Pupuk Kujang Siap Salurkan Pupuk Subsidi Sesuai Alokasi
Karawang – Sebagai produsen Pupuk yang berlokasi di Karawang, PT Pupuk Kujang memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi jelang musim tanam kedua di tahun 2020 pada Oktober mendatang, PT Pupuk Kujang menjamin stok pupuk bersubsidi maupun non subsidi untuk Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah dalam kondisi aman.
“Kami pastikan ketersediaan stok pupuk susbidi saat ini di gudang lini III di Kabupaten/kota Jawa Barat aman, kami siap menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi” ungkap Ade Cahya Kurniawan selaku Sekretaris Perusahaan Pupuk Kujang dalam keterangan tertulisnya Selasa (8/9).
Ade mengungkapkan, Pupuk Kujang memiliki pasokan stok pupuk yang cukup untuk menghadapi musim tanam Oktober 2020.
“Pupuk Kujang pastikan stok untuk Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah dalam kondisi aman, stok pupuk tersebut kami siapkan di gudang lini III untuk siap disalurkan kapanpun sesuai dengan alokasi, sehingga petani tidak perlu menunggu lama untuk mengaplikasikan pupuknya,” ujar Ade
Dalam kesempatan ini, Ade Cahya menyampaikan bahwa Pupuk Kujang telah menyediakan stok pupuk dalam jumlah yang aman. Ia menjelaskan, untuk stok pupuk urea bersubsidi yang tersedia di gudang lini III Kabupaten Karawang sampai dengan 6 September 2020 mencapai 2.416 ton atau 196% dari ketentuan dua minggu kedepan. Sedangkan realisasi penyaluran wilayah Karawang untuk Urea mencapai 38.868 ton atau 99% dari ketentuan sebesar 38.796 ton.
Selain pupuk urea, Pupuk Kujang juga menyiapkan untuk wilayah Karawang stok NPK sebanyak 1.736 ton atau 258 % dari ketentuan stok dan kesiapan stok Petroganik sebanyak 487 ton atau 179% dari ketentuan stok.
Adapun kesiapan stok urea bersubsidi untuk wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah Sampai dengan 6 September 2020 tercatat sebanyak 126.820 ton atau 1270% dari ketentuan Distan sebesar 9.986 ton. sementara itu, Pupuk Kujang telah menyalurkan 98% pupuk subsidi kepada petani yaitu setara dengan sekitar 476.853 ton pupuk dari ketentuan Distan sebesar 483.481 ton.
Pupuk bersubsidi teralokasi sesuai Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) yang diatur Pemerintah, sehingga untuk tambahan kebutuhan petani berdasarkan luasan lahan, Pupuk Kujang menyiapkan stok pupuk non subsidi jenis Urea, NPK dan Organik di setiap kios.
Jangan Ada Petani Terancam Gagal Panen, KTNA Minta Tambahan
Sementara itu Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Winarno Thohir menyampaikan bahwa saat ini para petani mulai memasuki musim tanam gadu, tetapi hampir semua wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Padahal realisasi penyaluran pupuk bersubsidi, baik urea, NPK maupun organik sudah mencapai 100 persen di hampir semua wilayah di Jawa Barat.
Sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi karena turunnya alokasi pupuk subsidi tahun 2020 yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun ini, kuota pupuk subsidi untuk Jawa Barat setelah realokasi sebesar 388.400 ton, sementara pada tahun lalu volumenya bisa mencapai lebih dari 500 ribu ton. Alokasi pupuk bersubsidi nasional dalam dua tahun terakhir memang menurun. Pada tahun 2018 pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton. Alokasi ini kemudian turun menjadi 8,87 juta ton pada 2019 lalu dan kembali turun menjadi 7,94 juta ton pada tahun 2020.
Dengan penurunan alokasi pupuk bersubsidi ini, sudah bisa dipastikan akan ada potensi kekurangan pupuk secara nasional seperti yang sudah dirasakan para petani di Jawa Barat dalam beberapa minggu terakhir.
“Petani saat ini sedang mengalami masa yang sulit, selain beberapa wilayah yang mulai terkendala kekeringan, pupuk subsidi pun sulit ditemukan di kios-kios. Saat ini urgensi kebutuhan petani adalah ketersediaan pupuk untuk hasil panen yang optimal” ungkap Winarno.
Di kesempatan lainnya, Endjam Djamsir selaku ketua KTNA Kabupaten Karawang juga menyampaikan bahwa alokasi pupuk subsidi di wilayahnya sudah habis alokasinya bahkan banyak petani yang panennya terancam gagal.
“Sudah banyak petani mengadu ke kami terkait alokasi pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Karawang sudah habis. Banyak petani yang tidak bisa menggarap lahannya karena tidak bisa dapatkan pupuk subsidi. Saya harap pemerintah dapat menambahkan alokasi pupuk subsidi sehingga Pupuk Kujang bisa menyalurkan pupuknya untuk petani” tandas Endjam
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
