Connect with us

Pupuk Kujang Dirikan Pabrik Katalis Nasional Pertama Bersama Pertamina dan ITB

Bandung – PT Pupuk Kujang sebagai salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Rekacipta Inovasi ITB melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement atau kesepakatan pendirian perusahaan patungan untuk pengembangan pabrik katalis pada hari Rabu, 29 Juli 2020, di Boulevard Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pabrik katalis berkapasitas 800 ton/tahun yang akan dibangun tersebut, adalah pabrik katalis nasional pertama di Indonesia yang 100% dikembangkan dan dibangun oleh anak bangsa. Pabrik ini berlokasi di Kawasan Industri Kujang di Cikampek dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan katalis industri pengilangan minyak, industri kimia dan petrokimia, serta industri energi.

Sebagai informasi, pembangunan katalis merah putih merupakan salah satu dari empat proyek pembangunan bahan bakar hijau yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020, antara lain Green Diesel Bio Revamping RU IV Cilacap, Refinery Unit III Plaju Green Refinery, Hidrogenasi CPO PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Katalis Merah Putih PT. Pupuk Kujang Cikampek.

Hadir dalam acara tersebut Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, Direktur Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal, Plt Direktur Utama PT Pupuk Kujang, Rita Widayati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Rekacipta Inovasi ITB, Alam Indrawan, dan Rektor ITB, N.R. Reini Wirahadikusuma.

“Sebuah kebanggaan tersendiri bagi Pupuk Kujang menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang berperan penting dalam mewujudkan swasembada energi di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri kimia, Pupuk Kujang sangat bersemangat untuk bersinergi dalam Proyek Katalis Merah Putih yang akan mewujudkan pembangunan pabrik katalis nasional pertama di Indonesia yang sepenuhnya dikembangkan oleh anak bangsa” ujar Rita Widayati.

Dalam sambutannya, Direktur Investasi Pupuk Indonesia, Gusrizal menyampaikan Pupuk Indonesia selaku Holding tentunya sangat menyambut baik adanya kerjasama antara salah satu anggota holding Pupuk Indonesia, yaitu Pupuk Kujang.

“Seperti kita ketahui bersama, katalis adalah jantung bagi industri kimia dan saat ini kebutuhan katalis di Indonesia masih dipenuhi melalui impor. Dengan adanya pabrik katalis ini, kita bukan hanya berperan dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk impor tapi juga menunjukan bahwa Indonesia mampu menghasilkan produk-produk kimia yang berkualitas tinggi,” ujar Gusrizal.

Sementara itu Prof. Subagjo dari Tim Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis (TRKK) ITB mengatakan direncanakan akan mulai dibangun pada September 2020 dan diharapkan akan mulai berproduksi pada triwulan kedua tahun 2021.

Katalis merupakan suatu zat untuk mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu yang digunakan dalam proses pengolahan produk migas. Proyek pabrik katalis Merah Putih ini akan menjadi hilirisasi dari riset pengembangan katalis yang dilakukan di ITB.

“Pabrik katalis ini akan mulai dibangun pada September 2020 dan diharapkan akan mulai berproduksi pada tri wulan kedua 2021. Pengembangan dan pembangunan pabrik katalis ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mandiri dalam teknologi proses dan ketahanan energi,” ujar Prof. Subagjo.

Menurutnya urgensi Pembangunan Pabrik Katalis Merah Putih Katalis adalah kunci teknologi proses. Hampir seluruh industri proses, baik itu industri kimia, petrokimia, pengilangan minyak dan gas, maupun oleokimia, termasuk di dalamnya teknologi energi terbarukan berbasis biomassa dan minyak nabati, memerlukan katalis.

Penguasaan teknologi katalis adalah langkah awal bagi kemandirian dalam bidang teknologi proses. Sementara itu, Indonesia mengimpor hampir seluruh kebutuhan katalis nasional.

“Pembangunan pabrik katalis merah putih ini dimaksudkan untuk mengurangi porsi impor katalis nasional, mengembangkan katalis untuk teknologi proses, dan penguatan industri proses dalam negeri sehingga tidak bergantung pada katalis impor,” papar Prof, Subagjo.

“Diharapkan, melalui penelitian pengembangan katalis merah putih untuk industri kilang minyak bumi, industri proses produksi bahan bakar nabati, industri oleokimia, dan industri petrokimia, menjadi solusi bagi NKRI untuk meningkatkan kedaulatan teknologi proses nasional,” imbuhnya.

Penelitian dan Pengembangan Katalis Merah Putih Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis (TRKK) ITB dan Pusat Rekayasa Katalisis ITB (CaRE ITB) telah melakukan penelitian di bidang pengembangan katalis untuk industri kilang minyak dan industri petrokimia serta pengembangan proses energi terbarukan sejak 1982.

Prof Subagjo menyampaikan sejak tahun 2017 hingga saat ini, Kementerian Riset dan Teknologi-BRIN RI memberikan dana penguatan inovasi kepada TRKK-ITB untuk mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan di TRKK-ITB. Dengan dana penguatan inovasi ini, TRKK-ITB berhasil membangun Industri Katalis untuk Pendidikan, yang meliputi pabrik katalis berkapasitas 1- 5 kg/batch, lengkap dengan peralatan uji aktivitas dan karakterisasi katalis.

“Saat ini TRKK-ITB dan CaRE ITB telah berhasil mengembangkan beberapa katalis untuk pengolahan minyak mentah dan produksi bahan bakar nabati, dan proses produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit. Beberapa katalis pengolahan minyak bumi yang dikembangkan bersama Research & Technology Center PT Pertamina (Persero) telah dikomersialkan. PT Pertamina (Persero) telah menggunakan lebih dari 200 ton katalis merah putih di berbagai kilangnya,” pungkasnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pendirian pabrik katalis ini merupakan upaya Kementerian ESDM mendorong pembangunan energi bersih melalui peningkatan teknologi proses.

Pengusaan teknologi katalis, sambung Arifin, menjadi langkah awal bagi kemandirian dalam bidang teknologi proses. Hal ini sejalan dengan kebutuhan katalis nasional selama tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan cukup signifikan.

“Tahun 2017 sebesar USD500 juta, sementara pada tahun 2020 tumbuh kurang dari 6% per tahun menjadi USD595,5 juta,” urainya.

Arifin menjelaskan, keberadaan pabrik katalis nasional akan menjadi kunci teknologi proses sekaligus untuk memperkuat industri proses dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan akan porsi impor katalis.

“Ini akan menciptakan kedaulatan teknologi proses nasional,” jelasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

ALIANSI GERAK TUTUP TPL : “TUTUP PT. TOBA PULP LESTARI (PT. TPL) DAN BERIKAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, SERTA PENGHORMATAN KEPADA MASYARAKAT ADAT SERTA PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA!”

Oleh

Fakta News

Jakarta – Aliansi Gerak Tutup TPL bersama beberapa perwakilan dari komunitas Masyarakat Adat dari sekitaran Danau Toba gelar aksi di depan kantor PT. TPL, Gedung Uniplaza, Jl. Letjend. Haryono MT No.A-1. Aksi ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi untuk penutupan PT TPL.

Pimpinan aksi Brema Sitepu, dalam keterangan pers yang diterima redaksi, menyatakan beberapa hal dibawah ini sehubungan dengan aksi mereka tersebut.

Menelisik polemik PT. TPL (Toba Pulp Lestari), sejak awal kehadirannya perusahaan yang dahulu bernama PT. Inti Indorayon Utama tersebut menimbulkan beragam kontroversi, utamanya persoalan bagi Rakyat dan Lingkungan Hidup, hingga mendapat banyak penolakan dari warga.

Selama 30 tahun lebih PT. Toba Pulp Lestari diduga menyebabkan berbagai persoalan bagi masyarakat di Kawasan Danau Toba. Diketahui bahwa PT. TPL sampai saat ini memiliki konsesi seluas 167.192 Hektar dan tersebar di 12 Kabupaten, Simalungun, Asahan, Toba, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, Humbang Hasundutan, kota Padang Sidempuan.

Melalui izin konsesi 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 jo SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 Tanggal 28 Juli 2020 dengan status permodalan PMA & Perusahaan Terbuka B-139/Pres/5/1990 Tanggal 11 Mei 1990 (Surat Pemberitahuan Tentang Keputusan Presiden RI No. 07/V/1990 dan Izin Usaha Industri SK Nomor 627/T/INDUSTRI/1995.

Diketahui bahwa aktifitas PT. TPL berkontribusi terhadap deforestasi skala besar di Bentang Alam Tele. Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menemukan bahwa setidaknya 22.000 Ha kawasan hutan di Bentang Alam Tele sudah dihancurkan oleh PT. TPL dan kemudian ditanami dengan eukaliptus dengan sistem Perkebunan Monokultur.

Dari total 22.000 Ha hutan yang terdampak, 4000 ha diantaranya berada di dalam kawasan Hutan Lindung. Dugaan tindakan perusakan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh PT. TPL di Bentang Alam Tele menunjukkan bahwa PT. TPL telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan besarnya potensi bencana ekologis serta kerusakan lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mayoritas DPW Seknas Jokowi Tolak Plt Ketum dan Munassus

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang dilakukan oleh oknum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi dan segelintir Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dinilai ilegal karena tidak memiliki legal standing.

Beberapa waktu lalu telah diadakan pertemuan di Jalan Dharmawangsa yang dipimpin Ketua Dewan Penasihat Sidarto Danusubroto, dan diikuti unsur Badan Pendiri dan unsur DPN yang diwakili Rambun Cahyo, Wakil Ketua Umum, Alm. Dedi Mawardi (mantan Sekjen), Ismarilda, Helmi Fauzi, Don K. Marut, Tumpak Sitorus dan 6 perwakilan dari DPW DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, dan Lampung. Hasilnya, kesepakatan bersama untuk segera mengadakan Munas dengan opsi Munaslub atau Kongres Seknas Jokowi. Dan itu diserahkan kepada caretaker.

Namun, sepeninggalan Dedi Mawardi (Sekjend), dinilai secara sepihak oknum di DPN Sereida Tambunan mengeluarkan surat yang mengangkat dirinya sendiri sebagai pelaksana tugas ketua umum. Padahal, sesuai Anggaran Dasar Perubahan di tahun 2017 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, di mana pada Pasal 22 tertulis periode kepengurusan DPN berakhir pada Desember 2020. Itu artinya, DPN Seknas Jokowi sudah demisioner.

“Kami tegak lurus dan taat pada hasil Kesepakatan Dharmawangsa yang telah menugaskan caretaker pimpinan Helmi Fauzi untuk menyelenggarakan Munaslub atau Kongres Seknas Jokowi di 2021 ini,” kata Ketua DPW DKI Jakarta dalam siaran pers bersama yang diterima innews, Selasa (27/7/2021).

Ditegaskannya, pihak DPW DKI menolak seluruh intrik, kegiatan atau pribadi/pihak-pihak yang mengaku DPN Seknas Jokowi.

“Seharusnya semua pihak menghormati Konsensus Dharmawangsa yang telah disetujui bersama. Namun ternyata ada pihak-pihak yang melangkahi hasil kesepakatan dengan mengadakan pengangkatan sendiri sebagai pelaksana tugas Ketua Umum dan mengadakan Munassus,” jelas Bambang Wahyono, Pengurus DPW Jawa Tengah.

Hal senada dikatakan Joutje Wakil Ketua DPW Sulawesi Utara. Menurutnya, penetapan Plt Ketum dan Munassus yang dibuat oleh sekelompok orang itu akal-akalan, tidak berdasar, dan legal standing-nya tidak jelas.

Penolakan terhadap Plt Ketum dan Munassus serta dukungan pada caretaker juga ditegaskan oleh 16 DPW Seknas Jokowi lainnya dari Provinsi Banten, Jogjakarta, Jawa Timur, NTB, Sulsel, Kalimantan Utara, Kaltim, Kalbar, Aceh, Kepri, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Lampung.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Apresiasi Dua Anak Bangsa yang Terlibat Pembuatan Vaksin Aztrazeneca

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan rasa bangga dan apresiasi, kepada dua anak bangsa yang terlibat aktif dalam pembuatan vaksin Astrazeneca.

Keduanya adalah Carina Citra Dewi (Postdoctoral Research Scientist, Jenner Institute University of Oxford), dan Indra Rudiansyah (PhD Candidate, Jenner Institute University Oxford).

“Anda membikin kita bahagia dan bangga,” ujar Ganjar Pranowo saat bertemu dengan keduanya, dalam live instagram bersama Desra Percaya (Ambassador of The Republik of Indonesia to the UK, Irland, and the IMO), Minggu (25/7/2021) malam. Dilansir dari jatengprov.go.id

Dalam dialog tersebut, kedua narasumber lebih banyak menerangkan pentingnya vaksin Covid-19 untuk menghentikan pandemi.

Selain itu, vaksin disebutnya sangat efektif untuk mencegah penularan virus dengan risiko tinggi.

“Saya mau tanya, kalau untuk herd immunity butuh berapa persen sih yang harus divaksin dari jumlah populasi. Dan, bagaimana dengan adanya opini kalau Astrazenece banyak yang mengalami KIPI,” tanya Ganjar kepada kedua narasumber.

Carina Citra Dewi menjawab, semua obat memiliki efek samping bagi penggunanya. Namun, penggunaan vaksin lebih efektif untuk menanggulangi penularan Covid-19 agar tidak berisiko tinggi.

“Sudah ada 700 juta vaksin Astrazeneca yang digunakan di banyak negara. Mereka bilang aman dan efektif. Kalau adanya laporan KIPI, semua obat ada efek sampingnya. Jadi, pemakaiannya memang harus dikonsultasikan ke dokter,” jelasnya.

Menurut Carina, pemberian vaksin merupakan bentuk pencegahan, bukan pengobatan.

Jadi, dia berharap kepada masyarakat untuk mengambil kesempatan suntik vaksin segera mungkin.

“Kalau ada akses vaksin harus digunakan. Risiko kena Covid-19 lebih tinggi kalau tidak vaksin, dan risiko kematian lebih besar dari rasa ketakutan,” terangnya.

Sementara, Indra Rudiansyah mengatakan, ada banyak jenis vaksin Covid-19 dengan penggunaan teknologi yang beragam.

Namun, vaksin berfungsi melatih imunitas dalam tubuh untuk merespon saat ada virus yang datang.

“Ada banyak jenis vaksin yang dibuat menggunakan teknologi masing-masing. Tapi vaksin itu berfungsi agar imun tubuh bisa merespon saat ada virus yang asli datang,” jelasnya.

Untuk vaksin Astrazeneca, papar Indra, sudah dilakukan uji klinis aman digunakan untuk usia 18 tahun sampai tak terbatas.

“Namun, di masing-masing negara punya kebijakan sendiri-sendiri. Tapi dari hasil uji klinis kita aman dan efektif dipakai untuk usia 18 tahun sampai tak terbatas,” katanya.

Ditambahkan, herd immunity dapat terjadi melalui dua jalan, yakni vaksinasi dan natural infeksi.

“Kalau vaksin efek samping ringan, tapi kalau natural infeksi bisa berisiko tinggi,  bahkan sampai kematian,” ungkap Indra.

Untuk herd immunity vaksin, menurutnya, bisa bekerja maksimal kalau jumlah populasi sebagian besar sudah divaksin.

“Kalau hitungan persen saya bukan ahlinya. Tapi bisa bekerja maksimal herd immunity vaksin kalau sebagain besar populasi sudah divaksin,” tandasnya.

Dialog tersebut menjadi gayeng saat Duta Besar, Desra Percaya menutupnya dengan bermain saxophone lagu “Ibu Pertiwi”.

Baca Selengkapnya