Puan Maharani Tekankan Pentingnya Revolusi Mental untuk lawan Pandemi Covid-19
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan Revolusi Mental sangat penting untuk melawan berbagai tantangan saat ini, khususnya melawan Pandemi Covid-19 yang masih melanda. Ia juga menegaskan bahwa gerakan Revolusi Mental belum selesai, oleh sebab itu Revolusi Mental sangat penting khususnya juga sebagai refleksi generasi muda, dan sebagai syarat bangsa Indonesia mampu mencapai kemajuan dan sanggup menghadapi berbagai tantangan.
“Saya tegaskan kembali bahwa Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai,” kata Puan, dalam perayaan HUT ke-56 Provinsi Sulawesi Utara dan pembukaan Gebyar Milenial Revolusi Mental 2020 yang digelar di Manado, Rabu (23/9).
Puan lalu menyampaikan bahwa pada 1957 Presiden Sukarno memperkenalkan konsep Revolusi Mental kepada bangsa Indonesia. Pada saat itu, kata Puan, Bung Karno mengatakan Revolusi Mental adalah gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api.
Lalu 57 tahun kemudian atau pada tahun 2014, Indonesia diingatkan kembali tentang pentingnya konsep Revolusi Mental untuk diterapkan secara nyata. Puan menyampaikan, Revolusi Mental adalah gerakan nasional yang menekankan pada tiga nilai utama; yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong.
“Dengan mewujudkan Revolusi Mental, sejatinya kita sedang mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” ujarnya.
Politisi kelahiran Jakarta itu mengungkapkan, Indonesia membutuhkan Revolusi Mental untuk menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali atau hoaks, tergerusnya nilai-nilai luhur, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan Negara, hingga menghadapi persoalan pandemi Covid-19.
Puan menyampaikan apresiasi terhadap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang melanjutkan pelaksanaan Gerakan Revolusi Mental.
Puan mengingatkan usia Gerakan Nasional Revolusi Mental tidak boleh terbatas pada umur jabatan sebuah pemerintahan. Tetapi harus dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa secara terus menerus. Gerakan Revolusi Mental harus dilaksanakan mulai dari diri sendiri, ke keluarga, dan meluas ke lingkungan sekitar.
“Karena itu, sejak saya masih menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, saya sudah tegaskan bahwa Revolusi Mental itu bukan sekadar program pemerintah yang biasa, melainkan harus menjadi sebuah Gerakan Nasional Revolusi Mental,” ujarnya.
“Sekarang kita menghadapi pandemi Covid-19, membutuhkan Revolusi Mental untuk menghadapinya dalam bentuk percepatan perubahan perilaku, disiplin protokol kesehatan,” sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.
Di DPR, ungkap Puan, juga terus dijalankan nilai-nilai Revolusi Mental. Sejak pertama dilantik pada 2019, nilai gotong royong di DPR sangat terasa diterapkan, misalnya dalam pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dilaksanakan dengan cepat dan penuh semangat kebersamaan.
Selain itu, Puan menyampaikan bahwa DPR RI terus produktif di tengah Pandemi Covid-19 dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, membatasi peserta rapat yang hadir secara fisik hanya 20 persen anggota dan mayoritas anggota mengikuti rapat secara virtual.
“Rapat tetap berjalan efektif, berbagai RUU terus dibahas secara mendalam dengan berbagai elemen masyarakat, dan bahkan beberapa sudah disahkan menjadi Undang-Undang,” ujar Puan.
Terkait Gebyar Milenial Revolusi Mental yang bersamaan dengan launching Aplikasi Assessment Milenial Revolusi Mental, Puan menyambut baik acara yang digelar di Sulawesi Utara, provinsi yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, dan ditetapkan sebagai Bumi Revolusi Mental.
Berdasarkan data BPS tahun 2019, generasi milenial di Sulawesi Utara mencapai 30,47 persen dari 2,5 juta penduduk, atau sekitar 760 ribu.
Menurut Puan, generasi milenial adalah generasi yang akan mengambil keputusan-keputusan penting yang akan membentuk Indonesia. Termasuk ketika ketika negara kita sudah berusia lebih dari satu abad.
“Karena itu, Revolusi Mental harus menjadi bagian dari kehidupan generasi muda Indonesia sejak awal. Sehingga nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong menjadi bagian tidak terpisahkan dari jati diri generasi muda. Revolusi Mental harus menjadi refleks generasi muda,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
