Connect with us

Pupuk Kujang Siap Salurkan Pupuk Subsidi Sesuai Alokasi

Karawang – Sebagai produsen Pupuk yang berlokasi di Karawang, PT Pupuk Kujang memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi jelang musim tanam kedua di tahun 2020 pada Oktober mendatang, PT Pupuk Kujang menjamin stok pupuk bersubsidi maupun non subsidi untuk Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah dalam kondisi aman.

“Kami pastikan ketersediaan stok pupuk susbidi saat ini di gudang lini III di Kabupaten/kota Jawa Barat aman, kami siap menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi” ungkap Ade Cahya Kurniawan selaku Sekretaris Perusahaan Pupuk Kujang dalam keterangan tertulisnya Selasa (8/9).

Ade mengungkapkan, Pupuk Kujang memiliki pasokan stok pupuk yang cukup untuk menghadapi musim tanam Oktober 2020.

“Pupuk Kujang pastikan stok untuk Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah dalam kondisi aman, stok pupuk tersebut kami siapkan di gudang lini III untuk siap disalurkan kapanpun sesuai dengan alokasi, sehingga petani tidak perlu menunggu lama untuk mengaplikasikan pupuknya,” ujar Ade

Dalam kesempatan ini, Ade Cahya menyampaikan bahwa Pupuk Kujang telah menyediakan stok pupuk dalam jumlah yang aman. Ia menjelaskan, untuk stok pupuk urea bersubsidi yang tersedia di gudang lini III Kabupaten Karawang sampai dengan 6 September 2020 mencapai 2.416 ton atau 196% dari ketentuan dua minggu kedepan. Sedangkan realisasi penyaluran wilayah Karawang untuk Urea mencapai 38.868 ton atau 99% dari ketentuan sebesar 38.796 ton.

Selain pupuk urea, Pupuk Kujang juga menyiapkan untuk wilayah Karawang stok NPK sebanyak 1.736 ton atau 258 % dari ketentuan stok dan kesiapan stok Petroganik sebanyak 487 ton atau 179% dari ketentuan stok.

Adapun kesiapan stok urea bersubsidi untuk wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah Sampai dengan 6 September 2020 tercatat sebanyak 126.820 ton atau 1270% dari ketentuan Distan sebesar 9.986 ton. sementara itu, Pupuk Kujang telah menyalurkan 98% pupuk subsidi kepada petani yaitu setara dengan sekitar 476.853 ton pupuk dari ketentuan Distan sebesar 483.481 ton.

Pupuk bersubsidi teralokasi sesuai Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) yang diatur Pemerintah, sehingga untuk tambahan kebutuhan petani berdasarkan luasan lahan, Pupuk Kujang menyiapkan stok pupuk non subsidi jenis Urea, NPK dan Organik di setiap kios.

Jangan Ada Petani Terancam Gagal Panen, KTNA Minta Tambahan

Sementara itu Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Winarno Thohir menyampaikan bahwa saat ini para petani mulai memasuki musim tanam gadu, tetapi hampir semua wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Padahal realisasi penyaluran pupuk bersubsidi, baik urea, NPK maupun organik sudah mencapai 100 persen di hampir semua wilayah di Jawa Barat.

Sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi karena turunnya alokasi pupuk subsidi tahun 2020 yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun ini, kuota pupuk subsidi untuk Jawa Barat setelah realokasi sebesar 388.400 ton, sementara pada tahun lalu volumenya bisa mencapai lebih dari 500 ribu ton. Alokasi pupuk bersubsidi nasional dalam dua tahun terakhir memang menurun. Pada tahun 2018 pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton. Alokasi ini kemudian turun menjadi 8,87 juta ton pada 2019 lalu dan kembali turun menjadi 7,94 juta ton pada tahun 2020.

Dengan penurunan alokasi pupuk bersubsidi ini, sudah bisa dipastikan akan ada potensi kekurangan pupuk secara nasional seperti yang sudah dirasakan para petani di Jawa Barat dalam beberapa minggu terakhir.

“Petani saat ini sedang mengalami masa yang sulit, selain beberapa wilayah yang mulai terkendala kekeringan, pupuk subsidi pun sulit ditemukan di kios-kios. Saat ini urgensi kebutuhan petani adalah ketersediaan pupuk untuk hasil panen yang optimal” ungkap Winarno.

Di kesempatan lainnya, Endjam Djamsir selaku ketua KTNA Kabupaten Karawang juga menyampaikan bahwa alokasi pupuk subsidi di wilayahnya sudah habis alokasinya bahkan banyak petani yang panennya terancam gagal.

“Sudah banyak petani mengadu ke kami terkait alokasi pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Karawang sudah habis. Banyak petani yang tidak bisa menggarap lahannya karena tidak bisa dapatkan pupuk subsidi. Saya harap pemerintah dapat menambahkan alokasi pupuk subsidi sehingga Pupuk Kujang bisa menyalurkan pupuknya untuk petani” tandas Endjam

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024

Oleh

Fakta News
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta petugas dari instansi terkait terus siaga di puncak arus balik Lebaran 2024. Ia pun mengimbau pemudik untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan kembali dari kampung halaman.

“Libur Idul Fitri sebentar lagi usai, dan banyak masyarakat yang mulai kembali pulang setelah berlebaran dan berlibur dari kampung halamannya. Saya meminta pihak-pihak yang bertugas terus siaga membantu keamanan dan kelancaran para pemudik sampai arus balik selesai,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4/2024).

Puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi terjadi hari ini dan besok, Senin (14/4). Puan menilai, pengawalan oleh petugas kepolisian dan Dishub bagi kendaraan pemudik perlu dilakukan di titik-titik rawan.

“Terutama bagi pemudik bermotor. Biasanya dari pelabuhan banyak kendaraan keluar di saat bersamaan setelah turun dari kapal penyeberangan. Dengan pengawalan dari petugas, keamanan pemudik akan lebih terjamin,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga meminta pihak kepolisian memperhitungkan dengan cermat saat memberlakuan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, harus ada antisipasi khusus saat tiba-tiba ada lonjakan kendaraan signifikan. “Optimalkan pos-pos keamanan serta pos pelayanan. Dan tentunya pos kesehatan di setiap titik keramaian,” ungkap Puan. Optimalisasi pos keamanan dan pos pelayanan dinilai Puan penting sebagai langkah antisipasi. Mengingat saat arus mudik lalu, terjadi beberapa kecelakaan maut kendaraan.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendukung kebijakan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran 2024. Puan menilai, kebijakan seperti ini bisa juga diadopsi untuk lembaga atau instansi non-Pemerintah.

“Kita sudah belajar saat pandemi Covid-19 lalu, sistem masuk bergantian ke kantor dengan metode WFH ternyata bisa membantu. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kantor masing-masing,” tutur Puan.

Kepada pemudik, Puan mengimbau agar selalu berhati-hati selama perjalanan arus balik. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah.

“Selalu waspada, khususnya yang membawa kendaraan pribadi. Pastikan kondisi prima, dan beristirahat saat lelah. Perhatikan juga prakiraan cuaca demi kelancaran saat perjalanan,” ucap Puan.

“Semoga semua tiba di tujuan dalam kondisi aman, dan selamat kembali beraktivitas untuk seluruh masyarakat,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Oleh

Fakta News
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi ketegasan Menlu RI, Retno Marsudi, yang tidak akan menormalisasi hubungan dengan penjajah Israel. Ketegasan Menlu Retno tersebut diambil di tengah banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

“Apresiasi Ibu Menlu yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakrta, Minggu (14/4/2024).

Ketegasan sikap tersebut, lanjut Jazuli, diharapkan merupakan sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya terutama dari kementerian yang membidangi urusan ekonomi. Hal itu karena isu normalisasi kembali mencuat yang dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

“Tidak ada alasan apapun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” tandas politisi asal Banten ini.

Jazuli Juwaini yang juga Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) menegaskan, bagi Indonesia penolakan atas penjajahan Israel adalah amanat konstitusi, yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.

“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas menciderai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” tegas Jazuli.

Sebaliknya, lanjutnya, Indonesia berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. “Sampai kapanpun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik

Oleh

Fakta News
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (14/4/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Kapolri, hingga Menko PMK,  yang mendorong agar kantor-kantor melakukan Work From Home atau bekerja dari luar kantor selama puncak arus balik Lebaran 2024.

Menurutnya, langkah ini juga menjadi salah satu solusi antisipasi lonjakan volume lalu lintas pada periode arus balik. “Kami juga telah mendengarkan rekomendasi dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyarankan diberlakukan Work From Home (WFH) sehingga pemudik dapat menunda kepulangan serta memanfaatkan potongan tarif tol. Selain itu, kami juga meminta bantuan teman-teman media agar dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang penting agar pemudik dapat mengatur waktu perjalanan,” kata Andre saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024).

Dalam keterangan kepada Parlementaria, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi atas upaya Jasa Marga yang selalu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan seperti Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kemenko PMK yang telah sukses dalam melayani arus mudik beberapa waktu yang lalu sehingga tidak terjadi kepadatan yang terlalu berarti.

“Baru saja saya mendapatkan informasi mengenai kesiapan Jasa Marga untuk menghadapi arus balik, dengan koordinasi yang telah dijalankan. Jasa Marga sudah sangat siap untuk menghadapi arus balik, di antaranya dengan menyiapkan jalur contraflow hingga 3 lajur sesuai kondisi lalu lintas beserta kelengkapannya serta akan ada safety car yang berkolaborasi dengan Kepolisian,” katanya.

Selain itu Andre juga mengapresiasi upaya Jasa Marga yang memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk mendistribusikan lalu lintas arus balik yang puncaknya diprediksi terjadi pada Senin, 15 April 2024.

Andre mengapresiasi langkah Jasa Marga yang memberikan diskon 20 persen bagi para pemudik yang pulang pada 17-19 April 2024.

Menurut dia, kebijakan ini sebagai solusi untuk mencegah kemacetan yang luar biasa saat arus balik. “Meskipun saya tahu 20 persen itu angkanya Rp84 ribu per mobil, kurangnya penghasilan Jasa Marga. Tapi ini langkah yang perlu kita apresiasi oleh direksi Jasa Marga,” kata politisi asal Sumatera Barat ini.

Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyampaikan kesiapan pelayanan operasional arus balik periode Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 yang diprediksi akan mulai meningkat pada H+2 s.d H+4 Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 atau pada Sabtu-Senin, 13-15 April 2024.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.

Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.

Baca Selengkapnya