Connect with us
DPR RI

Puteri Komarudin Tekankan LPEI Untuk Tingkatkan Kualitas Pembiayaan Ekspor

Puteri Komarudin Tekankan LPEI Untuk Tingkatkan Kualitas Pembiayaan Ekspor
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menekankan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) harus meningkatkan kualitas pembiayaan ekspor. Sebab, dalam catatan LPEI, kinerja pembiayaan ekspor mencapai Rp88,40 triliun dengan laba bersih mencapai Rp41 miliar pada Juni 2022. Namun, rasio pembiayaan bermasalah masih tercatat tinggi hingga mencapai Rp18,42 triliun atau setara 20,8 persen pada Juni 2022.

“LPEI punya catatan kelam karena sempat memiliki pembiayaan bermasalah yang menyebabkan kerugian yang cukup fantastis. Dari kasus ini, LPEI patut belajar untuk memperbaiki tata kelola penyaluran pembiayaan ekspor agar semakin prudent dan objektif, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Kemudian, pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus ditindak tegas,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung RI telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional tahun 2013-2019 yang berimbas pada kerugian yang dialami LPEI hingga Rp4,7 triliun pada tahun 2019. Puteri pun mengimbau agar persoalan ini bisa segera terselesaikan dan pihak-pihak yang ditetapkan bersalah agar dimintai pertanggungjawaban.

“Sebab tidak hanya negara yang telah dirugikan, tapi juga kesempatan para eksportir kita yang memerlukan pendanaan juga jadi terhambat. Apalagi, LPEI didirikan sebagai pendorong pembiayaan ekspor nasional. Oleh karenanya, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembiayaan menjadi sangat penting untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan kepada publik,” urai Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Puteri juga mempertanyakan urgensi dari upaya kolaborasi yang dilakukan LPEI bersama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) untuk optimalisasi pelaksanaan pemberian hibah guna mendukung pembangunan internasional dan peningkatan ekspor nasional.

“Apa saja manfaatnya? Berapa besarnya dan apa bentuk hibah ini? negara mana saja yang dituju? Sebagai lembaga pembiayaan ekspor, apalagi masih mencatat NPL yang cukup tinggi, saya kira LPEI perlu fokus dulu terhadap tugas dan fungsi utamanya dalam meningkatkan kapasitas eksportir dalam negeri. Sehingga dapat membawa manfaat optimal bagi pelaku UMKM maupun LPEI sendiri, terutama dalam menjaga kualitas pembiayaannya. Terlebih saat perusahaan masih menghadapi tantangan NPL ini,” ungkapnya.

Untuk itu, Puteri juga mendorong LPEI semakin hadir di tengah masyarakat untuk menggali pelaku UMKM yang berpotensi menembus pasar ekspor. “Di Daerah Pemilihan (Dapil) saya, ada pelaku usaha simping yang produknya diekspor sampai ke pasar Dubai. Namun sampai sekarang, mereka belum mengenal LPEI dan belum memperoleh dukungan pembinaan, pendampingan, maupun pembiayaan ekspor dari LPEI,” tutup Legislator Dapil Jawa Barat VII ini.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya