Connect with us

Pupuk Kujang Dirikan Pabrik Katalis Nasional Pertama Bersama Pertamina dan ITB

Bandung – PT Pupuk Kujang sebagai salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Rekacipta Inovasi ITB melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement atau kesepakatan pendirian perusahaan patungan untuk pengembangan pabrik katalis pada hari Rabu, 29 Juli 2020, di Boulevard Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pabrik katalis berkapasitas 800 ton/tahun yang akan dibangun tersebut, adalah pabrik katalis nasional pertama di Indonesia yang 100% dikembangkan dan dibangun oleh anak bangsa. Pabrik ini berlokasi di Kawasan Industri Kujang di Cikampek dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan katalis industri pengilangan minyak, industri kimia dan petrokimia, serta industri energi.

Sebagai informasi, pembangunan katalis merah putih merupakan salah satu dari empat proyek pembangunan bahan bakar hijau yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020, antara lain Green Diesel Bio Revamping RU IV Cilacap, Refinery Unit III Plaju Green Refinery, Hidrogenasi CPO PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Katalis Merah Putih PT. Pupuk Kujang Cikampek.

Hadir dalam acara tersebut Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, Direktur Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal, Plt Direktur Utama PT Pupuk Kujang, Rita Widayati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Rekacipta Inovasi ITB, Alam Indrawan, dan Rektor ITB, N.R. Reini Wirahadikusuma.

“Sebuah kebanggaan tersendiri bagi Pupuk Kujang menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang berperan penting dalam mewujudkan swasembada energi di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri kimia, Pupuk Kujang sangat bersemangat untuk bersinergi dalam Proyek Katalis Merah Putih yang akan mewujudkan pembangunan pabrik katalis nasional pertama di Indonesia yang sepenuhnya dikembangkan oleh anak bangsa” ujar Rita Widayati.

Dalam sambutannya, Direktur Investasi Pupuk Indonesia, Gusrizal menyampaikan Pupuk Indonesia selaku Holding tentunya sangat menyambut baik adanya kerjasama antara salah satu anggota holding Pupuk Indonesia, yaitu Pupuk Kujang.

“Seperti kita ketahui bersama, katalis adalah jantung bagi industri kimia dan saat ini kebutuhan katalis di Indonesia masih dipenuhi melalui impor. Dengan adanya pabrik katalis ini, kita bukan hanya berperan dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk impor tapi juga menunjukan bahwa Indonesia mampu menghasilkan produk-produk kimia yang berkualitas tinggi,” ujar Gusrizal.

Sementara itu Prof. Subagjo dari Tim Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis (TRKK) ITB mengatakan direncanakan akan mulai dibangun pada September 2020 dan diharapkan akan mulai berproduksi pada triwulan kedua tahun 2021.

Katalis merupakan suatu zat untuk mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu yang digunakan dalam proses pengolahan produk migas. Proyek pabrik katalis Merah Putih ini akan menjadi hilirisasi dari riset pengembangan katalis yang dilakukan di ITB.

“Pabrik katalis ini akan mulai dibangun pada September 2020 dan diharapkan akan mulai berproduksi pada tri wulan kedua 2021. Pengembangan dan pembangunan pabrik katalis ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mandiri dalam teknologi proses dan ketahanan energi,” ujar Prof. Subagjo.

Menurutnya urgensi Pembangunan Pabrik Katalis Merah Putih Katalis adalah kunci teknologi proses. Hampir seluruh industri proses, baik itu industri kimia, petrokimia, pengilangan minyak dan gas, maupun oleokimia, termasuk di dalamnya teknologi energi terbarukan berbasis biomassa dan minyak nabati, memerlukan katalis.

Penguasaan teknologi katalis adalah langkah awal bagi kemandirian dalam bidang teknologi proses. Sementara itu, Indonesia mengimpor hampir seluruh kebutuhan katalis nasional.

“Pembangunan pabrik katalis merah putih ini dimaksudkan untuk mengurangi porsi impor katalis nasional, mengembangkan katalis untuk teknologi proses, dan penguatan industri proses dalam negeri sehingga tidak bergantung pada katalis impor,” papar Prof, Subagjo.

“Diharapkan, melalui penelitian pengembangan katalis merah putih untuk industri kilang minyak bumi, industri proses produksi bahan bakar nabati, industri oleokimia, dan industri petrokimia, menjadi solusi bagi NKRI untuk meningkatkan kedaulatan teknologi proses nasional,” imbuhnya.

Penelitian dan Pengembangan Katalis Merah Putih Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis (TRKK) ITB dan Pusat Rekayasa Katalisis ITB (CaRE ITB) telah melakukan penelitian di bidang pengembangan katalis untuk industri kilang minyak dan industri petrokimia serta pengembangan proses energi terbarukan sejak 1982.

Prof Subagjo menyampaikan sejak tahun 2017 hingga saat ini, Kementerian Riset dan Teknologi-BRIN RI memberikan dana penguatan inovasi kepada TRKK-ITB untuk mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan di TRKK-ITB. Dengan dana penguatan inovasi ini, TRKK-ITB berhasil membangun Industri Katalis untuk Pendidikan, yang meliputi pabrik katalis berkapasitas 1- 5 kg/batch, lengkap dengan peralatan uji aktivitas dan karakterisasi katalis.

“Saat ini TRKK-ITB dan CaRE ITB telah berhasil mengembangkan beberapa katalis untuk pengolahan minyak mentah dan produksi bahan bakar nabati, dan proses produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit. Beberapa katalis pengolahan minyak bumi yang dikembangkan bersama Research & Technology Center PT Pertamina (Persero) telah dikomersialkan. PT Pertamina (Persero) telah menggunakan lebih dari 200 ton katalis merah putih di berbagai kilangnya,” pungkasnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pendirian pabrik katalis ini merupakan upaya Kementerian ESDM mendorong pembangunan energi bersih melalui peningkatan teknologi proses.

Pengusaan teknologi katalis, sambung Arifin, menjadi langkah awal bagi kemandirian dalam bidang teknologi proses. Hal ini sejalan dengan kebutuhan katalis nasional selama tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan cukup signifikan.

“Tahun 2017 sebesar USD500 juta, sementara pada tahun 2020 tumbuh kurang dari 6% per tahun menjadi USD595,5 juta,” urainya.

Arifin menjelaskan, keberadaan pabrik katalis nasional akan menjadi kunci teknologi proses sekaligus untuk memperkuat industri proses dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan akan porsi impor katalis.

“Ini akan menciptakan kedaulatan teknologi proses nasional,” jelasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Oleh

Fakta News
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.

Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.

“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.

Baca Selengkapnya