Rakernas 50 Tahun Basarnas, Presiden Jokowi Tegaskan Empat Arahan Perkuat SAR Nasional
Jakarta – Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 50 Tahun Emas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang digelar melalui konferensi video di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Februari 2022. Dalam sambutannya, Presiden mengucapkan selamat sekaligus terima kasih atas pengabdian Basarnas dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah.
“Atas nama masyarakat, bangsa, dan negara saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-50, ulang tahun emas, dan sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selalu sigap membantu masyarakat, membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di berbagai daerah, di berbagai medan bencana,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki risiko tinggi bencana dan risiko kedaruratan, kecelakaan, bencana alam, dan kondisi-kondisi lain yang membahayakan manusia. Musibah yang datangnya sulit diperkirakan, sulit diprediksi bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja. Karena itu, kesiapsiagaan dan kewaspadaan sangat penting.
“Kita perlu tim SAR yang cepat tanggap, yang militan, yang mampu memberikan pertolongan yang cepat dan tepat terhadap kondisi yang memerlukan penanganan khusus, bencana tanggap darurat, serta yang membahayakan manusia,” jelasnya.
Lebih jauh, Presiden menyebut bahwa tantangan dalam menghadapi situasi kedaruratan akan makin besar. Tetapi, dalam situasi apapun pelayanan SAR harus sigap dan cepat untuk menyelamatkan setiap jiwa manusia. Di manapun, dalam situasi apapun setiap jiwa harus diselamatkan dari risiko bencana dan kedaruratan lainnya.
“Basarnas harus segera hadir secara cepat untuk memberikan pertolongan. Setiap detik sangatlah berarti bagi keselamatan jiwa,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan sejumlah hal, yaitu pertama, perbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Menurut Presiden, teknologi SAR sudah berkembang dengan cepat dan makin canggih dan bisa membantu memproyeksi dan menganalisis secara cepat dan akurat. Dengan penanganan yang lebih tepat dan lebih efektif, tim SAR dapat lebih banyak menyelamatkan korban.
“Karena itu, Basarnas tidak boleh ketinggalan. Saya ulang, Basarnas tidak boleh ketinggalan dalam hal teknologi, harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi SAR yang terkini,” ungkapnya.
Kedua, Presiden meminta agar kompetensi sumber daya manusia (SDM) SAR terus ditingkatkan. Menurutnya, SDM SAR harus memiliki kompetensi yang tinggi, keahlian yang relevan dengan kebutuhan situasi hari ini, dan memastikan keselamatan tim SAR yang sedang bekerja.
Ketiga, Kepala Negara meminta agar Basarnas memperkuat sinergi dan kolaborasi. Kepala Negara memandang bahwa kerja SAR adalah kerja terpadu dengan melibatkan kementerian, lembaga pemerintah, TNI, Polri, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan potensi SAR lainnya.
“Libatkan seluruh elemen masyarakat, semua potensi, dan buang jauh-jauh yang namanya ego sektoral, semua harus bersinergi dalam operasi kemanusiaan,” katanya.
Keempat, perkuat pencegahan, mitigasi, dan antisipasi. Menurut Presiden, yang juga sangat penting adalah melakukan edukasi dan pelatihan-pelatihan teknis SAR secara masif kepada masyarakat.
“Kita harus membangun kesadaran agar masyarakat makin peduli dan sigap melakukan upaya preventif terutama di daerah-daerah yang rawan bencana dan kawasan kedaruratan agar terbangun budaya SAR dan masyarakat tangguh kedaruratan,” paparnya.
Di penghujung sambutannya, Presiden berharap agar Rakernas Basarnas ini dapat melahirkan gagasan-gagasan yang inovatif dan implementatif, serta terobosan-terobosan penting untuk meningkatkan pelayanan Basarnas kepada masyarakat.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
