logam maupun CPO. Nilai tambah yang dihasilkan CPO mendekati 4 kali lipat, begitu pula dengan nikel yang mencapai 400 kali,” bebernya.
Airlangga juga menekankan terkait agenda persiapan Indonesia emas 2045. Menurutnya, kunci dari keberhasilan Indonesia emas adalah yang pertama Indonesia harus mampu keluar dari status midle income trap. Selain itu, Indonesia juga harus terus mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul.
“Tentu kita harus melampaui apa yang disebut sebagai midle income trap tahun 2035. Dan tentu kita harus mendorong agar penciptaan SDM unggul, kreatif, cakap digital dan mempunyai mental kewirausahaan. Inilah yang harus didukung oleh kampus-kampus, termasuk dari ITS. Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi digital dan pada tahun 2021. Dan Indonesia tentunya membutuhkan SDM-SDM yang jumlahnya sebesar 9 juta sampai tahun 2030. Inilah yang menjadi tangangan agar perguruan-perguruan tinggi mampu mencetak sarjana yang digital literate,” imbuhnya.
Kontribusi perekonomian berbasis digital dari pengembangan potensi ini, ungkap Airlangga, bisa mencapai Rp4.434 triliun atau 16 persen dari PDB. Namun ia menyebutkan, jumlah kewirausahaan dilihat masih terlalu kecil yaitu 3,4 persen. Airlangga berharap, para alumni ITS bisa mendorong agar entrepreneurship ini tumbuh di angka 5 persen.
Sebelum melaksanakan Rakernas, juga disajikan satu sesi wawasan dengan tajuk “Politik Indonesia Jelang 2024” yang disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadi, Dir Eks Indikator Politik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama kepemrakarsaan bisnis IKA ITS sebagai badan hukum usaha yang akan menaungi hasil inovasi ITS yakni formula pembenah tanah dan Padi Ratun-5 (R-5) digawang Ir. Toeloes Boedi Witjaksono, dkk., serta OceanFarmITS yang dikomadani Dr. Eng. Yeyes Mulyadi.
Rangkaian Rakernas dilaksanakan dari pagi hingga malam, yang menghasilkan berbagai perencanaan kerja-kerja organisasi IKA ITS. Dengan kondisi yang sudah mulai memasuki recovery pasca serangan pandemi covid-19 ini, IKA ITS sudah siap untuk melanjutkan program kerja yang telah dirumuskan bersama.
“Mari kita Perkuat KolaborAksi IKA ITS untuk Indonesia. Saatnya Gas Pol,” pungkas Sutopo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
