Pupuk Indonesia Perkuat Produktivitas Pertanian Melalui Sinergi BUMN Corporate Farming
Subang – Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nugroho Christijanto meninjau langsung Pilot Project Corporate Farming seluas 1.000 hektar yang dikembangkan oleh BUMN Klaster pangan dan pupuk di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis(10/09). Kunjungan ini diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pupuk Kujang Maryadi dan perwakilan perusahaan yang terlibat dalam sinergi BUMN ini.
Pengembangan Corporate Farming yang melibatkan 4 (empat) BUMN yaitu PT Pupuk Kujang sebagai anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dari hulu (produksi) hingga hilir (pemasaran).
Dalam kunjungan tersebut, Nugi mengatakan bahwa pembahasan tentang Corporate Farming ini sudah ada sejak lama, dengan berbagai nama. Petrokimia Gresik juga pernah mengembangkan Project Agribisnis yamg mirip.
Corporate Farming gencar di kampanyekan Bungaran Saragih sewaktu menjabat Menteri Pertanian. Namun pengaplikasian dengan sinergi berbagai BUMN baru pertama kalinya dilakukan di Sukamandi, Jawa Barat, di lahan PT Sang Hyang Seri.
“Pengembangan pilot project ini akan menjadi salah satu concern untuk Pupuk Indonesia khususnya sebagai agrisolution untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” jelas Nugi.
Nugi juga menambahkan dengan adanya pendampingan serta dukungan BUMN Klaster Pangan dan Pupuk dalam program ini, tingkat produktivitas di lahan tersebut mencapai target peningkatan +-40% dari yang semula 6 ton per hektar menjadi 8,5 ton per hektar sehingga dari luas 1.000 hektar dapat diperoleh 8.500 ton Gabah Kering Panen (GKP).
Dalam skema bisnis Corporate Farming tersebut, Direktur Utama PT Pupuk Kujang Maryadi juga mengatakan, BUMN yang terlibat menjalankan harus secara optimal menjalankan peranannya sesuai dengan core businessnya masing masing. Pupuk Kujang berperan dalam pemupukan berimbang, Sang Hyang Seri berperan sebagai penyedia lahan dan pemilihan benih, Pertani berperan dalam pengolahan benih dan penyerapan gabah, dan proses pendistribusian dan pemasaran produk dilakukan oleh RNI.
“Kami berharap pengembangan corporate farming sinergi BUMN ini dapat mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi,” ujar Maryadi.
Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Sang Hyang Seri Wignyo Prasetyo berharap, pilot project Corporate Farming ini hendaknya bisa dirasakan manfaatnya oleh petani pada umumnya. Petani bisa belajar mengenal pertanian modern dan memperlakukan lahan mereka dengan baik dengan pila cocok tanam yang benar sehingga memberikan hasil optimal.
“Corporate farming ini diharapkan bukan saja memberi manfaat bagi korporasi yang mengerjakannya, tetapi hendaknya bisa di jadikan rujukan pengolahan lahan yan benar, pola budi daya yang benar, dan proses pasca produksi yang benar. Sehingga petani lain bisa menduplikasi dalam skala lebih kecil. Tim Corporate Farming ini sudah harus mempersiapkan metode baku dan memberikan bantuan teknis kepada petani lainnya,” tutup Wignyo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
