Rachmat Gobel: Kejahatan Pinjol Dapat Lemahkan Indonesia
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel, menyatakan, kejahatan pinjol, robot trading, dan foreign exchange (forex) bukan sekadar untuk mengeruk uang dari masyarakat tapi juga untuk merusak dan melemahkan Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat melakukan sosialisasi tentang bahaya pinjol ilegal yang diselenggarakan Koperasi Jaya Usaha Bersama dan Otoritas Jasa Keuangan itu diikuti sekitar 300 mahasiswa dari berbagai kampus di Gorontalo, Sabtu (18/3/2023).
“Kita harus waspada dan awas terhadap situasi ini. Ini melemahkan sendi-sendi kekuatan nasional dengan menghancurkan ekonomi rakyat,” tegas Gobel saat sosialisasi. Dalam acara itu hadir Roman Nasaru selaku ketua koperasi dan Ferddy Rahmadi selaku kepala bagian hubungan kelembagaan OJK. Gobel mengaku telah 20 kali melakukan sosialisasi tentang bahaya pinjol ini, termasuk tujuh di antaranya di Kabupaten Gorontalo. Di Gorontalo sudah banyak korban berjatuhan akibat kejahatan pinjol, robot trading, dan investasi forex.
Dalam paparannya, Ferddy menyampaikan ada seorang guru di Malang, Jawa Timur, yang awalnya cuma pinjam Rp2 juta bisa menjadi hutang Rp 280 juta. “Caranya gali lubang tutup lubang ke lembaga pinjol illegal. Hingga ada 141 lembaga yang ia pinjami,” katanya. Hingga kini, katanya, sudah ada 4.567 lembaga pinjol illegal yang telah ditutup OJK. “Namun satu ditutup, muncul 10 lagi yang illegal. Dalam satu hari bisa hadir satu juta lembaga pinjol illegal. Ini fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang di Afrika dan Amerika Latin,” katanya. Hingga akhir 2022, katanya, sudah Rp528 triliun dana yang tersalurkan melalui pinjol yang legal.
Gobel mengatakan banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya pinjol illegal. Pertama, ada masalah ekonomi. Kedua, kondisi kemiskinan yang tinggi di masyarakat. Ketiga, ada oknum yang memang ingin memperparah kondisi ekonomi dan sosial Indonesia. “Semuanya cuma mau bikin susah. Masyarakat jangan sampai terjebak. Memang mereka selalu mengiming-imingi dengan berbagai cara seperti hadiah maupun keuntungan hingga 200 persen. Untung 100 persen saja tidak ada. Jadi pasti itu bohong,” katanya.
Karena itu, kata Gobel, jika ingin berhasil maka harus bekerja. “Harus berkeringat. Tak ada sukses tanpa berkeringat,” katanya. Untuk memudahkan masyarakat Gorontalo mencari pekerjaan dan mengembangkan usaha, ia memutuskan untuk melakukan investasi di Gorontalo senilai Rp1,4 triliun. “Saya ingin membangun kampung halaman saya, tanah leluhur saya. Gorontalo selalu menjadi provinsi dengan predikat termiskin kelima di Indonesia. Ini yang menjadi faktor maraknya pinjol ilegal. Melalui investasi di industri pangan ini maka akan tercipta lapangan pekerjaan hingga 300 ribu, termasuk di sektor pendukungnya, yaitu di pertanian dan kelautan. Saya tak mau ada pengangguran di Gorontalo,” katanya.
Melalui investasi itu, Gobel mengajak generasi muda, khususnya para mahasiswa, untuk menjadi agen perubahan di Gorontalo. “Saya sudah memulainya dengan menanamkan uang saya. Ini investasi terbesar di Gorontalo. Sekarang, saya tantang para mahasiswa yang hadir di sini, dan umumnya kepada para generasi muda di Gorontalo untuk menjadi agen perubahan di Gorontalo. Anda siap?” katanya. Para mahasiswa dengan serentak menjawab, “Siap!”
Gobel menyampaikan, melalui investasi yang ia lakukan tersebut maka akan terjadi banyak perubahan di Gorontalo. “Ekonomi akan bergerak lebih cepat, lapangan pekerjaan akan banyak tercipta, dan persaingan akan lebih ketat. Semua itu butuh kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan lembaga-lembaga pendidikan serta etos sosial baru yang lebih kompetitif. Akan ada peradaban baru di Gorontalo,” katanya. Karena itu, ia mengaku tak ingin jika semua peluang itu justru akan direbut oleh orang lain yang datang ke Gorontalo. “Seperti tetangga wilayah kita yang lapangan kerjanya diisi oleh orang dari China,” katanya.
Di hari yang sama, Gobel juga melakukan sosialisasi tentang Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Acara ini merupakan kerja sama Yayasan Insani dan Bank Indonesia. Dalam kesempatan itu hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Dian Nugraha. Gobel mengatakan, melalui aplikasi QRIS ini ada tiga keuntungan yang bisa diraih pedagang dan pembeli.
Pertama, tidak perlu membawa-bawa uang tunai dan tak perlu takut kehilangan uang. Kedua, kesehatan masyarakat lebih terjaga karena tak bersentuhan dengan uang tunai yang sudah berpindah-pindah tangan, apalagi di masa pasca Covid-19 ini. Ketiga, pedagang lebih mudah memperoleh kredit di perbankan karena ada catatan transaksi keuangan. “Ini bagian dari membangun peradaban baru,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
