Connect with us

PUPR EXPO 4.0 : Menteri Basuki Dorong Generasi Muda PUPR Aktif Kembangkan Teknologi Informasi

Generasi Muda PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono(Foto: PUPR)

Jakarta –Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak seluruh pegawai, terutama generasi muda PUPR untuk menyumbangkan ide-ide inovatif dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka PUPR 4.0 Expo di Ruang Serbaguna, Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (11/2/2019).

“Acara ini bukan sekedar Expo tapi juga sebagai unjuk kinerja masing – masing unit organisasi, sekaligus sebagai evaluasi internal seberapa jauh Kementerian PUPR memanfaatkan fasilitas informasi teknologi yang sedang berkembang pesat diluar. Harapannya lewat acara ini bisa menjaring ide-ide cemerlang dari generasi muda PUPR untuk meningkatkan kredibilitas dan kinerja PUPR,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mendorong generasi muda PUPR untuk mendiskusikan teknologi informasi yang ada di Kementerian PUPR untuk bisa dimofidikasi sehingga lebih menjawab kebutuhan informasi saat ini. “Bagi staf Kementerian PUPR yang mempunyai ide orisinal dan inovatif sehingga aplikasi/sistem informasi yang ditampilkan dalam PUPR Expo ini menjadi lebih bagus, saya akan berikan hadiah untuk dapat mengikuti seminar internasional di luar negeri. Dengan demikian dari hasil belajar hadiahnya juga belajar,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna  mencapai  efisiensi  yang tinggi  dan kualitas produk yang lebih  baik, tidak terkecuali juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Untuk itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin handal dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Silaturahmi Tak Ingin Putus, Jokowi Berharap Segera Bertemu Prabowo

Oleh

Fakta News
jokowi berharap segera bertemu prabowo
Paslon 01 dan 02 saat acara deklarasi pemilu damai(istimewa)

Jakarta – Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi ingin segera bertemu dengan rivalnya Prabowo Subianto. Hal tersebut dinilainya sebagai cara meredam tensi yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kalau saya semakin cepat bisa bertemu semakin baik saya sudah mengutus seseorang untuk meminta kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk bisa bertemu,” tutur Jokowi dalam acara televisi ‘Live Event Pemilu 2019’ di Stasiun Metro TV, Kamis (18/4/19).

Jokowi menilai peretemuannya dengan Prabowo dapat memberi contoh dan kesan mendalam kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah berulang kali menyampaikan rasa silaturahmi dan persaudaraannya pada setiap acara debat capres.

Jokowi tidak ingin kontes pemilihan Presiden membuat silaturahmi antara dirinya dengan rival terputus. Ia menilai hal ini dapat mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia yang mendapatkan pujian lantaran sukses menggelar pemilu serentak untuk pertama kalinya.

“Selalu saya sampaikan karena sekali lagi pemilu dalam rangka sebuah proses demokrasi dan negara sebesar Indonesia ini menjadi sorotan negara-negara lain,” tuturnya.

Baca juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Setjen dan BK DPR Harus Dukung Implementasi Reformasi Fungsi Dewan

Oleh

Fakta News
Reformasi Fungsi Dewan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar(Foto: Istimewa)

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan dalam mengimplementasikan reformasi fungsi dewan, masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI. Dimana lembagai ini berperan sebagai supporting system terutama dalam mewujudkan konsep parlemen modern.

“DPR ini juga dituntut memiliki fungsi berfikir, maka supporting systemnya (Kesetjenan, Red) sebagai fasilitator dari fungsi berfikir itu juga harus kuat. Jadi Kesetjenan juga akan di reformasi,” kata Indra usai memberi sambutan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Penyempurnaan Blue Print Implementasi Reformasi DPR’ di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2019).

Indra menginginkan kedepan harus ada suatu pemikiran tentang reformasi kedewanan serta ada aturan atau undang-undang yang nantinya dapat memaksimalkan fungsi kerja dewan dan supporting system di dalamnya, demi mewujudkan kemandirian kelembagaan.

“Kemandirian menyeluruh pada suppporting system, kemandirian SDM-nya, kemandirian anggaran serta nanti ada aturan yang menyangkut kewenangan dewan. Memang ini masih luas dan masih terlalu lebar. Kedepan, aturan-aturan ini harus kita tuangkan dalam UU yang lebih detail dan rinci supaya reformasi ini lebih jelas arahnya,” tambah Indra.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Ancam Kerahkan Massa, Komnas HAM: Amien Rais Harus Hargai Hukum yang Berlaku

Oleh

Fakta News
Ancaman Amien Rais
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (ist)

Jakarta – Ancaman pengerahan massa yang akan dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ditanggapi serius oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam Amien Rais menempuh jalur hukum jika menemukan indikasi kecurangan. Anam menegaskan penggerakan massa dinilai akan mencoreng hukum Indonesia.

“Siapapun yang merasa dicurangi, menemukan pelanggaran, yang merasa tidak nyaman dan lain sebagainya silakan menggunakan mekanisme yang ada,” kata Anam di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Meskipun Amien Rais dinilai populer dan banyak pendukungnya, Anam mengaku tak ambil peduli. Menurutnya sebagai warga negara Indonesia, Amien harus menghargai proses hukum yang berlaku saat ini.

“Siapapun dia mau masyarakat biasa maupun tokoh politik gunakan peraturan yang berlaku. Karena proses kemarin tidak hanya melibatkan elite politik tapi juga seluruh masyarakat,” tegas Anam.

Tak hanya itu, Anam juga mengimbau masyarakat melaporkan indikasi kecurangan kepada pihak yang berwenang. Seluruh masyarakat berhak melaporkan dugaan kecurangan, tak cuma elite politik.

“Yang punya hak untuk melakukan komplain bukan hanya elit politik tapi masyarakat. Mekanisme hukum kita seperti itu, siapapun silahkan saja,” ujar Anam.

Baca Selengkapnya