Pupuk Kujang Pastikan Penyaluran Pupuk Subsidi Telah Sesuai E-RDKK
Karawang – Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang Fitria Ratu Pagih memastikan pihaknya menyalurkan pupuk subsidi sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Perempuan yang akrab disapa Ratu ini menyebut Pupuk Kujang selalu memastikan jaringan pemasaran yang ada di setiap wilayah tanggung jawab perusahaan melakukan pengawasan agar tepat sasaran.
“Kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai alokasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diinput ke dalam sistem dengan basis NIK melalui E-RDKK,” ucap Ratu melalui keterangan tertulis, Kamis (27/8/2020).
Ratu memastikan, untuk stok pupuk subsidi yang disalurkan Pupuk Kujang telah sesuai dengan E-RDKK yang berasal dari data petani yang berhak mendapatkannya.
Sementara terkait adanya kekurangan pupuk bersubsidi bisa disebabkan beberapa faktor. Di antaranya masih adanya petani yang belum terdaftar dalam kelompok tani.
Sehingga luasan lahannya belum tercatat dalam E-RDKK atau pada saat data E-RDKK di input sampai batas waktu terakhir, masih ada keterlambatan laporan dari kelompok tani.
“Saat ini kami sebagai produsen pupuk telah semaksimal mungkin menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi sesuai dengan kebutuhan yang terdata di E-RDKK dan juga koordinasi intens dengan petugas lapangan agar stok terserap dengan tepat tiap wilayahnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Ratu, data diri sebagai kelompok tani dalam E-RDKK penting lantaran menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan alokasi subsidi untuk para petani di setiap wilayah. Sehingga sasaran penerima pupuk subsidi akan tepat sesuai kebutuhannya.
“Kami harapkan semua petani di wilayah tanggung jawab kami sudah terdaftar dalam E-RDKK,” kata dia.
Sementara bagi yang tidak terdaftar dalam E-RDKK, Pupuk Kujang tetap menyediakan pupuk non subsidi untuk para petani, di antaranya produk Urea non subsidi yaitu Nitrea, produk NPK non subsidi yaitu NPK 30-6-8 dan Organik non subsidi yaitu Excow.
Ratu mengatakan, persediaan pupuk cukup aman. Stok pupuk urea bersubsidi di gudang lini III yang ada di Kabupaten Karawang sampai dengan 24 Agustus 2020 mencapai 1.691 ton atau 127 persen dari ketentuan Distan sebesar 1.335 ton.
Sedangkan realisasi penyaluran wilayah Karawang untuk urea mencapai 38.225 ton atau 110 persen dari ketentuan Dinas Pertanian sebesar 34.631 ton.
“Untuk ketersediaan stok pupuk Urea subsidi di Wilayah Karawang, saat ini kami menyediakan stok yang cukup di gudang lini III Karawang,” ujar Ratu.
Selain pupuk urea, Pupuk Kujang menyediakan stok pupuk subsidi lainnya di Gudang lini III wilayah Karawang, kesiapan stok pupuk NPK Phonska tersedia sebanyak 378 ton dan penyaluran pupuknya sebanyak 21.040 ton atau 103 persen dari ketentuan. Sedangkan untuk stok pupuk Petroganik tersedia sebanyak 626 ton dan penyaluran pupuknya sebanyak 5.514 ton atau 97 persen dari ketentuan.
Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, Pupuk Kujang bekerjasama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat yang aktif dalam mengawasi penyaluran pupuk untuk sektor tanaman pangan. Saat ini, kios resmi yang tersebar di wilayah Karawang sebanyak 220 unit.
Hal itu tidak hanya untuk wilayah Karawang saja tetapi bagi wilayah lain di Jabar, Banten dan sebagian Jawa Tengah yang menjadi tanggung jawab Pupuk Kujang.
“Jadi kami pastikan stok pupuk aman dan petani dapat tenang saat pengolahan lahan pada musim tanam,” ucapnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
