Puan Undang Perusahaan Jepang Perbanyak Investasi ke Proyek Strategis Nasional RI
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Yasutoshi Nishimura, dalam rangkaian kunjungan kerjanya di negeri matahari terbit tersebut. Di hadapan Menteri Nishimura, Puan mengundang perusahaan-perusahaan Jepang untuk semakin banyak berinvestasi ke berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia.
Pertemuan Puan dengan Menteri Nishimura sendiri merupakan kunjungan balasan setelah Menteri Ekonomi Jepang itu disambut di Gedung DPR RI pada awal September tahun lalu. Di awal pertemuan, Puan menyampaikan apresiasi atas hubungan diplomatik Indonesia-Jepang yang sudah berjalan selama 65 tahun.
“Saya sangat senang dapat bertemu kembali dengan Yang Mulia sejak pertemuan terakhir kita di Jakarta pada September tahun 2022. Sebagai Ketua DPR RI, saya selalu memberikan dukungan agar hubungan Indonesia-Jepang semakin erat,” ujar Puan dalam pertemuan yang berlangsung di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang pada Rabu (11/10/2023) malam waktu setempat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (12/10/2023), Puan lantas berbicara mengenai pentingnya peran Parlemen dalam hubungan diplomatik antar-negara. Hal ini lantaran Parlemen merupakan representasi dari rakyat. Sebagai mitra strategis Indonesia, Puan mengajak Jepang untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi terutama pada akses pasar produk perikanan Indonesia ke Jepang terkait dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
“Kerja sama kedua negara telah berlangsung sangat baik dan perlu lebih melibatkan parlemen. Saya mengharapkan juga Jepang memberikan fleksibilitas untuk aturan impor produk perikanan, kopi dan sorbitol. Lalu diberikannya akses lebih besar di Jepang terkait penerimaan tenaga kerja sektor pariwisata,” tutur mantan Menko PMK itu.
Kemudian dalam bidang investasi, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengundang Jepang untuk meningkatkan investasi di berbagai PSN Indonesia. Apalagi Jepang merupakan investor terbesar ke dua Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.
“Saya turut mengundang investasi Jepang di sektor strategis di Indonesia seperti infrastruktur, energi, transportasi dan industri kendaraan elektrik,” lanjutnya.
Di sisi lain, Puan menyinggung soal diperlukannya penyelesaian tepat waktu proyek-proyek investasi pada pembangunan proyek pembangunan di Indonesia yang mendapat dukungan dari Jepang. Seperti diketahui terdapat beberapa proyek strategis nasional yang mendapat dukungan investor asal Jepang. Seperti proyek MRT Jakarta yang keberhasilan proyek pembangunannya tidak terlepas dari peran Jepang melalui kerja sama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk dukungan teknis dan keuangannya.
Lalu, ada proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, di mana JICA juga memberikan pinjaman dana kepada Indonesia dalam proyek yang dibangun melalui 3 tahapan itu. Tahap 1 dibangun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dan tahap 1- 2 dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, kemudian tahap selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap 2 dan 3. Puan mengatakan, ketepatan waktu pembangunan dapat menciptakan lingkungan investasi yang sehat.
“Saya juga mengharapkan penyelesaian tepat waktu dari pembangunan infrastruktur strategis yang didukung Jepang yaitu proyek MRT Jakarta, dan pelabuhan Patimban,” harap legislator Dapil Jawa Tengah V itu.
Dengan banyaknya kerja sama Indonesia-Jepang selama 65 tahun, Puan berharap hubungan kedua negara ke depan dapat semakin lebih erat lagi. Terutama pada bidang ekonomi. “Saya mencatat banyak hal yang telah dilakukan dalam rangka kerja sama ekonomi kedua negara. Namun tentunya selalu terdapat ruang untuk meningkatkannya,” tutup Puan.
Pada kesempatan tersebut, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Sementara itu Menteri Nishimura didampingi oleh Direktur Jenderal Kebijakan Perdagangan Jepang, Tekehiro Matsuo, Direktur Divisi Asia dan Pasifik Jepang, Mami Fukuchi, Sekretaris Eksekutif Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Industri Jepang, Masaki Higurashi dan Wakil Direktur Utama, Divisi Asia dan Pasifik Jepang, Hiroshi Nishimoto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
