Puan: Peran Media dan Wartawan Sangat Penting di Era Kebebasan Informasi
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kinerja wartawan yang bertugas sebagai pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen, yang telah usai masa tugasnya pada periode ini. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh wartawan yang masih terus semangat bertugas, meski situasi saat ini masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19.
“Saya berharap bahwa di era digital ini dan kebebasan informasi seperti sekarang ini, dan tentu saja di masa pandemi Covid-19 ini, peran media dan teman-teman wartawan menjadi semakin penting,” kata Puan saat membacakan pidato dan ucapan selamat pasca pemilihan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang telah digelar Rabu (4/11).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, wartawan dengan kode jurnalistiknya bisa menjadi benteng bagi masyarakat, melindungi masyarakat dari gelombang hoaks atau disinformasi.
“Tentu saja bertugas di DPR di masa pandemi Covid-19 ini kita harus sama-sama menjaga protokol kesehatan, dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan tentu saja sering mencuci tangan dengan sabun,” imbuhnya.
Puan menyadari bahwa peran dari insan pers yang tergabung dalam Press Room atau Media Center DPR RI, memiliki makna dan peran yang penting dalam menyebarkan hasil-hasil kerja atau kinerja dari DPR RI.
“Apakah itu dari komisi, apakah itu dari badan-badan, apakah itu bagaimana mereka menjalankan Kunker dan lain-lainnya. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan berita yang baik dan benar terkait dengan kinerja DPR RI,” lanjutnya.
Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Tengah V ini berharap semua pemberitaan dapat diberitakan dengan konteks yang tepat kepada masyarakat. Pers juga diharapkan dapat menjadi jembatan informasi antara DPR dan masyarakat.
Untuk itu, Puan menyampaikan bahwa DPR RI terus berkomitmen untuk mewujudkan parlemen yang modern dan terbuka, melalui penerapan teknologi informasi yang ada.
“Semuanya bukan untuk berkomunikasi satu arah, tapi saya juga berharap saran dan aspirasi dari masyarakat bisa dilaksanakan bersama oleh kita. Karena kita sama-sama ada di Gedung Parlemen ini, kita yang bekerja di Gedung Parlemen ini, dan kita yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi masyarakat dan publik bisa mendapatkan informasi yang tepat,” harap Puan.
Ke depannya, Puan berharap kinerja utama DPR RI dapat ditingkatkan dan tentu saja dengan bantuan dan gotong royong dari semua wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen.
Pasca pemilihan Ketua Press Room DPR yang berlangsung kemarin di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, dirinya mengucapkan selamat dan menyampaikan sejumlah harapannya.
“Saya ucapkan selamat bertugas kepada pengurus baru Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Mohon dijaga kepercayaan dari sisi semua rekan wartawan, dan tentu saja kami mengharapkan gotong royong dan kerjasama koordinasi dan sinergi, agar DPR RI ke depan akan menjadi lebih baik, dan lebih dipahami dan dikenal oleh masyarakat. Kita kuat karena bersatu, bersatu karena kita kuat,” tutup Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
