Rachmat Gobel: Kunjungan PM Jepang Siratkan Pesan Strategis
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia bukan sekedar kunjungan kenegaraan biasa, namun membawa pesan khusus dalam rangka menjaga jembatan kerja sama kedua negara yang sudah terjalin selama 62 tahun. Kunjungan ini memberi sinyal kepada Pemerintah, agar tidak melupakan peran strategis Jepang membangun harmoni geopolitik dan ekonomi dunia bersama negara para mitra.
“Kunjungan PM Suga memiliki pesan kuat dan strategis dari Jepang kepada mitranya di ASEAN, termasuk Indonesia. Di bawah pemerintahan siapapun, Jepang selalu berkeinganan merajut hubungan yang hangat. Komitmen selalu hadir sebagai mitra terkuat ASEAN, khususnya Indonesia untuk kepentingan stabilitas politik dan ekonomi, baik dalam kancah regional maupun global,” tegas Rachmat usai menghadiri jamuan PM Yoshihide Suga dan alumni mahasiswa Jepang dari Indonesia, di Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Komitmen ini, lanjut Rachmat, yang perlu dibaca oleh Pemerintah, berbagai lembaga terkait dan pelaku usaha. Menurutnya, 62 tahun kerja sama Indonesia-Jepang telah memberi kontribusi secara berkesinambungan dalam pembangunan Indonesia di berbagai sektor. “Jepang tidak hanya hadir sebagai salah satu investor asing terbesar di bidang industri migas dan nonmigas, tetapi juga berperan besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu.
Pasca kunjungan PM Suga, Rachmat berharap, komitmen kerja sama Indonesia-Jepang di berbagai sektor akan semakin besar. Ia optimis, ketika melihat data pertumbuhan perdagangan dan investasi Jepang ke Indonesia yang dilansir Jetro menunjukkan pertumbuhan kinerja ekonomi Indonesia ke Jepang meningkat secara signifikan. Total investasi perusahaan Jepang sepuluh tahun terakhir hingga 2018 tercatat 31 miliar dollar AS yang ditanamkan di sektor industri, infrastruktur, dan jasa.
Sementara itu, kontribusi ekspor perusahaan Jepang terhadap total ekspor Indonesia ke pasar dunia mencapai 24,4 persen. Serapannya, sebanyak 7,2 juta pekerja dan hampir 90 persen perusahaan Jepang di Indonesia memberikan pelatihan kepada lebih dari 50.000 pekerja dan profesional. Sementara di bidang infrastruktur salah satunya adalah membangun pembangkit listrik berkapasitas 17 Gigawatt.
Di bidang peningkatan sumber daya manusia, hasil survei yang dilakukan setiap tahun oleh Japan Student Services Organization (JASSO) menunjukan jumlah siswa Indonesia yang belajar di Jepang meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 6.277 orang pada tahun 2018, meskipun secara rasio masih di bawah Vietnam. Vietnam yang telah mengirimkan 72.345 orang siswanya pada tahun 2018, padahal total populasi Vietnam hanya 96 juta jiwa.
Rahmat menilai, kunjungan PM Suga ke Indonesia juga membuka peluang besar kepada pelaku ekonomi nasional dalam berbagai sektor diantaranya keuangan, perdagangan, industri manufaktur, serta infrastruktur. Ini dilakukan untuk perluasan kerja sama yang sudah berjalan maupun kerja sama baru, dengan pebisnis Jepang yang ikut dalam rombongan tersebut.
“Dari kunjungan ini kita dapat saksikan langsung perkembangan dan hasil kerja sama Indonesia-Jepang dalam berbagai sektor, termasuk progres proyek infrastruktur yang dibiayai Jepang. Ini harus dimanfaatkan untuk menggali berbagai peluang baru. Semoga kunjungan ini mengkalibrasi hubungan dari hati ke hati sesuai dengan Doktrin Fukuda, menjadi lebih kuat lagi,” tegasnya.
Ke depannya, politisi Partai NasDem itu berharap melalui instansi terkait Pemerintah perlu terus menjaga hubungan baik dengan menjamin adanya regulasi yang adil untuk semua negara mitra Indonesia, termasuk Jepang. Terlebih, ditengah perkembangan industri dan teknologi informasi yang masih akan terus berkembang secara pesat di masa mendatang.
“Sepanjang hubungan terjalin secara adil kepada seluruh negara mitra strategis tradisional, kita bisa berharap tidak hanya nilai investasi yang akan meningkat, kualitas investasi pun akan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional dan menghadapi berbagai tantangan di era industry 4.0, termasuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan Presiden Jokowi,” tutup Rachmat. (alw/sf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
