Rajawali Kepret : “Pemerintahan Pak Jokowi Sudah Oke, Tapi Its Not Enough”
Jakarta – Pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Pada 20 Oktober 2017, tepat berusia tiga tahun. Banyak capaian dan masih banyak juga pekerjaan yang belum diselesaikan. Seperti dikutip dari video mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, dalam tayangan itu RR begitu panggilan akrab untu Rizal Ramli, angkat bicara terkait dengan kinerja 3 tahun Jokowi-JK.
Video berdurasi 11 menit 30 detik ini, memuat paparan dari pria yang dikenal dengan sebutan ‘Rajawali Ngepret’ tersebut. “Untuk mencapai ekonomi di atas 6%, Presiden Jokowi harus keluar dari kebijakan pengetatan. Tempuh strategi growth, seperti pariwisata,” kata Rizal, Jakarta, Sabtu (21/10/2017).
Para pembantu Presiden Jokowi-Wapres JK di kabinet kerja, menurut Rizal, masih belum berani dan belum bisa menjelaskan secara detil mengenai kondisi perekonomian nasional secara luas, sebab hingga saat ini orang nomor satu di Indonesia masih saja suka menceritakan teknis perekonomian kepada masyarakat.
Dalam video itu, juga muncul kutipan ucapan Rizal Ramli yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memimpin Indonesia dalam kondisi yang tidak beruntung. “Ketika di awal pemerintahannya Pak Jokowi memang kurang beruntung ada 3 defisit: transaksi berjalan, pembayaran dan anggaran,” ungkap dia.
Ketiga defisit ini, menurut Rizal merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya lantaran tidak begitu mengurusi soal makro ekonomi. Sehingga butuh waktu yang lama untuk mengembalikan kondisi tersebut menjadi positif.
Terkait prestasi, Rizal memastikan, dirinya tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun kabinet kerja bukan hisapan jempol saja.
“Kalau ditanya prestasinya apa, tentu infrastruktur tidak bisa dibantah, jaman Pak Jokowi bangun infrastruktur di banyak tempat terutama di luar Jawa dengan biaya rata-rata setengah dari pemerintah sebelumnya,” jelas Rizal.
“Nah, memang kalau infrastruktur di luar Pulau Jawa manfaatnya ekonomisnya 5-10 tahun yang akan datang, kalau di Jawa langsung terasa, ya tapi itu choice, Pak Jokowi ingin mengurangi gap Jawa dan out Jawa, karena supaya jangan Java sentris terus puluhan tahun, pindah ke Indonesia sentris itu saya angkat tangan, salut, dia komit soal itu,” sambung Rizal.
Kendati begitu, Rizal mengakui, bahwa anggaran infrastruktur menjadi yang terbesar kedua setelah pendidikan. Pemerintah juga dinilai jangan terlalu mengandalkan APBN dalam merealisasikan banyak pembangunan infrastruktur.
Menurut Rizal, APBN juga dirancang dengan prioritas anggaran adalah pembayaran pokok dan bunga utang yang diumumkan dalam sisi pembiayaan. Sehingga, pembangunan infrastruktur juga mau tidak mau harus melibatkan swasta dengan skema-skema yang sudah ada saat ini.
Rizal menceritakan, dalam mencari modal untuk membangun infrastruktur, selagi ia menjabat sebagai Menko Kemaritiman pernah mengusulkan agar perusahaan plat merah melakukan revaluasi aset, namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan BUMN tersebut.
“Hanya 16 BUMN yang ikut, aset naik hampir Rp 800 triliun, pajaknya nambah Rp 32 triliun, itu hanya 16 BUMN, kalau all out BUMN lakukan aset bisa nambah Rp 2.500 triliun, cuma menterinya saya enggak jelas sibuk apaan itu menteri BUMN, faktanya BUMN merugi semua yang gede-gede,” ungkap Rizal.
Di tengah gencarnya membangun infrastruktur, pemerintahan kabinet kerja juga harus menyadari bahwa pembebasan lahan masih menjadi kendala utama, namun dirinya menyarankan, agar masalah pembebasan lahan harus dilakukan pemerintah.
“Mau enggak mau pemerintah harus ambil dulu pembebasan tanah, kasih sama rakyat bukan ganti rugi tapi ganti untung tambahin premium di atas harga pasar 10-15%, kemudian jual kepada investor 150% investor enggak ada masalah, karena ongkos pembebasan tanah itu, hanya 6% dari rata-rata projek yang besar-besar, paling naik jadi 7% enggak ada masalah tapi begitu bangun mereka bisa langsung bangun proyeknya, jadi harus ada cara berfikir yang terobosan, enggak bisa hanya gradual-gradual, masalah kita ini sudah kompleks,” papar Rizal.
Di Desa Banyak Uang
Selanjutnya, prestasi yang tidak bisa dibantah oleh Rizal Ramli, adalah mengenai program pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat. Menurut dia, program tersebut memberikan hak kepada masyarakat atas kepemilikan tanah.
” Prestasi yang lain, dana desa walaupun UU jaman SBY tapi diimplementasikan jaman Pak Jokowi sehingga di desa banyak uang, walau awal banyak masalah tapi ini harus bisa diberesin dan bisa diberesin,” ungkap Rizal.
Meski demikian, Rizal meminta kepada para jajaran menteri kabinet kerja, untuk bisa menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia secara transparan dan tidak ada satupun yang ditutupi. Seperti halnya persoalan daya beli.
Menurut Rizal, soal fenomena daya beli para pembantu Presiden Jokowi tidak bisa menjelaskan secara faktual terkait dengan kondisi daya beli turun atau tidak.
“Presiden juga di sidang kabinet tidak memberikan penjelasan yang benar, termasuk presiden juga diberi informasi bahwa daya beli tidak turun, yang dijelaskan adalah memang betul terjadi transisi dari bisnis offline ke online tapi total itu masih 3% memang tinggi dari base yang rendah, tidak bisa menjelaskan ritel market hanya dengan offline, memang dari nol itu tumbuhnya tinggi banget, kenyataan yang riil daya beli betul-betul turun, saya bicara dengan kalangan bisnis, rakyat biasa, lho kok presiden bisa dilaporin daya beli enggak turun, nah informasi yang enggak bener ini lebih berbahaya dari masalahnya sendiri,” tutur Rizal.
Kendati demikian, lanjut Rizal, transparansi dan jujur menjadi kunci pemerintahan kebinet kerja menjalankan sisa waktu 2 tahun memimpin Indonesia.
“Secara umum pemerintahan Pak Jokowi sudah oke, tapi its not enough, negara lain 5% negara majukan 3%, jadi kita mesti tumbuh lebih tinggi tapi tidak bisa menggantungkan diri hanya sekadar APBN, perlu inovasi di dalam instrumen keuangan dan lain-lain, kedua upaya mengurangi utang karena selama ini fokusnya hanya bayar utang gitu lho, banyak cara kok, jangan kreditur dijadikan prioritas rakyat kita dibiarkan, ini dua tahun lalu waktunya pendek,” ungkapnya.
“Jadi kerja, kerja, kerja itu penting, tapi strategi dan kerja cerdas tak kalah pentingnya,” pungkas sang Rajawali Kepret.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
