Puan Minta Pemerintah Antisipasi Kekeringan dan Mitigasi Penyakit yang Bisa Jadi Pandemi Baru
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti perlunya kesadaran akan perubahan iklim global dan ancaman karena adanya fenomena El Nino. Ia menekankan pentingnya tindakan pencegahan yang matang untuk mengurangi dampak kekeringan.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan Indonesia akan menghadapi ancaman pengaruh El Nino pada bulan Juni 2023, dengan dampak kekeringan meluas hingga bulan Juli 2023. Pulau Jawa diprediksi menjadi daerah paling terdampak kekeringan.
“Kekeringan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino adalah ancaman serius untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus berperan aktif dalam menyusun strategi antisipasi untuk mengurangi dampak buruknya,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Mantan Menko PMK ini mengungkapkan, fenomena El Nino yang tengah dihadapi Indonesia memiliki dampak pada sektor pertanian dan perkebunan. Tanah yang kering dan kurangnya pasokan air, kata Puan, akan menghambat pertumbuhan tanaman, mengakibatkan gagal panen dan menurunkan produktivitas pertanian.
“Hal ini berdampak pada pasokan pangan, kenaikan harga bahan pangan, serta pengurangan pendapatan petani. Jika tidak diantisipasi, dampak kekeringan akan meluas ke sektor rumah tangga, seperti harga bahan pokok menjadi naik,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain itu, masalah air bersih juga kerap menjadi persoalan saat musim kemarau tiba. Oleh sebab itu DPR meminta Pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk pasokan air bersih bagi masyarakat.
“Pemerintah juga harus mendata sumber air bersih di setiap daerah kota/kabupaten. Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkannya untuk keperluan sehari-hari,” ucap Puan.
Gangguan pada sumber air bersih juga meningkatkan potensi munculnya penyakit kulit dan penyakit lainnya. Untuk itu, Puan meminta respons cepat Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kesehatan ini.
“Tenaga medis juga harus disiapkan Pemerintah untuk mengantisipasi munculkan wabah penyakit saat musim kemarau tiba. Selain itu peralatan di fasilitas kesehatan juga harus diperhatikan, apalagi fasilitas kesehatan yang berada di pedesaan,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga mendorong Pemerintah untuk menggencarkan edukasi ke masyarakat agar mempersiapkan musim kemarau sebagai upaya mengantisipasi kekeringan. Edukasi seperti tentang konservasi air, pengelolaan sumber daya air yang bijaksana serta pengembangan sumber air alternatif dinilai menjadi hal yang perlu digaungkan oleh pemerintah.
“Perlunya edukasi ke masyarakat khususnya para petani tentang bagaimana menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan. Dengan tujuan membangun ketahanan baik yang lebih baik serta meminimalisir gagal panen,” ungkap Puan.
Dengan adanya tindakan pencegahan dan edukasi yang baik, cucu Bung Karno itu berharap musim kemarau tahun ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Puan memastikan DPR akan terus memberi dukungan lewat fungsi dan kewenangannya.
“Dalam menghadapi fenomena El Nino, solidaritas dan kerjasama seluruh stakeholder menjadi kunci untuk membangun ketahanan negara yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih jauh, Puan juga menyoroti adanya fenomena penyakit Disease X yang dikhawatirkan bisa menjadi pandemi baru. Untuk itu, Pemerintah diminta melakukan langkah mitigasi dengan adanya ancaman kesehatan tersebut.
Apalagi berdasarkan studi, anomali perubahan iklim dan pemanasan global memang memungkinkan menimbulkan pandemi baru. Hal itu lantaran perubahan iklim memicu perpindahan habitat hewan liar ke daerah dengan populasi manusia yang besar yang berisiko menyebarkan virus.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memperingatkan masyarakat dunia soal kemungkinan munculnya Disease X yang berpotensi menyebabkan terjadinya pandemi selanjutnya.
Disease X bukanlah nama penyakit tertentu melainkan istilah yang dipakai WHO untuk penyakit yang belum diketahui di masa depan. Penggunaan istilah itu juga sebagai bentuk kesiapsiagaan WHO mengatasi penyakit yang saat ini belum diketahui.
“Penyakit ini masih misterius dan tersembunyi, saya mendorong Pemerintah melakukan upaya mitigasi sambil menggencarkan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penyakit tersebut. Jangan sampai kita kecolongan lagi karena kurangnya informasi,” ucap Puan.
Disease X kemungkinan besar bersifat zoonosis yang disebabkan oleh patogen yang lompat dari hewan ke manusia. Sekitar 75 persen penyakit pandemi sebelumnya pun juga bersifat zoonosis, yaitu Ebola, HIV-AIDS, rabies, dan Covid-19.
Puan pun kembali mengingatkan, berakhirnya pandemi Covid-19 sebagai darurat kesehatan global bukan berarti akhir dari segala ancaman kesehatan. Oleh karenanya, ia mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam memerangi setiap penyakit.
“Tetap disiplin protokol kesehatan lebih baik, kita tidak boleh lengah dalam menghadapi adanya ancaman kesehatan yang baru. Kita tidak perlu panik, tapi harus selalu siap terhadap skenario terburuk,” pungkas Puan.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
