Connect with us
DPR RI

Rahmad Handoyo Nilai Hapus Cuti Bersama Bisa Tekan Penyebaran Covid-19

Rahmad Handoyo Nilai Hapus Cuti Bersama Bisa Tekan Penyebaran Covid-19
Anggota Komisi Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Jaka/Man

Jakarta – Pemerintah  menghapus cuti bersama pada 24 Desember 2021 yang termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2021. Langkah itu dinilai Anggota Komisi Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo sebagai upaya mengantisipasi gelombang ketiga kasus Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru.

“Saya kira ini keputusan yang sangat baik, ini keputusan demi melindungi rakyat, ini keputusan sebagai bentuk pertahanan negara terhadap ancaman gelombang ketiga Covid-19. Saya kira sangat tepat,” katanya melalui rilis yang diterima Parlementaria, baru-baru ini. Rahmad menyatakan menyetujui  keputusan pemerintah tersebut. Mengingat, sudah banyak pihak yang mengingatkan Indonesia tentang ancaman gelombang ketiga Covid-19.

“WHO, para epidemiolog, akademisi serta pegiat kesehatan sudah mewanti-wanti pemerintah bahwa kita bisa terancam kalau kita tidak bisa mengambil langkah yang tepat. Nah peringatan itu direspons dengan baik oleh pemerintah dengan membuat aturan seperti ini, saya kira sudah sangat tepat,” katanya.  Menurut Rahmad potensi terjadinya gelombang ketiga atau peningkatan kasus Covid-19 harus ditekan.

“Kepada masyarakat, ayo kita taat, ayo kita nurut aturan pemerintah,” jelas politisi PDI Perjuangan itu. Rahmat juga mengingatkan bahwa pengalaman sebelumnya soal peningkatan kasus Covid-19 selalu terjadi pasca-libur panjang. Saat itu, banyak masyarakat yang meninggal dunia akibat Covid-19. Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk lebih bersabar lagi dengan mematuhi keputusan pemerintah tersebut.

“Kalau kita bisa kendalikan awal tahun dan akhir tahun ini, saya kira sudah sangat baik untuk kita cukup bisa kendalikan Covid-19,” ucapnya. Rahmad juga menyebutkan contoh beberapa negara lain yang semula kasus Covid-19 landai, kemudian meningkat kembali. Apa yang dialami beberapa negara lain, menurutnya harus membuat masyarakat Indonesia tidak lengah.

“Kita tidak boleh berpuas diri terhadap capaian bersama-sama pemerintah dan rakyat dengan Covid-19 yang sudah turun, justru kita menambah semangat, kita bergandengan tangan, kita ikuti aturan pemerintah, kita hindari gelombang ketiga, terus kita kendalikan Covid-19,” pesan legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Andi Iwan Terus Berupaya Memaksimalkan Realisasi Aspirasi Rakyat

Oleh

Fakta News
Andi Iwan Terus Berupaya Memaksimalkan Realisasi Aspirasi Rakyat
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (AIA). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) mengungkapkan akan terus berupaya berbuat maksimal untuk kepentingan dan segala sesuatu yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat meninjau pekerjaan pembangunan Pengaman Abrasi Pantai di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sabtu lalu (6/8).

Namun, kata Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel itu, dengan keterbatasan anggaran negara saat ini, berdampak pada keharusan untuk memilih skala prioritas untuk dilaksanakan lebih awal. Walau begitu, dirinya (AIA) berjanji akan terus mengawal aspirasi masyarakat kabupaten Bulukumba. “Saya kan wakil rakyat Dapil sini. Otomatis, saya akan suarakan aspirasi masyarakat. Ditambah lagi bupatinya adalah saudara saya, tentu bisa lebih optimal lagi,” papar AIA dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Selasa (9/8/2022).

Lebih lanjut AIA juga meminta pihak balai agar proses pelaksanaannya dapat diawasi dengan baik, sehingga pengerjaannya dapat selesai tepat waktu dan tepat mutu. “Menyangkut bobot kegiatan, deviasinya itu positif. Jadi melebihi daripada perencanaan. Tidak ada masalah, tapi di sisa waktu ini, pelaksanaannya agar bisa lebih optimal lagi. Kalau bisa lebih cepat, itu lebih baik,” tegasnya.

Kehadiran AIA, Bersama Bupati Bulukumba dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dalam meninjau lokasi tersebut disambut bahagia oleh warga sekitar. Pasalnya, dengan adanya bantuan Pengaman Abrasi Pantai itu, warga yang bermukim di sekitar pantai tersebut mengaku tidak was-was lagi saat air laut pasang.

“Alhamdulillah, kami sangat bahagia dengan adanya bantuan ini. Seandainya tak ada bantuan, mungkin rumah kami masih disapu air dan disapu ombak,” ujar Norma, Salah satu warga sekitar.

Di kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Kementerian PUPR wilayah Provinsi Sulsel, Djaya Sukarno menyampaikan bahwa setelah beberapa tahun tak ada, tahun 2022 ini anggaran pembangunan pengaman abrasi bisa dialokasikan kembali di Kabupaten Bulukumba.

Menanggapi soal rentetan panjang proyek pembangunan Pengaman Abrasi Pantai, Andi Iwan Darmawan Aras mengaku akan terus menyuarakan program aspirasi itu agar bisa rampung 100 persen. “Karena belum rampung 100 persen, maka kita berharap dan upayakan tahun depan bisa kembali dianggarkan sehingga apa yang direncanakan di awal bisa terwujud,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: DPR RI

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pun meminta Kementerian Sosial membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Sebab kata Diah, sistem yang ada saat ini sudah harus dievaluasi. Pasalnya, lanjut Diah, masalah serupa ACT sudah terjadi sebelum Mensos Risma menjabat, sudah sejak 10 tahun lalu.

“Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem monitoring,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu kepada wartawan, baru-baru ini.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es. “Sejak awal,  kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap,” kata Nurhuda.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya Kemensos bukan sekadar memberi izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

“Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Oleh

Fakta News
Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terdapat hal yang korelatif, antara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap regional development Provinsi Aceh. Mengingat di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan sumber daya alam (SDA) oleh BUMN yang harus terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Gas, Direksi PT Perta Arun Gas, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direksi PT Pertamina Hulu Rokan, serta Direksi PT PLN (Persero), di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/8/2022).

“Ada hal yang korelatif, terhadap regional development yang tentunya aspek pemberdayaan SDA itu harus korelatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan di sini peran BUMN yang melibatkan juga sektor privat UKM dan tentunya berbagai stakeholder yang ada, terutama bagaimana senyawa dengan renstra (rencana stragetis) dari pemerintah daerah baik untuk provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di wilayah Aceh,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mengatakan, Pertamina sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara baik, agar nilai investasi di Aceh juga dapat semakin berkembang. Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) I itu pun meminta agar peran BUMN dapat lebih aktual, faktual dan terjalin komunikasi yang produktif untuk Aceh.

“BUMN sebagai mitra kerja Komisi VI, wabil khusus Pertamina kita ingin menyampaikan bahwa ada wilayah kerja Pertamina yang sekarang semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 (tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh) bahwa wilayah kerja Pertamina itu sudah masuk kepada wilayah regulator daripada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Nah kenapa ini penting, menurut saya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada itu bisa terkelola secara baik. Kita ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh,” tandas Rafli.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). Muslim meminta, komitmen Pertamina dalam menyelesaikan proyek KEK Arun tersebut, meskipun saat ini Pertamina menunjukkan komitmennya dengan menunjuk PT Perta Arun Gas (PAG) sebagai pelaksana persiapan KEK Arun. Namun, dirinya berharap komitmen ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Aceh, khususnya kesempatan kerja bagi pengembangan industri yang diharapkan lebih maksimal.

“(Progres pembangunan) KEK Arun ini masih mandek-mandek, biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah commit dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN, tentu kita harapkan komitmen ini harus betul-betul ke sana. Sehingga dampak secara langsung buat masyarakat dan khususnya pemerintahan Aceh dirasakan betul, termasuk bagaimana bagi hasilnya, peluang kesempatan kerjanya, (dan) pengembangan industri tentu kita akan bisa maksimum,” ungkap legislator dapil NAD II itu.

Turut hadir dalam sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Aceh, di antaranya Adisatrya Suryo Sulistio, Rieke Diah Pitaloka, Sonny T. Danaparamita, dan Evita Nursanty dari F-PDI Perjuangan, Singgih Januratmoko dan Budhy Setiawan dari F-Golkar, Nyat Kadir, Zuristyo Firmadata dan Rudi Hartono Bangun dari F-Nas Dem), Tommy Kurniawan dan Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN), dan Achmad Baidowi (F- PPP).

Baca Selengkapnya