Puan Maharani Tekankan Pentingnya Hargai Baju Adat, Representasi Kebinekaan Indonesia
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menghargai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai representasi kebinekaan Indonesia. Puan juga mengingatkan bahwa Tanah Air terdiri dari 34 provinsi yang semuanya punya ciri khas masing-masing sehingga adanya keragaman itu adalah hal wajar.
“Pakaian adat adalah representasi nilai-nilai dari daerahnya masing-masing. Itu juga merupakan representasi seni. Jadi, kita harus kedepankan. Jangan malu untuk membanggakan pakaian adat masing-masing, setiap elemennya bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya.
Puan menyatakan bahwa jajaran pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat, termasuk dirinya, kerap kali memakai pakaian adat di waktu-waktu tertentu. Hal itu dimaksudkan untuk memperlihatkan keragaman Indonesia.
Selain itu, memakai pakaian adat turut pula menjadi perwakilan pesan bahwa di tengah keragaman ini, kita tetap bisa bersatu sebagai bangsa yang utuh. Puan menyebutkan bahwa nilai inilah yang jangan sampai dilupakan masyarakat.
“Banyak yang tanya, kenapa sih pemerintah atau DPR kalau momen rapat itu pakai pakaian daerah, tujuannya kita ingin mengingatkan keragaman Indonesia dan persatuan bangsa. Tanah Air disusun dari berbagai budaya yang membuat kita kuat. Jangan lupakan itu,” ujar Puan.
Puan mengatakan pula bahwa keragaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. “Dari banyaknya perbedaan, kita bisa mengambil banyak sumber ide. Pemikiran-pemikiran inovatif yang memajukan bangsa,” kata Puan.
“Kita harus melihat perbedaan di Tanah Air ini sebagai kunci untuk berkolaborasi membangun bangsa dalam nilai yang unik. Jangan malah menjadi hal yang harus dipermasalahkan dan diperuncing,” lanjut Politisi PDI Perjuangan itu.
Puan memandang pula bahwa pakaian adat adalah salah satu kekayaan dari budaya Indonesia. Perwakilan norma-norma kebudayaan daerah ada di dalamnya.
“Pakaian adat itu jangan hanya dipandang jadi pelindung tubuh. Lebih dari itu adalah nilai kemasyarakatan kita yang santun dan penuh keindahan. Itulah identitas kita,” ujar Puan.
Puan memandang bahwa kecantikan jenis kain untuk bahan pakaian adat, hingga warna-warni baju adat itu mewakili keindahan Indonesia dan masyrakatnya. Maka, Puan meminta masyarakat segenap bangsa untuk mengembalikan nilai luhur yang telah diwariskan oleh pendahulu Nusantara untuk bersatu dalam keragaman.
“Ingatlah leluhur kita mewariskan nilai-nilai dan budi pekerti yang baik. Menurunkan tata kemasyarakatan dan norma sosial yang positif. Itu semua untuk selalu dijaga dan dipelihara, serta ditularkan lagi pada generasi penerus bangsa,” ucap Puan.
Menurut Puan, pakaian adat juga bisa menjadi benteng moral bangsa. Hal ini bisa disadari ketika melihat keindahan dan kesantunan yang dibawa dalam pakaian adat berbagai suku dari Indonesia. Semuanya mengingatkan kembali pribadi yang dibawa dalam setiap pakaian adat itu sendiri.
“Memakai pakaian adat itu memang tidak bisa diterapkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Tapi, elemennya selalu bisa dibawa dan diaplikasikan. Untuk menjadi pengingat kita bahwa Indonesia sangat kaya akan kebudayaan dan warisan nilai-nilai positifnya,” ujar perempuan pertama yang jadi Ketua DPR RI itu.
Puan menuturkan bahwa dirinya sendiri sangat menikmati momen ketika bisa memakai pakaian adat dari daerah mana pun di Indonesia, terutama bila mewakili daerah kelahiran orang tuanya. Misalnya, ketika dirinya memakai pakaian adat Bali Payas Agung atau pakaian adat Sumatera Barat Bundo Kandung.
“Setiap kali ada momen menggunakan pakaian adat, itu membuat saya senang sekali. Saya merasa percaya diri karena menjadi representasi kekayaan budaya Indonesia. Itu adalah momen saya menunjukkan bangsa ini sangat beragam dan penuh kedalaman budaya. Apalagi, saya sebagai Ketua DPR yang diperhatikan bukan saja oleh Indonesia, tapi dunia. Saya mewakili Indonesia untuk memperlihatkan budaya bangsa,” ujar cucu Bung Karno Itu.
Menurut Puan, #perempuanIndonesia juga sangat cantik bila tampil dalam balutan busana adat Indonesia. Puan berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang terpacu dekat dengan budaya daerahnya masing-masing, baik itu laki-laki atau perempuan.
“Kecantikan perempuan Indonesia sangat terpancar ketika memakai pakaian adat atau baju-baju khas daerah. Yang laki-laki juga jadi lebih tampan. Sangat terlihat Indonesianya,” kata mantan Menko PMK itu.
Ke depannya, Puan berharap masyarakat bisa makin menghargai pakaian adat sekaligus melihat keragaman Indonesia sebagai sebuah kunci kesuksesan bangsa. “Kita bersatu dalam keragaman, keindahan nusa dan bangsa,” kata Puan.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
