Connect with us
DPR RI

Rachmat Gobel: Kejahatan Pinjol Dapat Lemahkan Indonesia

Rachmat Gobel: Kejahatan Pinjol Dapat Lemahkan Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel saat menjadi pembicara dalam sosialisasi tentang bahaya pinjol ilegal yang diselenggarakan Koperasi Jaya Usaha Bersama dan Otoritas Jasa Keuangan di Gorontalo, Sabtu (18/3/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel, menyatakan, kejahatan pinjol, robot trading, dan foreign exchange (forex) bukan sekadar untuk mengeruk uang dari masyarakat tapi juga untuk merusak dan melemahkan Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat melakukan sosialisasi tentang bahaya pinjol ilegal yang diselenggarakan Koperasi Jaya Usaha Bersama dan Otoritas Jasa Keuangan itu diikuti sekitar 300 mahasiswa dari berbagai kampus di Gorontalo, Sabtu (18/3/2023).

“Kita harus waspada dan awas terhadap situasi ini. Ini melemahkan sendi-sendi kekuatan nasional dengan menghancurkan ekonomi rakyat,” tegas Gobel saat sosialisasi. Dalam acara itu hadir Roman Nasaru selaku ketua koperasi dan Ferddy Rahmadi selaku kepala bagian hubungan kelembagaan OJK. Gobel mengaku telah 20 kali melakukan sosialisasi tentang bahaya pinjol ini, termasuk tujuh di antaranya di Kabupaten Gorontalo. Di Gorontalo sudah banyak korban berjatuhan akibat kejahatan pinjol, robot trading, dan investasi forex.

Dalam paparannya, Ferddy menyampaikan ada seorang guru di Malang, Jawa Timur, yang awalnya cuma pinjam Rp2 juta bisa menjadi hutang Rp 280 juta. “Caranya gali lubang tutup lubang ke lembaga pinjol illegal. Hingga ada 141 lembaga yang ia pinjami,” katanya. Hingga kini, katanya, sudah ada 4.567 lembaga pinjol illegal yang telah ditutup OJK. “Namun satu ditutup, muncul 10 lagi yang illegal. Dalam satu hari bisa hadir satu juta lembaga pinjol illegal. Ini fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang di Afrika dan Amerika Latin,” katanya. Hingga akhir 2022, katanya, sudah Rp528 triliun dana yang tersalurkan melalui pinjol yang legal.

Gobel mengatakan banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya pinjol illegal. Pertama, ada masalah ekonomi. Kedua, kondisi kemiskinan yang tinggi di masyarakat. Ketiga, ada oknum yang memang ingin memperparah kondisi ekonomi dan sosial Indonesia. “Semuanya cuma mau bikin susah. Masyarakat jangan sampai terjebak. Memang mereka selalu mengiming-imingi dengan berbagai cara seperti hadiah maupun keuntungan hingga 200 persen. Untung 100 persen saja tidak ada. Jadi pasti itu bohong,” katanya.

Karena itu, kata Gobel, jika ingin berhasil maka harus bekerja. “Harus berkeringat. Tak ada sukses tanpa berkeringat,” katanya. Untuk memudahkan masyarakat Gorontalo mencari pekerjaan dan mengembangkan usaha, ia memutuskan untuk melakukan investasi di Gorontalo senilai Rp1,4 triliun. “Saya ingin membangun kampung halaman saya, tanah leluhur saya. Gorontalo selalu menjadi provinsi dengan predikat termiskin kelima di Indonesia. Ini yang menjadi faktor maraknya pinjol ilegal. Melalui investasi di industri pangan ini maka akan tercipta lapangan pekerjaan hingga 300 ribu, termasuk di sektor pendukungnya, yaitu di pertanian dan kelautan. Saya tak mau ada pengangguran di Gorontalo,” katanya.

Melalui investasi itu, Gobel mengajak generasi muda, khususnya para mahasiswa, untuk menjadi agen perubahan di Gorontalo. “Saya sudah memulainya dengan menanamkan uang saya. Ini investasi terbesar di Gorontalo. Sekarang, saya tantang para mahasiswa yang hadir di sini, dan umumnya kepada para generasi muda di Gorontalo untuk menjadi agen perubahan di Gorontalo. Anda siap?” katanya. Para mahasiswa dengan serentak menjawab, “Siap!”

Gobel menyampaikan, melalui investasi yang ia lakukan tersebut maka akan terjadi banyak perubahan di Gorontalo. “Ekonomi akan bergerak lebih cepat, lapangan pekerjaan akan banyak tercipta, dan persaingan akan lebih ketat. Semua itu butuh kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan lembaga-lembaga pendidikan serta etos sosial baru yang lebih kompetitif. Akan ada peradaban baru di Gorontalo,” katanya. Karena itu, ia mengaku tak ingin jika semua peluang itu justru akan direbut oleh orang lain yang datang ke Gorontalo. “Seperti tetangga wilayah kita yang lapangan kerjanya diisi oleh orang dari China,” katanya.

Di hari yang sama, Gobel juga melakukan sosialisasi tentang Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Acara ini merupakan kerja sama Yayasan Insani dan Bank Indonesia. Dalam kesempatan itu hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Dian Nugraha. Gobel mengatakan, melalui aplikasi QRIS ini ada tiga keuntungan yang bisa diraih pedagang dan pembeli.

Pertama, tidak perlu membawa-bawa uang tunai dan tak perlu takut kehilangan uang. Kedua, kesehatan masyarakat lebih terjaga karena tak bersentuhan dengan uang tunai yang sudah berpindah-pindah tangan, apalagi di masa pasca Covid-19 ini. Ketiga, pedagang lebih mudah memperoleh kredit di perbankan karena ada catatan transaksi keuangan. “Ini bagian dari membangun peradaban baru,” katanya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI

Oleh

Fakta News
Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI
Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini foto bersama usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini menyambut baik atas rencana integrasi data melalui Simfoni yang sedang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI melalui Pustekinfo. Menurutnya, Kedeputian Persidangan ini tidak dapat apa bekerja sendiri tanpa dukungan dari institusi Badan Keahlian.

Maka dari itu, dirinya berharap adanya sinergisitas antara Badan Keahlian dan kedeputian Persidangan, khususnya dalam hal integrasi data yang sangat diperlukan. Terlebih, sinergisitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam penyusunan rancangan undang undang.

“Dalam pembahasan rancangan undang-undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan penyusunan maupun pembahasan undang-undang, itu selalu dibantu oleh teman-teman dari Badan Keahlian,’ ujar Suprihartini ketika ditemui Parlementaria usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di tiap Alat Kelengkapan Dewan sangat dibutuhkan oleh Badan Keahlian untuk dapat diolah dan akan dikembalikan lagi kepada AKD. Sehingga, hasil pengolahan data yang dilakukan Badan Keahlian tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI dalam materi kegiatan untuk persidangan, baik di fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Jadi kemanfaatannya pasti juga sangat bermanfaat untuk bapak/ibu anggota. Namun data-data ini juga nanti dari Badan Keahlian juga akan menyampaikan hasil-hasil kajian analisa maupun pembahasan isu-isu yang menjadi topik di masing-masing alat kelengkapan dewan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, hasil dari acara tersebut dapat segera diimplementasikan, karena menurutnya semua sarana dan prasarana terkait hal tersebut sudah ada.

“Tinggal bagaimana masing-masing unit aktif dalam mengisi dan menyampaikan semua data yang ada di masing masing alat kelengkapan dewan. Juga nanti dari Badan Keahlian harus ada yang aktif juga dalam input dan mengolah data data, khususnya teman-teman di fungsional dari Pustaka, dari P3KN, dari PUU dan juga dari Puspanlak juga yang akan melakukan olah data dan kemudian akan diberikan feedback kembali kepada Alat Kelengkapan Dewan,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

Oleh

Fakta News
Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

“KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual,” kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2/2024).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara,” tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik

Oleh

Fakta News
Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
”Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugiaan apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional,” kata Guspardi saat dihubungi Parlementaria, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Guspardi juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. ”Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan,” sambung Guspardi.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardi dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

”Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya