Puan Minta Pemerintah Sigap Tangani Korban Banjir Bandang
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk sigap menangani korban bencana banjir bandang di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, dan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ia menekankan pentingnya penanganan tanggap darurat untuk warga yang menjadi korban.
“Atas nama DPR dan pribadi saya sampaikan keprihatinan atas bencana banjir bandang di Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Kolaka. Dukacita mendalam juga kami sampaikan untuk para korban, terutama korban yang meninggal dunia akibat banjir bandang,” kata Puan, Kamis (6/7/2023).
Seperti diketahui, hujan deras yang mengguyur OKU Selatan membuat air sungai meluap hingga menyebabkan terjadinya banjir bandang. Akibat bencana alam tersebut, dua jembatan gantung putus dan enam orang hilang terseret banjir.
Bahkan banjir bandang di OKU Selatan juga menghanyutkan 2 rumah sehingga 3 warga yang merupakan satu keluarga ikut terseret arus air. Satu orang telah ditemukan meninggal dunia, dan korban hilang lainnya masih dalam pencarian. Bencana ini pun menyebabkan 366 rumah di 6 kecamatan OKU Selatan terendam banjir sehingga sebanyak 202 Kepala Keluarga atau 457 jiwa turut terdampak.
Sementara di Kolaka, banjir bandang menerjang 15 kelurahan dan desa yang tersebar di 7 kecamatan dan menyebabkan 1.151 kepala keluarga (KK) ikut terdampak. Puan menegaskan, Pemerintah daerah (Pemda) perlu menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan korban.
“Pastikan penanganan sigap. Pemerintah harus bisa menyiapkan kebutuhan dasar para korban, terutama yang tinggal di tenda pengungsian. Baik dari logistik, kebutuhan medis, akses air bersih, bahkan trauma healing untuk korban,” pesan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Tenda pengungsian warga juga harus ramah bagi anak, lansia, serta ibu hamil/menyusui. Permudah segala kebutuhan para korban,” sambung Puan.
Melihat banyaknya warga yang terdampak, mantan Menko PMK itu juga mendorong Pemerintah pusat untuk memonitor ketat penanganan tanggap bencana yang dilakukan Pemda dan aparat setempat. Menurut Puan, perhatian dari pusat diperlukan untuk memastikan warga yang mengungsi ditempatkan di shelter-shelter yang aman dan nyaman, serta terjamin kebutuhan pokoknya.
“Pemerintah perlu memberikan dukungan penuh bagi warga untuk kembali bangkit setelah musibah ini. Negara harus hadir di saat warganya mengalami musibah,” ucap Puan.
Lebih jauh, seluruh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta untuk bekerja sama dengan efektif terhadap program tanggap bencana. Puan mengingatkan, jangan sampai ada korban bencana yang terlunta-lunta tidak mendapatkan bantuan.
“Kerahkan sumber daya daerah dan pusat. Kerahkan kekuatan dari Pemda, BPBD, TNI, Polri, masyarakat, kelompok relawan dan semua stakeholders untuk melaksanakan tanggap darurat,” tegasnya.
Puan juga meminta proses pencarian dan evakuasi korban yang masih hilang dilakukan dengan seksama. Selain itu, ia menyoroti program rehabilitasi terhadap dampak lainnya yang perlu mendapat perhatian mengingat ada banyak lahan pertanian warga yang ikut terdampak banjir bandang.
“Saya berharap respons cepat dari Pemerintah pusat bekerja sama dengan Pemerintah daerah dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir karena ini juga terkait dengan pembangunan daerah,” ungkap Puan.
Di sisi lain, DPR menekankan pentingnya langkah mitigasi oleh Pemerintah untuk mengantisipasi bencana alam. Salah satunya dengan pengembangan dan peningkatan infrastruktur di daerah.
Pembangunan tanggul atau pembatas air yang kuat di sepanjang sungai-sungai besar perlu dipastikan untuk mencegah luapan sungai merusak permukiman warga. Menurut Puan, pembangunan waduk juga dapat membantu mengendalikan aliran air saat musim hujan.
“Salah satu langkah penting dalam mitigasi banjir adalah penyusunan rencana tata ruang yang berbasis pada analisis risiko banjir. Ini harus diutamakan agar kejadian bencana banjir bisa diminimalisir,” paparnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
