Rakernas ICMI, Presiden Jokowi: Pemerintah Terus Kerja Keras Kawal Transformasi Besar
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini Pemerintah terus bekerja keras untuk mengawal beberapa transformasi besar. Presiden Jokowi antara lain menyebut bahwa pemerintah melakukan transformasi struktural, mempermudah investasi, melakukan hilirisasi, hingga melakukan transformasi ekonomi digital dan transformasi energi baru terbarukan.
“Pemerintah saat ini sedang bekerja keras mengawal beberapa transformasi besar. Kita sedang melakukan transformasi struktural agar Indonesia makin kompetitif, untuk menghadapi dunia yang hiper-kompetisi sekarang ini,” ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan arahannya secara virtual pada acara Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional ICMI Tahun 2022, dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, 29 Januari 2022, mengutip siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta menyejahterakan petani, nelayan, dan buruh industri. Pemerintah juga terus memfasilitasi agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa naik kelas dengan digitalisasi, serta mendukung peningkatan produk dalam negeri.
Presiden Jokowi menyampaikan arahan secara virtual pada Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan ICMI dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional ICMI Tahun 2022, dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, 29 Januari 2022. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
“Untuk itu kita harus mempermudah investasi, yang besar, yang sedang, maupun yang kecil, dari dalam maupun luar negeri. Itulah tujuan kita menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” imbuhnya.
Pemerintah juga melakukan hilirisasi antara lain di sektor pertambangan, minyak, dan gas. Menurut Kepala Negara, hilirisasi tersebut dilakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar di Indonesia, untuk membuka lapangan kerja, dan sekaligus untuk menghemat devisa.
“Saya kira sudah tidak zamannya lagi yang sejak zaman VOC kita selalu mengirim, mengekspor bahan-bahan mentah yang nilai tambahnya dinikmati negara lain,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi, nilai tambah yang didapatkan di dalam negeri menjadi sangat besar. Misalnya, hilirisasi nikel yang sejak tahun 2015 dilakukan telah memberikan dampak signifikan dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan.
“Ekspor besi baja di tahun 2021 mencapai USD20,9 miliar, kira-kira Rp300 triliun, meningkat dari sebelumnya hanya USD1,1 miliar di 2014. Dari Rp15 triliun kemudian meloncat ke Rp300 triliun, itu karena peningkatan nilai tambah di dalam negeri,” ungkapnya.
Selain di sektor pertambangan, Presiden menjelaskan, hilirisasi juga harus dilakukan di sektor-sektor lain, misalnya pertanian. Selain harus kuat di on-farm, inovasi di sektor pertanian dan peternakan juga harus kuat sehingga nilai tambah bisa dinikmati oleh para petani.
“Kelompok tani dan peternak, koperasi petani dan peternak, juga harus masuk juga ke off-farm, masuk ke hilir. Sekali lagi, agar nilai tambah dinikmati petani karena keuntungan yang terbesar itu ada di off-farm-nya, dan tentu saja bisa menciptakan lapangan kerja baru yang makin banyak,” jelasnya.
Di samping itu, transformasi ekonomi digital juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Menurut Presiden, Indonesia diperkirakan memiliki potensi ekonomi digital pada tahun 2025 sekitar USD124 miliar.
“Kita juga telah memiliki 2.229 start up, kita memiliki 1 decacorn dan 8 unicorn, dan sudah ada 8,4 juta UMKM kita yang dalam lima tahun ini sudah masuk platform digital untuk menjual produknya, dan dipastikan data ini akan terus bertambah,” imbuhnya.
Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan transformasi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Presiden menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi EBT sebesar 418 gigawatt, baik itu berupa geotermal, angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan tenaga hidro. Dekarbonasi sektor transportasi juga dimulai dengan pembangunan mass urban transport. Pembangunan Green Industrial Park yang terbesar di dunia, juga akan segera dimulai di Kalimantan Utara.
Kepala Negara juga menyebut bahwa program pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Menurutnya, program IKN bukan sekadar pindah gedung pemerintahan, melainkan juga pindah cara kerja dan pola pikir dengan berbasis ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.
“IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran, yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan,” tandasnya. []
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Mengkhawatirkan, Jumlah Petani di Sulsel Tiap Tahun Makin Berkurang!
Puan Maharani Bicara Persoalan Pekerja Migran di Forum Diskusi MIKTA Meksiko
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
