Puan Maharani Tekankan Pentingnya Hargai Baju Adat, Representasi Kebinekaan Indonesia
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menghargai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai representasi kebinekaan Indonesia. Puan juga mengingatkan bahwa Tanah Air terdiri dari 34 provinsi yang semuanya punya ciri khas masing-masing sehingga adanya keragaman itu adalah hal wajar.
“Pakaian adat adalah representasi nilai-nilai dari daerahnya masing-masing. Itu juga merupakan representasi seni. Jadi, kita harus kedepankan. Jangan malu untuk membanggakan pakaian adat masing-masing, setiap elemennya bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya.
Puan menyatakan bahwa jajaran pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat, termasuk dirinya, kerap kali memakai pakaian adat di waktu-waktu tertentu. Hal itu dimaksudkan untuk memperlihatkan keragaman Indonesia.
Selain itu, memakai pakaian adat turut pula menjadi perwakilan pesan bahwa di tengah keragaman ini, kita tetap bisa bersatu sebagai bangsa yang utuh. Puan menyebutkan bahwa nilai inilah yang jangan sampai dilupakan masyarakat.
“Banyak yang tanya, kenapa sih pemerintah atau DPR kalau momen rapat itu pakai pakaian daerah, tujuannya kita ingin mengingatkan keragaman Indonesia dan persatuan bangsa. Tanah Air disusun dari berbagai budaya yang membuat kita kuat. Jangan lupakan itu,” ujar Puan.
Puan mengatakan pula bahwa keragaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. “Dari banyaknya perbedaan, kita bisa mengambil banyak sumber ide. Pemikiran-pemikiran inovatif yang memajukan bangsa,” kata Puan.
“Kita harus melihat perbedaan di Tanah Air ini sebagai kunci untuk berkolaborasi membangun bangsa dalam nilai yang unik. Jangan malah menjadi hal yang harus dipermasalahkan dan diperuncing,” lanjut Politisi PDI Perjuangan itu.
Puan memandang pula bahwa pakaian adat adalah salah satu kekayaan dari budaya Indonesia. Perwakilan norma-norma kebudayaan daerah ada di dalamnya.
“Pakaian adat itu jangan hanya dipandang jadi pelindung tubuh. Lebih dari itu adalah nilai kemasyarakatan kita yang santun dan penuh keindahan. Itulah identitas kita,” ujar Puan.
Puan memandang bahwa kecantikan jenis kain untuk bahan pakaian adat, hingga warna-warni baju adat itu mewakili keindahan Indonesia dan masyrakatnya. Maka, Puan meminta masyarakat segenap bangsa untuk mengembalikan nilai luhur yang telah diwariskan oleh pendahulu Nusantara untuk bersatu dalam keragaman.
“Ingatlah leluhur kita mewariskan nilai-nilai dan budi pekerti yang baik. Menurunkan tata kemasyarakatan dan norma sosial yang positif. Itu semua untuk selalu dijaga dan dipelihara, serta ditularkan lagi pada generasi penerus bangsa,” ucap Puan.
Menurut Puan, pakaian adat juga bisa menjadi benteng moral bangsa. Hal ini bisa disadari ketika melihat keindahan dan kesantunan yang dibawa dalam pakaian adat berbagai suku dari Indonesia. Semuanya mengingatkan kembali pribadi yang dibawa dalam setiap pakaian adat itu sendiri.
“Memakai pakaian adat itu memang tidak bisa diterapkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Tapi, elemennya selalu bisa dibawa dan diaplikasikan. Untuk menjadi pengingat kita bahwa Indonesia sangat kaya akan kebudayaan dan warisan nilai-nilai positifnya,” ujar perempuan pertama yang jadi Ketua DPR RI itu.
Puan menuturkan bahwa dirinya sendiri sangat menikmati momen ketika bisa memakai pakaian adat dari daerah mana pun di Indonesia, terutama bila mewakili daerah kelahiran orang tuanya. Misalnya, ketika dirinya memakai pakaian adat Bali Payas Agung atau pakaian adat Sumatera Barat Bundo Kandung.
“Setiap kali ada momen menggunakan pakaian adat, itu membuat saya senang sekali. Saya merasa percaya diri karena menjadi representasi kekayaan budaya Indonesia. Itu adalah momen saya menunjukkan bangsa ini sangat beragam dan penuh kedalaman budaya. Apalagi, saya sebagai Ketua DPR yang diperhatikan bukan saja oleh Indonesia, tapi dunia. Saya mewakili Indonesia untuk memperlihatkan budaya bangsa,” ujar cucu Bung Karno Itu.
Menurut Puan, #perempuanIndonesia juga sangat cantik bila tampil dalam balutan busana adat Indonesia. Puan berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang terpacu dekat dengan budaya daerahnya masing-masing, baik itu laki-laki atau perempuan.
“Kecantikan perempuan Indonesia sangat terpancar ketika memakai pakaian adat atau baju-baju khas daerah. Yang laki-laki juga jadi lebih tampan. Sangat terlihat Indonesianya,” kata mantan Menko PMK itu.
Ke depannya, Puan berharap masyarakat bisa makin menghargai pakaian adat sekaligus melihat keragaman Indonesia sebagai sebuah kunci kesuksesan bangsa. “Kita bersatu dalam keragaman, keindahan nusa dan bangsa,” kata Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
