Connect with us

Pupuk Kujang Pastikan Penyaluran Pupuk Subsidi Telah Sesuai E-RDKK

Karawang – Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang Fitria Ratu Pagih memastikan pihaknya menyalurkan pupuk subsidi sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Perempuan yang akrab disapa Ratu ini menyebut Pupuk Kujang selalu memastikan jaringan pemasaran yang ada di setiap wilayah tanggung jawab perusahaan melakukan pengawasan agar tepat sasaran.

“Kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai alokasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diinput ke dalam sistem dengan basis NIK melalui E-RDKK,” ucap Ratu melalui keterangan tertulis, Kamis (27/8/2020).

Ratu memastikan, untuk stok pupuk subsidi yang disalurkan Pupuk Kujang telah sesuai dengan E-RDKK yang berasal dari data petani yang berhak mendapatkannya.

Sementara terkait adanya kekurangan pupuk bersubsidi bisa disebabkan beberapa faktor. Di antaranya masih adanya petani yang belum terdaftar dalam kelompok tani.

Sehingga luasan lahannya belum tercatat dalam E-RDKK atau pada saat data E-RDKK di input sampai batas waktu terakhir, masih ada keterlambatan laporan dari kelompok tani.

“Saat ini kami sebagai produsen pupuk telah semaksimal mungkin menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi sesuai dengan kebutuhan yang terdata di E-RDKK dan juga koordinasi intens dengan petugas lapangan agar stok terserap dengan tepat tiap wilayahnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Ratu, data diri sebagai kelompok tani dalam E-RDKK penting lantaran menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan alokasi subsidi untuk para petani di setiap wilayah. Sehingga sasaran penerima pupuk subsidi akan tepat sesuai kebutuhannya.

“Kami harapkan semua petani di wilayah tanggung jawab kami sudah terdaftar dalam E-RDKK,” kata dia.

Sementara bagi yang tidak terdaftar dalam E-RDKK, Pupuk Kujang tetap menyediakan pupuk non subsidi untuk para petani, di antaranya produk Urea non subsidi yaitu Nitrea, produk NPK non subsidi yaitu NPK 30-6-8 dan Organik non subsidi yaitu Excow.

Ratu mengatakan, persediaan pupuk cukup aman. Stok pupuk urea bersubsidi di gudang lini III yang ada di Kabupaten Karawang sampai dengan 24 Agustus 2020 mencapai 1.691 ton atau 127 persen dari ketentuan Distan sebesar 1.335 ton.

Sedangkan realisasi penyaluran wilayah Karawang untuk urea mencapai 38.225 ton atau 110 persen dari ketentuan Dinas Pertanian sebesar 34.631 ton.

“Untuk ketersediaan stok pupuk Urea subsidi di Wilayah Karawang, saat ini kami menyediakan stok yang cukup di gudang lini III Karawang,” ujar Ratu.

Selain pupuk urea, Pupuk Kujang menyediakan stok pupuk subsidi lainnya di Gudang lini III wilayah Karawang, kesiapan stok pupuk NPK Phonska tersedia sebanyak 378 ton dan penyaluran pupuknya sebanyak 21.040 ton atau 103 persen dari ketentuan. Sedangkan untuk stok pupuk Petroganik tersedia sebanyak 626 ton dan penyaluran pupuknya sebanyak 5.514 ton atau 97 persen dari ketentuan.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, Pupuk Kujang bekerjasama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat yang aktif dalam mengawasi penyaluran pupuk untuk sektor tanaman pangan. Saat ini, kios resmi yang tersebar di wilayah Karawang sebanyak 220 unit.

Hal itu tidak hanya untuk wilayah Karawang saja tetapi bagi wilayah lain di Jabar, Banten dan sebagian Jawa Tengah yang menjadi tanggung jawab Pupuk Kujang.

“Jadi kami pastikan stok pupuk aman dan petani dapat tenang saat pengolahan lahan pada musim tanam,” ucapnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua MPR Dorong Perkuat Sektor Pertanian dan Peternakan di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pancasila dilahirkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Bersama Lembaga Edukasi untuk Peternakan dan Pertanian Indonesia (LEUPPI) dan SMK Pembangunan Pertanian secara virtual.

Bamsoet menjabarkan, semangat menyejahterakan rakyat dirumuskan dalam sila kelima, yakni ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Sila tersebut lantas diturunkan ke dalam berbagai pasal di UUD 1945 berupa aturan-aturan tentang hak warga negara untuk hidup layak dan sejahtera.

“Ada 18 indikator yang bisa menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dijalankan oleh satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya. Antara lain pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang mampu hidup layak, dan jumlah pengangguran terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan konsep kesejahteraan yang dicita-citakan Pancasila dan konstitusi masih belum terpenuhi. Misalnya, angka harapan hidup rakyat Indonesia berkisar 69-73 tahun, yang notabene lebih sedikit dibandingkan angka harapan hidup di Singapura 85,2 tahun, Thailand 76 tahun, dan Malaysia yang bisa mencapai 75 tahun.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, imbuh Bamsoet, perekonomian harus berjalan dengan baik. Hal itu dapat terwujud antara lain dengan memperkuat sektor utama sistem perekonomian, seperti pertanian dan peternakan.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan, sektor utama penopang sistem perekonomian harus terus menerus diperkuat. Salah satunya pada sektor pertanian dan peternakan. Terbukti di tengah pandemi COVID-19, di saat berbagai sektor penyangga perekonomian nasional mengalami kontraksi pada kuartal II tahun 2020, pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tetap tumbuh positif dan menyumbang 15,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka itu meningkat dari kuartal I sebesar 12,84 persen,” urai Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, sekalipun kontribusi sektor pertanian sebagai penopang perekonomian nasional sangat tinggi, namun ada banyak hal yang mesti diperbaiki. Ia menyebut masih ada kesenjangan dalam penguasaan tanah. Satu orang atau satu kelompok bisa menguasai ratusan atau ribuan hektare tanah, tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata-rata 0,3 hektare saja, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah dan hanya menjadi petani buruh.

“Masih banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa yang belum dikembangkan secara optimal. Antara lain disebabkan terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi,” Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini optimis kehadiran para petani milenial seperti yang tergabung di LEUPPI dan SMK Pembangunan Pertanian akan menstimulasi pengembangan sektor pertanian di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, petani milenial sampai dengan akhir 2019 berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa (8 persen dari petani nasional yang mencapai 33,4 juta jiwa). Bamsoet berpendapat jumlah petani muda harus ditingkatkan untuk membuat gebrakan di sektor pertanian.

“Indonesia harus mampu melahirkan sedikitnya 10 juta petani milenial. Kalangan muda harus menyadari, profesi petani tak lagi dipandang sebelah mata. Potensi bisnisnya tak akan pernah mati karena berhubungan dengan hajat hidup utama manusia. Jika ditekuni dengan serius, profesi petani merupakan profesi yang dekat dengan kemakmuran,” jelas Bamsoet.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov Banten Perpanjang PSBB hingga 19 November 2020

Oleh

Fakta News
Gubernur Banten Wahidin Halim

Serang – Pemprov Banten memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perpanjangan ini dilakukan selama satu bulan ke depan hingga 19 November 2020.

Perpanjangan PSBB ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua PSBB di Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. SK ini disampaikan oleh Jubir Gugus Tugas Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan pada Rabu (21/10/2020).

Pertimbangan perpanjangan PSBB berdasarkan SK tersebut adalah karena masih ditemukannya kasus Corona di seluruh daerah wilayah Banten. Keputusan ini juga memperhatikan keputusan-keputusan Kementerian Kesehatan dan keputusan gubernur mengenai penetapan PSBB sampai surat pengantar Dinas Kesehatan perihal permohonan perpanjangan PSBB periode 21 Oktober sampai 19 November.

“Menetapkan perpanjangan tahap kedua PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” bunyi SK tersebut.

Berdasarkan SK tersebut, PSBB juga masih bisa diperpanjang jika masih ditemukan virus Corona di tengah masyarakat. Pemkab dan Pemkot se-Banten wajib untuk menerapkan aturan PSBB dan diminta konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup sehat.

Sedangkan penetapan pelaksanaan PSBB ditetapkan oleh masing-masing bupati dan wali kota. SK ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada 21 Oktober 2020.

Jubir Gugus Tugas sendiri belum memberikan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan atas perpanjangan PSBB. Wartawan telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tutup Dua Hari, Kompleks Gedung DPR Akan Disterilisasi Cegah Penyebaran Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gedung DPR RI akan ditutup selama dua hari ke depan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menjelaskan penutupan dilakukan untuk sterilisasi demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

“Iya (kompleks DPR akan disterilisasi), Kamis-Jumat, 22 dan 23 Oktober,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).

Namun, Indra memastikan aktivitas pekerjaan DPR tetap akan dilakukan. Ia mengatakan semua gedung yang ada di kompleks DPR akan disterilisasi.

“Seluruh aktivitas akan dilakukan dengan cara work from home, karena akan dilakukan sterilisasi seluruh, termasuk gedung Setjen DPR. Ini untuk memastikan seluruh kawasan benar-benar steril sebelum masa sidang II dimulai pada tanggal 9 November,” papar Indra.

Penutupan gedung DPR tertuang dalam Surat Pengumuman Sekretariat Jenderal DPR RI tertanggal 21 Oktober 2020 yang diteken oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut sterilisasi tidak hanya dilakukan di tempat tertutup.

“Surat ini benar, karena kita kemarin itu semi-lockdown, jadi kegiatan sangat-sangat terbatas. Tetapi besok, selama 2 hari, sesuai dengan surat, kita memang akan semprot, dikarenakan seluruh area akan diadakan semprot ulang. Tidak terkecuali, baik tempat terbuka maupun tertutup, untuk penyemprotan dalam rangka protokol COVID-19,” papar Dasco.

Untuk diketahui, setelah sejumlah anggota Dewan positif COVID-19, Sekretariat DPR memutuskan menutup atau me-lockdown gedung Nusantara I. Lockdown dilakukan sejak 12 Oktober hingga 8 November 2020.

“Karena berkaitan dengan sterilisasi ruang anggota Dewan, tentu yang akan kami lockdown mulai Senin (12/10) nanti adalah zonasi Nusantara I,” kata Sekretaris DPR RI Indra Iskandar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Baca Selengkapnya