Connect with us

Pupuk Indonesia Optimis Corporate Farming Sukamandi Jadi Agro Solution untuk Ketahanan Pangan Nasional

Subang – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Bakir Pasaman meninjau langsung Pilot Project Corporate Farming seluas 1.000 hektar yang dikembangkan oleh BUMN Klaster Pangan dan Pupuk di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Rabu (16/9).

Dalam kunjungan ini Achmad Bakir Pasaman didampingi oleh Direktur Pemasaran Gusrizal serta Direktur Transformasi Bisnis Panji Winanteya Ruky yang diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pupuk Kujang Maryadi bersama direksi lainnya dan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Karyawan Gunarso.

Pengembangan Corporate Farming yang melibatkan 4 (empat) BUMN yaitu PT Pupuk Kujang sebagai anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dari hulu (produksi) hingga hilir (pemasaran).

“Pengembangan Corporate Farming ini akan menjadi salah satu concern untuk Pupuk Indonesia khususnya sebagai Agri Solution untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dari pantauan sementara, dari corporate farming ini ada peningkatan produktivitas yang signifikan, dari rata-rata 5 ton menjadi 8 sampai 9 ton per hektar,” jelas Bakir Pasaman.

Menurut Bakir beberapa proyek Corporate Farming yang telah dijalankan oleh beberapa anak perusahaan Pupuk Indonesia akan terus dipelajari dan dievaluasi untuk melihat peluang perbaikan dan menemukan formula terbaik dalam pembentukan Proyek Corporate Farming.

“Untuk itulah dalam kesempatan ini kami mengajak rekan-rekan Pemasaran di Pupuk Indonesia melihat langsung ke lokasi proyek lahan Sang Hyang Seri. Dalam pengembangan Corporate Farming dibawah Pupuk Indonesia ke depan, tidak menutup kemungkinan akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lainnya baik swasta maupun BUMN untuk lebih menunjang keberhasilan proyek baik,” tuturnya.

Selain meninjau perkembangan Pilot Project Corporate Farming Sinergi BUMN di Sukamandi, disampaikan juga mengenai perkembangan Proyek Agro Solution yang telah dijalankan oleh PT Pupuk Kaltim di Jember dan Banyuwangi, dengan masing-masing areal lahan seluas 10 ha.

“Konsepnya mirip, tapi untuk program agro solution di Jember dan Banyuwangi ini kami bekerja sama langsung dengan petani, bukan perusahaan,” ujar Bakir.

Petani-petani tersebut mendapatkan pembinaan dan kawalan teknis, serta pasokan pupuk non subsidi yang disesuaikan dengan kondisi lahannya.

“Mereka juga kami kawal untuk mendapatkan bantuan permodalan KUR dari perbankan, serta memperoleh asuransi pertanian,” jelasnya.

Melalui program agro solution ini Bakir berharap produktivitas pertanian bisa meningkat di atas rata-rata. Dengan hasil panen yang melimpah, diharapkan pendapatan petani binaan bisa meningkat sehingga mendorong kesejahteraan mereka dan menghilangkan ketergantungan terhadap tengkulak dan pengijon.

“Bahkan dengan pendapatan yang baik ini, mereka nanti tidak bergantung lagi pada pupuk subsidi, tapi sanggup membeli pupuk non subsidi dengan formula-formula yang memang dibutuhkan oleh lahannya,” sebut Bakir.

Sementara itu Direktur Utama PT Pupuk Kujang Maryadi mengatakan, dalam skema bisnis Corporate Farming di Sukamandi, BUMN yang terlibat menjalankan harus secara optimal menjalankan peranannya sesuai dengan core business-nya masing-masing.

“Pupuk Kujang berperan dalam pemupukan berimbang, Sang Hyang Seri berperan sebagai penyedia lahan dan pemilihan benih. Pertani berperan dalam pengolahan benih dan penyerapan gabah dan proses pendistribusian dan pemasaran produk dilakukan oleh RNI,” jelasnya.

Dalam proyek ini juga melakukan metode pendekatan yakni kerjasama langsung dengan petani dan kerjasama korporasi BUMN.

“Proyek ini tak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas semata, namun kami juga memperhatikan kesejahteraan petani sebagai penggarap di lahan ini,” tuturnya.

“Kami berharap pengembangan corporate farming sinergi BUMN ini dapat mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi,” lanjut Maryadi.

Selain itu Maryadi menilai penggunaan pupuk seimbang dan pembenahan tanah kunci akan menjadi suksesnya program ini. Ia menjelaskan dari rekomendasi tim riset Pupuk Kujang bahwa penggunaan pupuk NPK 24 – 6 – 16 + S + Zn, terbukti efektif dan mampu meningkatkan produktifitas secara signifikan.

“Kami memproyeksikan rata-rata produksi 8,5 ton/ha, dari rata-rata produktifitas di Sukamandi yang 5,5 ton/ha,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama SHS Karyawan Gunarso berharap, pilot project Corporate Farming ini hendaknya bisa dirasakan manfaatnya oleh petani pada umumnya. Petani bisa belajar mengenal pertanian modern dan memperlakukan lahan mereka dengan baik dengan pola cocok tanam yang benar sehingga memberikan hasil optimal.

“Corporate Farming ini diharapkan bukan saja memberi manfaat bagi korporasi yang mengerjakannya, tetapi hendaknya bisa dijadikan rujukan dalam pengolahan lahan yang benar, pola budi daya yang benar, dan proses pasca produksi yang benar, sehingga petani lain bisa menduplikasi dalam skala lebih kecil. Tim Corporate Farming ini sudah harus mempersiapkan metode baku dan memberikan bantuan teknis kepada petani lainnya,” tutup Karyawan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua MPR Dorong Perkuat Sektor Pertanian dan Peternakan di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pancasila dilahirkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Bersama Lembaga Edukasi untuk Peternakan dan Pertanian Indonesia (LEUPPI) dan SMK Pembangunan Pertanian secara virtual.

Bamsoet menjabarkan, semangat menyejahterakan rakyat dirumuskan dalam sila kelima, yakni ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Sila tersebut lantas diturunkan ke dalam berbagai pasal di UUD 1945 berupa aturan-aturan tentang hak warga negara untuk hidup layak dan sejahtera.

“Ada 18 indikator yang bisa menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dijalankan oleh satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya. Antara lain pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang mampu hidup layak, dan jumlah pengangguran terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan konsep kesejahteraan yang dicita-citakan Pancasila dan konstitusi masih belum terpenuhi. Misalnya, angka harapan hidup rakyat Indonesia berkisar 69-73 tahun, yang notabene lebih sedikit dibandingkan angka harapan hidup di Singapura 85,2 tahun, Thailand 76 tahun, dan Malaysia yang bisa mencapai 75 tahun.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, imbuh Bamsoet, perekonomian harus berjalan dengan baik. Hal itu dapat terwujud antara lain dengan memperkuat sektor utama sistem perekonomian, seperti pertanian dan peternakan.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan, sektor utama penopang sistem perekonomian harus terus menerus diperkuat. Salah satunya pada sektor pertanian dan peternakan. Terbukti di tengah pandemi COVID-19, di saat berbagai sektor penyangga perekonomian nasional mengalami kontraksi pada kuartal II tahun 2020, pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tetap tumbuh positif dan menyumbang 15,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka itu meningkat dari kuartal I sebesar 12,84 persen,” urai Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, sekalipun kontribusi sektor pertanian sebagai penopang perekonomian nasional sangat tinggi, namun ada banyak hal yang mesti diperbaiki. Ia menyebut masih ada kesenjangan dalam penguasaan tanah. Satu orang atau satu kelompok bisa menguasai ratusan atau ribuan hektare tanah, tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata-rata 0,3 hektare saja, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah dan hanya menjadi petani buruh.

“Masih banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa yang belum dikembangkan secara optimal. Antara lain disebabkan terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi,” Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini optimis kehadiran para petani milenial seperti yang tergabung di LEUPPI dan SMK Pembangunan Pertanian akan menstimulasi pengembangan sektor pertanian di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, petani milenial sampai dengan akhir 2019 berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa (8 persen dari petani nasional yang mencapai 33,4 juta jiwa). Bamsoet berpendapat jumlah petani muda harus ditingkatkan untuk membuat gebrakan di sektor pertanian.

“Indonesia harus mampu melahirkan sedikitnya 10 juta petani milenial. Kalangan muda harus menyadari, profesi petani tak lagi dipandang sebelah mata. Potensi bisnisnya tak akan pernah mati karena berhubungan dengan hajat hidup utama manusia. Jika ditekuni dengan serius, profesi petani merupakan profesi yang dekat dengan kemakmuran,” jelas Bamsoet.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov Banten Perpanjang PSBB hingga 19 November 2020

Oleh

Fakta News
Gubernur Banten Wahidin Halim

Serang – Pemprov Banten memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perpanjangan ini dilakukan selama satu bulan ke depan hingga 19 November 2020.

Perpanjangan PSBB ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua PSBB di Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. SK ini disampaikan oleh Jubir Gugus Tugas Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan pada Rabu (21/10/2020).

Pertimbangan perpanjangan PSBB berdasarkan SK tersebut adalah karena masih ditemukannya kasus Corona di seluruh daerah wilayah Banten. Keputusan ini juga memperhatikan keputusan-keputusan Kementerian Kesehatan dan keputusan gubernur mengenai penetapan PSBB sampai surat pengantar Dinas Kesehatan perihal permohonan perpanjangan PSBB periode 21 Oktober sampai 19 November.

“Menetapkan perpanjangan tahap kedua PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” bunyi SK tersebut.

Berdasarkan SK tersebut, PSBB juga masih bisa diperpanjang jika masih ditemukan virus Corona di tengah masyarakat. Pemkab dan Pemkot se-Banten wajib untuk menerapkan aturan PSBB dan diminta konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup sehat.

Sedangkan penetapan pelaksanaan PSBB ditetapkan oleh masing-masing bupati dan wali kota. SK ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada 21 Oktober 2020.

Jubir Gugus Tugas sendiri belum memberikan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan atas perpanjangan PSBB. Wartawan telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Apresiasi Lokakarya TVR Parlemen

Oleh

Fakta News
Legislator Apresiasi Lokakarya TVR Parlemen
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha saat membuka lokakarya dengan tema “Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam Membangun Pemahaman Publik terhadap Kinerja Anggota DPR RI,” di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (21/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai kegiatan lokakarya yang diselenggarakan TV dan Radio (TVR) Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI merupakan program yang baik. Karena dengan terselenggaranya kegiatan ini bisa memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat tentang kinerja DPR RI baik dalam melaksanakan tugas fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi kontrol pengawasan dan fungsi diplomasi.

“Sehingga masyarakat di wilayah pemilihan dapat mengetahui kinerja wakil rakyat yang mewakili mereka,” kata Tamliha saat membuka lokakarya dengan tema “Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam Membangun Pemahaman Publik terhadap Kinerja Anggota DPR RI,” di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (21/10/2020). Lokakarya ini bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel.

Ia menjelaskan, dengan adanya sinergi antara TV dan Radio di daerah, pemberitaan untuk kinerja Anggota DPR RI bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “DPR memerlukan pemberitaan di media, karena menurut saya melalui pemberitaan masyarakat bisa mengukur kinerja. Sehingga  rakyat bisa ikut mengawasi wakil rakyatnya yang ada di DPR, jadi kinerja dewan tidak menjadi sosok yang tertutup terhadap publik,” ungkap legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Tak hanya kegiatan lokakarya, TVR Parlemen DPR RI dengan TV dan Radio di daerah melakukan penandatanganan kerja sama prihal pemberitaan kegiatan kinerja Dewan. “Yang diharapkan dengan adanya kerja sama bisa bersinergi antara TVR Parlemen dengan TV dan Radio di daerah. Ke depannya seluruh kegiatan dewan bisa tersampaikan kepada rakyat di daerah-daerah,” imbuh Tamliha.

Di tempat yang sama, Ketua KPID Kalsel Milyani menyampaikan ucapan terima kasih kepada Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI yang sudah mempercayai pihaknya sebagai tuan rumah kegiatan ini. “Kami dari KPID siap untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Diharapkan seluruh TV lokal dan Radio di Kalimantan Selatan dapat ikut berpartisipasi dalam acara ini dalam rangka tindak lanjut kerja sama,” pungkasnya.

“Tentunya kita berharap kepada TV dan Radio lokal di sini memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Silahkan bersinergi dan bekerja sama dengan baik dalam membahas isu-isu yang sedang ramai saat ini. Tentunya dengan adanya kegiatan ini bisa terklarifikasi perihal pemberitaan soal DPR,” tutup Milyani. (rni/sf)

Baca Selengkapnya