Puteri Komarudin Sampaikan Pentingnya Peningkatan Literasi Keuangan
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyampaikan pentingnya peningkatan literasi keuangan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemuda G20 atau ‘Y20 Indonesia Summit’ 2022 pada perhelatan upacara pembukaan yang diselenggarakan, pada Senin kemarin (18/7). Dalam perhelatan ini ia didapuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Y20 Summit 2021, menyampaikan peran pemuda dalam pembentukan kebijakan negara anggota G20.
“Kami para delegasi pun berkomitmen untuk menyebarkan rekomendasi kebijakan tersebut. Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, saya langsung menyampaikan rekomendasi kepada mitra kami. Bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Menteri Keuangan, kami terus dorong upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang merata. Kami juga bekerja sama dengan bank pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah dan terus memantau penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat,” ungkap Puteri dalam keterangan persnya yang diperoleh Parlementaria, Selasa (19/7/2022).
Dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyambut KTT Pemuda G20 atau Y20 Indonesia Summit 2022. Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini pun merasa berkesan dan terhormat menyambut acara tersebut.
“Suatu kehormatan menyambut delegasi Y20 Indonesia Summit 2022 di DPR RI. Seperti teman-teman, tahun lalu saya juga bertugas sebagai delegasi, di tengah melaksanakan tugas sebagai anggota DPR RI. Pengalaman yang sangat menantang. Tapi jelas menjadi salah satu yang paling berkesan, karena akan terus mengingatkan bahwa saya juga mewakili pemuda di parlemen,” ujar Puteri dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Puteri mengingatkan peran penting delegasi dalam menentukan arah kebijakan global, khususnya yang menyangkut dimensi kepemudaan. “Isu yang dijawab tidak hanya menyangkut persoalan dan kebutuhan pemuda saat ini. Namun, juga bagaimana kesiapan serta solusi bagi anak muda dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan. Untuk itu, rekomendasi kebijakan tidak hanya inovatif dan visioner. Tapi, juga koheren dan realistis. Pastinya, kami di DPR RI menantikan masukan brilian dari pemuda-pemuda terbaik G20 demi masa depan bersama yang lebih baik lagi,” ungkap Puteri.
Dalam pidatonya, Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) ini juga menyoroti terbatasnya kesempatan bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. “Jumlah anggota parlemen muda di Indonesia masih 12,5 persen, padahal hampir seperempat populasi kita adalah pemuda. Padahal kebijakan yang diambil saat ini akan mempengaruhi pula generasi mendatang. Karenanya di Y20 kemarin, kami tekankan agar pemuda mendapat dukungan penuh dari negara, seperti kebijakan kuota pemuda di pemerintahan, nominasi partai dan pemilu,” jelas Puteri.
Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam sambutannya yang menyebut pemuda sebagai agen perubahan untuk memajukan Indonesia. Melalui forum Y20, Retno berharap pemuda dapat berkontribusi dan menjadi sumber solusi bagi dunia untuk pulih bersama dan lebih baik lagi.
Sebagai informasi, forum Y20 Indonesia Summit 2022 merupakan bagian dari pertemuan engagement groups KTT G20 yang tahun ini dipimpin Indonesia. Forum tersebut mempertemukan sekitar 100 orang perwakilan pemuda dari 20 negara anggota G20, negara sahabat, lembaga internasional, serta pemuda dari komunitas rentan non-negara, seperti pengungsi, disabilitas, dan masyarakat adat. Pada akhir KTT, forum ini akan menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan atau Komunike untuk disampaikan kepada pemimpin negara anggota G20.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
