Puteri Komarudin: KUR Percepat Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional
Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp209,5 triliun pada Juli 2022 atau sekitar 56 persen dari plafon yang mencapai Rp373,17 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai KUR berdampak nyata untuk percepat pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi nasional.
“Adanya KUR tentu menjadi energi tambahan bagi UMKM untuk terus bergerak meski dihantam pandemi. Bahkan, selama pandemi pun pemerintah juga memberikan insentif berupa subsidi bunga, sehingga mengurangi beban pelaku UMKM agar tetap melanjutkan usahanya. Ini menjadi bukti komitmen dan kepedulian dari Menko Airlangga Hartarto untuk mempercepat pemulihan UMKM yang menjadi penopang ekonomi nasional,” ungkap Puteri dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (25/8/2022).
Sebagai informasi, sektor UMKM berkontribusi sekitar 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Karenanya, Puteri beranggapan skema KUR sebagai dukungan permodalan dengan bunga rendah berperan sentral untuk menyelamatkan sektor UMKM di tengah krisis pandemi, yang juga sekaligus menyelamatkan perekonomian nasional.
“KUR terbukti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, dimana tahun 2019 kontribusi masih 0,76 persen terhadap PDB. Kini, telah mencapai 2,08 persen terhadap PDB. Bahkan selama tahun 2021, KUR berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja baru yang mencapai 12,6 juta pekerja,” urai politisi Partai Golkar itu.
Kemenko Perekonomian mencatat total penyaluran KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Juli 2022 telah mencapai Rp530 triliun yang diberikan kepada 36,56 juta debitur dari berbagai kalangan seperti wirausahawan baru, ibu rumah tangga, kelompok tani dan nelayan, serta calon pekerja migran. Selama pandemi, pemerintah memberikan insentif tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen sehingga bunga KUR hanya 0 persen di tahun 2020. Insentif tersebut juga dilanjutkan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 3 persen.
“Bahkan, kini pemerintah juga mengembangkan skema KUR tanpa jaminan dengan plafon hingga Rp100 juta. Ini juga menjadi wujud perhatian dari Menko Airlangga untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro sehingga terbebas dari jeratan rentenir,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu.
Lebih lanjut, data Kemenko Perekonomian juga menyebut selama tahun 2015 hingga 2022 terdapat 39 persen debitur yang memperoleh KUR berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Hal ini senada dengan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyatakan penyaluran KUR yang dilakukan Bank BRI mampu meningkatkan kegiatan usaha pada nasabah KUR kecil sebesar 25,73 persen, nasabah KUR mikro sekitar 24,16 persen, serta KUR Super Mikro sekitar 18,2 persen.
“Sebagai bank dengan penyaluran KUR hingga 70 persen, kinerja Bank BRI dalam hal penyaluran KUR tentu patut menjadi contoh karena mampu mendongkrak kemampuan nasabah untuk mengembangkan usaha dan kesejahteraan bagi pelaku usaha. Namun, Bank BRI serta lembaga penyalur lainnya harus berkomitmen untuk mengejar target penyaluran KUR disertai menjaga kualitas kreditnya,” tutup Puteri.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
