Rajawali Kepret : “Pemerintahan Pak Jokowi Sudah Oke, Tapi Its Not Enough”
Jakarta – Pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Pada 20 Oktober 2017, tepat berusia tiga tahun. Banyak capaian dan masih banyak juga pekerjaan yang belum diselesaikan. Seperti dikutip dari video mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, dalam tayangan itu RR begitu panggilan akrab untu Rizal Ramli, angkat bicara terkait dengan kinerja 3 tahun Jokowi-JK.
Video berdurasi 11 menit 30 detik ini, memuat paparan dari pria yang dikenal dengan sebutan ‘Rajawali Ngepret’ tersebut. “Untuk mencapai ekonomi di atas 6%, Presiden Jokowi harus keluar dari kebijakan pengetatan. Tempuh strategi growth, seperti pariwisata,” kata Rizal, Jakarta, Sabtu (21/10/2017).
Para pembantu Presiden Jokowi-Wapres JK di kabinet kerja, menurut Rizal, masih belum berani dan belum bisa menjelaskan secara detil mengenai kondisi perekonomian nasional secara luas, sebab hingga saat ini orang nomor satu di Indonesia masih saja suka menceritakan teknis perekonomian kepada masyarakat.
Dalam video itu, juga muncul kutipan ucapan Rizal Ramli yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memimpin Indonesia dalam kondisi yang tidak beruntung. “Ketika di awal pemerintahannya Pak Jokowi memang kurang beruntung ada 3 defisit: transaksi berjalan, pembayaran dan anggaran,” ungkap dia.
Ketiga defisit ini, menurut Rizal merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya lantaran tidak begitu mengurusi soal makro ekonomi. Sehingga butuh waktu yang lama untuk mengembalikan kondisi tersebut menjadi positif.
Terkait prestasi, Rizal memastikan, dirinya tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun kabinet kerja bukan hisapan jempol saja.
“Kalau ditanya prestasinya apa, tentu infrastruktur tidak bisa dibantah, jaman Pak Jokowi bangun infrastruktur di banyak tempat terutama di luar Jawa dengan biaya rata-rata setengah dari pemerintah sebelumnya,” jelas Rizal.
“Nah, memang kalau infrastruktur di luar Pulau Jawa manfaatnya ekonomisnya 5-10 tahun yang akan datang, kalau di Jawa langsung terasa, ya tapi itu choice, Pak Jokowi ingin mengurangi gap Jawa dan out Jawa, karena supaya jangan Java sentris terus puluhan tahun, pindah ke Indonesia sentris itu saya angkat tangan, salut, dia komit soal itu,” sambung Rizal.
Kendati begitu, Rizal mengakui, bahwa anggaran infrastruktur menjadi yang terbesar kedua setelah pendidikan. Pemerintah juga dinilai jangan terlalu mengandalkan APBN dalam merealisasikan banyak pembangunan infrastruktur.
Menurut Rizal, APBN juga dirancang dengan prioritas anggaran adalah pembayaran pokok dan bunga utang yang diumumkan dalam sisi pembiayaan. Sehingga, pembangunan infrastruktur juga mau tidak mau harus melibatkan swasta dengan skema-skema yang sudah ada saat ini.
Rizal menceritakan, dalam mencari modal untuk membangun infrastruktur, selagi ia menjabat sebagai Menko Kemaritiman pernah mengusulkan agar perusahaan plat merah melakukan revaluasi aset, namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan BUMN tersebut.
“Hanya 16 BUMN yang ikut, aset naik hampir Rp 800 triliun, pajaknya nambah Rp 32 triliun, itu hanya 16 BUMN, kalau all out BUMN lakukan aset bisa nambah Rp 2.500 triliun, cuma menterinya saya enggak jelas sibuk apaan itu menteri BUMN, faktanya BUMN merugi semua yang gede-gede,” ungkap Rizal.
Di tengah gencarnya membangun infrastruktur, pemerintahan kabinet kerja juga harus menyadari bahwa pembebasan lahan masih menjadi kendala utama, namun dirinya menyarankan, agar masalah pembebasan lahan harus dilakukan pemerintah.
“Mau enggak mau pemerintah harus ambil dulu pembebasan tanah, kasih sama rakyat bukan ganti rugi tapi ganti untung tambahin premium di atas harga pasar 10-15%, kemudian jual kepada investor 150% investor enggak ada masalah, karena ongkos pembebasan tanah itu, hanya 6% dari rata-rata projek yang besar-besar, paling naik jadi 7% enggak ada masalah tapi begitu bangun mereka bisa langsung bangun proyeknya, jadi harus ada cara berfikir yang terobosan, enggak bisa hanya gradual-gradual, masalah kita ini sudah kompleks,” papar Rizal.
Di Desa Banyak Uang
Selanjutnya, prestasi yang tidak bisa dibantah oleh Rizal Ramli, adalah mengenai program pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat. Menurut dia, program tersebut memberikan hak kepada masyarakat atas kepemilikan tanah.
” Prestasi yang lain, dana desa walaupun UU jaman SBY tapi diimplementasikan jaman Pak Jokowi sehingga di desa banyak uang, walau awal banyak masalah tapi ini harus bisa diberesin dan bisa diberesin,” ungkap Rizal.
Meski demikian, Rizal meminta kepada para jajaran menteri kabinet kerja, untuk bisa menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia secara transparan dan tidak ada satupun yang ditutupi. Seperti halnya persoalan daya beli.
Menurut Rizal, soal fenomena daya beli para pembantu Presiden Jokowi tidak bisa menjelaskan secara faktual terkait dengan kondisi daya beli turun atau tidak.
“Presiden juga di sidang kabinet tidak memberikan penjelasan yang benar, termasuk presiden juga diberi informasi bahwa daya beli tidak turun, yang dijelaskan adalah memang betul terjadi transisi dari bisnis offline ke online tapi total itu masih 3% memang tinggi dari base yang rendah, tidak bisa menjelaskan ritel market hanya dengan offline, memang dari nol itu tumbuhnya tinggi banget, kenyataan yang riil daya beli betul-betul turun, saya bicara dengan kalangan bisnis, rakyat biasa, lho kok presiden bisa dilaporin daya beli enggak turun, nah informasi yang enggak bener ini lebih berbahaya dari masalahnya sendiri,” tutur Rizal.
Kendati demikian, lanjut Rizal, transparansi dan jujur menjadi kunci pemerintahan kebinet kerja menjalankan sisa waktu 2 tahun memimpin Indonesia.
“Secara umum pemerintahan Pak Jokowi sudah oke, tapi its not enough, negara lain 5% negara majukan 3%, jadi kita mesti tumbuh lebih tinggi tapi tidak bisa menggantungkan diri hanya sekadar APBN, perlu inovasi di dalam instrumen keuangan dan lain-lain, kedua upaya mengurangi utang karena selama ini fokusnya hanya bayar utang gitu lho, banyak cara kok, jangan kreditur dijadikan prioritas rakyat kita dibiarkan, ini dua tahun lalu waktunya pendek,” ungkapnya.
“Jadi kerja, kerja, kerja itu penting, tapi strategi dan kerja cerdas tak kalah pentingnya,” pungkas sang Rajawali Kepret.
M Riz
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Legislator Tegaskan Kemenhub Perlu Kaji Ulang Pencabutan Status Bandara Internasional
