Connect with us

Pupuk Kujang Dirikan Pabrik Katalis Nasional Pertama Bersama Pertamina dan ITB

Bandung – PT Pupuk Kujang sebagai salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Rekacipta Inovasi ITB melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement atau kesepakatan pendirian perusahaan patungan untuk pengembangan pabrik katalis pada hari Rabu, 29 Juli 2020, di Boulevard Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pabrik katalis berkapasitas 800 ton/tahun yang akan dibangun tersebut, adalah pabrik katalis nasional pertama di Indonesia yang 100% dikembangkan dan dibangun oleh anak bangsa. Pabrik ini berlokasi di Kawasan Industri Kujang di Cikampek dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan katalis industri pengilangan minyak, industri kimia dan petrokimia, serta industri energi.

Sebagai informasi, pembangunan katalis merah putih merupakan salah satu dari empat proyek pembangunan bahan bakar hijau yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020, antara lain Green Diesel Bio Revamping RU IV Cilacap, Refinery Unit III Plaju Green Refinery, Hidrogenasi CPO PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Katalis Merah Putih PT. Pupuk Kujang Cikampek.

Hadir dalam acara tersebut Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, Direktur Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal, Plt Direktur Utama PT Pupuk Kujang, Rita Widayati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Rekacipta Inovasi ITB, Alam Indrawan, dan Rektor ITB, N.R. Reini Wirahadikusuma.

“Sebuah kebanggaan tersendiri bagi Pupuk Kujang menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang berperan penting dalam mewujudkan swasembada energi di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri kimia, Pupuk Kujang sangat bersemangat untuk bersinergi dalam Proyek Katalis Merah Putih yang akan mewujudkan pembangunan pabrik katalis nasional pertama di Indonesia yang sepenuhnya dikembangkan oleh anak bangsa” ujar Rita Widayati.

Dalam sambutannya, Direktur Investasi Pupuk Indonesia, Gusrizal menyampaikan Pupuk Indonesia selaku Holding tentunya sangat menyambut baik adanya kerjasama antara salah satu anggota holding Pupuk Indonesia, yaitu Pupuk Kujang.

“Seperti kita ketahui bersama, katalis adalah jantung bagi industri kimia dan saat ini kebutuhan katalis di Indonesia masih dipenuhi melalui impor. Dengan adanya pabrik katalis ini, kita bukan hanya berperan dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk impor tapi juga menunjukan bahwa Indonesia mampu menghasilkan produk-produk kimia yang berkualitas tinggi,” ujar Gusrizal.

Sementara itu Prof. Subagjo dari Tim Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis (TRKK) ITB mengatakan direncanakan akan mulai dibangun pada September 2020 dan diharapkan akan mulai berproduksi pada triwulan kedua tahun 2021.

Katalis merupakan suatu zat untuk mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu yang digunakan dalam proses pengolahan produk migas. Proyek pabrik katalis Merah Putih ini akan menjadi hilirisasi dari riset pengembangan katalis yang dilakukan di ITB.

“Pabrik katalis ini akan mulai dibangun pada September 2020 dan diharapkan akan mulai berproduksi pada tri wulan kedua 2021. Pengembangan dan pembangunan pabrik katalis ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mandiri dalam teknologi proses dan ketahanan energi,” ujar Prof. Subagjo.

Menurutnya urgensi Pembangunan Pabrik Katalis Merah Putih Katalis adalah kunci teknologi proses. Hampir seluruh industri proses, baik itu industri kimia, petrokimia, pengilangan minyak dan gas, maupun oleokimia, termasuk di dalamnya teknologi energi terbarukan berbasis biomassa dan minyak nabati, memerlukan katalis.

Penguasaan teknologi katalis adalah langkah awal bagi kemandirian dalam bidang teknologi proses. Sementara itu, Indonesia mengimpor hampir seluruh kebutuhan katalis nasional.

“Pembangunan pabrik katalis merah putih ini dimaksudkan untuk mengurangi porsi impor katalis nasional, mengembangkan katalis untuk teknologi proses, dan penguatan industri proses dalam negeri sehingga tidak bergantung pada katalis impor,” papar Prof, Subagjo.

“Diharapkan, melalui penelitian pengembangan katalis merah putih untuk industri kilang minyak bumi, industri proses produksi bahan bakar nabati, industri oleokimia, dan industri petrokimia, menjadi solusi bagi NKRI untuk meningkatkan kedaulatan teknologi proses nasional,” imbuhnya.

Penelitian dan Pengembangan Katalis Merah Putih Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis (TRKK) ITB dan Pusat Rekayasa Katalisis ITB (CaRE ITB) telah melakukan penelitian di bidang pengembangan katalis untuk industri kilang minyak dan industri petrokimia serta pengembangan proses energi terbarukan sejak 1982.

Prof Subagjo menyampaikan sejak tahun 2017 hingga saat ini, Kementerian Riset dan Teknologi-BRIN RI memberikan dana penguatan inovasi kepada TRKK-ITB untuk mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan di TRKK-ITB. Dengan dana penguatan inovasi ini, TRKK-ITB berhasil membangun Industri Katalis untuk Pendidikan, yang meliputi pabrik katalis berkapasitas 1- 5 kg/batch, lengkap dengan peralatan uji aktivitas dan karakterisasi katalis.

“Saat ini TRKK-ITB dan CaRE ITB telah berhasil mengembangkan beberapa katalis untuk pengolahan minyak mentah dan produksi bahan bakar nabati, dan proses produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit. Beberapa katalis pengolahan minyak bumi yang dikembangkan bersama Research & Technology Center PT Pertamina (Persero) telah dikomersialkan. PT Pertamina (Persero) telah menggunakan lebih dari 200 ton katalis merah putih di berbagai kilangnya,” pungkasnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pendirian pabrik katalis ini merupakan upaya Kementerian ESDM mendorong pembangunan energi bersih melalui peningkatan teknologi proses.

Pengusaan teknologi katalis, sambung Arifin, menjadi langkah awal bagi kemandirian dalam bidang teknologi proses. Hal ini sejalan dengan kebutuhan katalis nasional selama tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan cukup signifikan.

“Tahun 2017 sebesar USD500 juta, sementara pada tahun 2020 tumbuh kurang dari 6% per tahun menjadi USD595,5 juta,” urainya.

Arifin menjelaskan, keberadaan pabrik katalis nasional akan menjadi kunci teknologi proses sekaligus untuk memperkuat industri proses dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan akan porsi impor katalis.

“Ini akan menciptakan kedaulatan teknologi proses nasional,” jelasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tjahjo: Pemerintah Rencanakan Pembubaran Kembali 13 Lembaga Negara

Oleh

Fakta News
Menpan RB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mempersiapkan pembubaran lebih dari 13 lembaga negara.

Pembubaran lembaga itu melanjutkan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghapuskan 18 Lembaga/Badan/Komisi/Komite dalam konteks perekonomian beberapa waktu lalu.

“Sekarang kami sedang mempersiapkan lebih kurang di atas 13 Badan/Lembaga/Komisi yang harus dihapus karena sudah tumpang tindih dan tidak produktif,” ujar Tjahjo dalam seminar daring “Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020”, di Jakarta, Senin (10/8).

Selain itu, Kemenpan-RB juga merekomendasikan untuk penghapusan sejumlah Lembaga/Badan/Komisi yang dibentuk melalui undang-undang.

“Namun, hal itu tentu perlu proses dan waktu, karena harus berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR RI,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang pendiriannya berdasarkan keputusan presiden (keppres) melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dari 18 lembaga tersebut, 13 di antaranya tidak termasuk dalam kategori lembaga non-struktural. Empat lainnya berupa lembaga non-struktural dan satu lembaga lagi berupa lembaga non-struktural yang telah dibubarkan pada 2014, yakni Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan.

Kementerian PAN-RB bersama dengan Sekretariat Negara (Setneg) terus berkoordinasi untuk menginventarisasi daftar lembaga yang dinilai layak dibubarkan karena sudah tidak optimal dalam menjalankan fungsinya.

Awalnya, ada 96 lembaga atau komisi, baik dibentuk dengan undang-undang maupun keputusan pemerintah yang sedang dikaji Kemenpan-RB yang diusulkan kepada Setneg untuk dipertimbangkan dibubarkan.

Pada 21 Juli 2020, Tjahjo juga mengatakan ada lembaga-lembaga yang akan dileburkan ke kementerian yang nantinya akan disesuaikan dengan klasifikasi fungsi dan tugas lembaga tersebut.

Misalnya, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian bisa digabungkan dan dikoordinasikan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

“Dengan adanya Kemenristek, nanti pasti akan ada banyak lembaga yang dilebur, misalnya LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional), lembaga atau laboratorium di perguruan tinggi juga akan diintegrasikan,” kata Tjahjo.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemkot Bogor Imbau Warga Peringati HUT RI Secara Sederhana

Oleh

Fakta News
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim

Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghimbau warganya agar merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan cara sederhana dan menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan warga di tengah Pandemi Covid-19.

“Kondisi saat ini belum aman, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 harus dilaksanakan secara sederhana dan menghindari adanya kerumunan-kerumunan. Kita memprioritaskan kesehatan masyarakat,” tegas Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat menjelaskan kondisi terkini Covid-19 di Posko GTPP Kota Bogor, Senin (10/8/2020).

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor ini memberikan gambaran kepada masyarakat Kota Bogor. Jika ada kerumunan atau kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah yang besar, sangat beresiko dalam penyebaran atau penularan Covid-19.

Karenanya kepada seluruh lapisan di Kota Bogor, Dedie menekankan untuk sementara peringatan Hari Kemerdekaan di tengah masa pandemi saat ini, seperti perlombaan-perlombaan yang rutin digelar secara meriah dikurangi semaksimal mungkin dan dihindari jumlah masyarakat yang berkerumun.

Untuk diketahui, Berdasarkan Surat Edaran (SE) No.005/2462-Prokompim perihal Pelaksanaan Peringatan HUT RI Ke-75 Tahun 2020 disampaikan beberapa hal.

Diantaranya, masyarakat dihimbau untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih di antara umbul-umbul serentak mulai tanggal 1-31 Agustus 2020.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui berbagai kanal media massa.

Untuk kantor perwakilan, lembaga, instansi pemerintah yang ada di wilayah Kota Bogor mengikuti upacara secara virtual yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor mulai pukul 07.00 WIB, sehingga meniadakan upacara tingkat instansi/perangkat daerah/BUMD/BUMN/BUMS.

Pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 10.17 WIB (selama 3 menit), segenap masyarakat wajib menghentikan aktivitasnya sejenak ;

Seluruh masyarakat berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi.

Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.

Pelaksanaan hal-hal dimaksud agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Dukungan Kolektif Masyarakat Kampanye Penggunaan Masker Lawan COVID-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Upaya kolektif penerapan protokol kesehatan dibutuhkan untuk memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2 di tengah masyarakat. Ini membutuhkan gerakan bersama dan kerja keras pentaheliks, terdiri dari pemerintah, pakar atau akademisi, masyarakat, lembaga usaha dan media massa. Salah satu protokol kesehatan yang terus dikampanyekan yakni penggunaan masker.

Kampanye ini diharapkan dapat dilakukan secara luas oleh setiap individu yang bersama-sama melawan COVID-19. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo merasa gembira atas dukungan penuh seluruh komponen masyarakat untuk melakukan kampanye nasional penggunaan masker. Kampanye ini diharapkan menjadi suatu gerakan untuk mengubah mindset sehingga pada akhirnya perilaku masyarakat berubah. Kampanye penggunaan masker menjadi kampanye awal dan dilakukan pada Agustus ini.

Dukungan penuh itu tercermin dari video conference yang dilakukan Minggu malam (9/8) di mana lebih dari 800 peserta ikut bergabung di ruang digital. Mereka berasal dari berbagai kelompok mulai pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, direksi perusahaan BUMN dan swasta, TNI, Polri, akademisi, dan praktisi periklanan.

“Saya sangat berterima kasih dan bangga atas pertemuan malam ini. Inilah salah satu kekuatan bangsa ini yaitu gotong royong. Kita harus ingat, dalam menghadapi COVID-19 ini bersatu pun belum tentu kita menang, apalagi kalau kita tidak bisa bersatu,” tegas Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketua Satgas Nasional berharap setelah ini semua pihak mempersiapkan kampanye yang masif, serentak, dan dengan tema yang sama untuk membangun kesadaran masyarakat dan kemudian mau menjalankannya.

“Luar biasa semua pihak sudah siap dan mau melakukan kampanye besar ini bersama-sama,” lanjutnya.

Kampanye perubahan perilaku merupakan bagian dari upaya pengendalian penularan COVID-19. Gerakan ini dilakukan bersamaan dengan upaya penanganan kesehatan dan juga usaha keras yang sedang dilakukan untuk menemukan vaksin untuk COVID-19.

Satgas Penanganan COVID-19 merencanakan komunikasi publik baik melalui televisi, radio, koran, majalah, online, media sosial, dan media luar ruang akan dilakukan melalui kampanye besar mulai Agustus hingga Desember 2020. Agustus ini kampanye dimulai dengan gerakan pakai masker, selanjutnya September dengan gerakan jaga jarak, dan Oktober gerakan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.

Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mencanangkan kampanye nasional penggunaan masker. Selama ini gerakan pakai masker sudah dilakukan kelompok-kelompok masyarakat dan berhasil membangunkan kesadaran. Kampanye nasional secara serentak diharapkan bisa menggugah seluruh masyarakat untuk mau melaksanakannya.

Penggunaan masker merupakan bagian terpenting dalam upaya menekan penularan COVID-19. Apabila semua orang disiplin untuk melakukannya maka angka penularan bisa ditekan sampai 90 persen.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya