Connect with us

Puan Maharani Tekankan Kebudayaan sebagai Landasan Membangun Manusia Indonesia Ber-Pancasila Menuju Era Masyarakat 5.0

Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam acara penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, Jumat (14/2).

Semarang – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan kebudayaan sebagai landasan untuk membangun manusia Indonesia ber-Pancasila menuju era masyarakat 5.0, pada hakekatnya adalah “Nation and Character Building”. Hal ini disampaikan wanita bernama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusjala Devi dalam pidato penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dalam bidang: “Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Manusia” yang berjudul “Kebudayaan Sebagai Landasan Utama Membangun Manusia Indonesia Berpancasila Menuju Era Masyarakat 5.0” di hadapan senat guru besar Universitas Diponegoro, Jumat (14/2/2020).

“Masyarakat 5.0 merupakan gambaran ideal sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusiaan yang berbasiskan kepada kemajuan teknologi (technology-based human centered society),” papar Puan.

Dalam konteks ini sambung Puan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (keTuhanan, kemanusian, keadilan, soidaritas kebangsaan, musyawarah, gotong-royong, kemakmuran bersama, toleransi, saling membantu, saling bercanda, dan sebagainya) sesungguhnya tidak kalah lengkap dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin dikembangkan dalam Masyarakat 5.0 di negara-negara maju, oleh sebab itu nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai modal dasar untuk membangun masyarakat Indonesia 5.0 dengan melengkapinya pada basis kemajuan teknologi super-modern (Artificial Intelligence/AI, Internet of Thing/ IoT, Robotic, dan Blockchain).

“Di sini hal yang paling mendasar adalah bagaimana masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan rakyat,” kata Puan.

Lebih lanjut Puan menjelaskan apa yang menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan adalah bagaimana merealisasikan idealisme itu ke dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Atau dengan kata lain bagaimanakah menciptakan insan yang berpancasila untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki basis teknologi tinggi.

Hal ini tentu saja tidak lepas dari pemfungsian kebudayaan nasional, dari mana Pancasila itu berasal, sebagai landasan praktis kebijakan publik untuk merealisasikan gagasan strategis mengenai Masyarakat Indonesia 5.0 yang menjnjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

“Hal ini sesuai dengan pemikiran ahli kebudayaan bahwa kebudayaan memiliki arti penting dalam pembangunan manusia,” papar Puan.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Covid-19 Per 22 September: 252.923 Positif, 184.298 Sembuh, dan 9.837 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Indonesia mengalami rekor penambahan pasien Covid-19 dalam sehari kemarin, Senin (21/9/2020), dengan 4.176 kasus baru. Data pemerintah pun memperlihatkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat hingga hari ini, Selasa (22/9/2020).

Bahkan, jumlah penambahan pasien Covid-19 masih dalam jumlah yang tinggi, di atas 4.000 kasus baru dalam sehari. Berdasarkan data yang masuk pada Selasa (22/9/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat 4.071 kasus baru Covid-19 dalam 24 terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 252.923 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama penyakit ini pada 2 Maret 2020.

Informasi ini diungkap Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam data yang disampaikan kepada wartawan pada Selasa sore. Data juga bisa diakses melalui situs Covid19.go.id, dengan update informasi yang tersedia setiap sore.

Kasus Covid-19 memang terus melonjak, tetapi pemerintah berupaya menumbuhkan harapan dengan memperlihatkan banyaknya pasien Covid-19 yang sembuh.

Dalam sehari, ada penambahan 3.501 pasien Covid-19 yang dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona. Mereka dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang dinyatakan telah sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona mencapai 184.298 orang.

Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan masih adanya pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Pada periode 21 – 22 Agustus 2020, terdapat penambahan 160 pasien Covid-19 yang tutup usia.

Ini merupakan jumlah tertinggi terkait penambahan pasien meninggal akibat Covid-19 dalam sehari. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 9.837 orang.

Adapun, sebanyak 4.071 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 43.896 spesimen dalam sehari. Dalam waktu yang sama, ada 31.065 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 2.994.069 spesimen terhadap 1.774.065 orang. Dengan catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Hingga saat ini seluruh provinsi di Indonesia sudah mencatat adanya kasus Covid-19.

Secara lebih detail, ada 494 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang sudah terdampak penularan virus corona.

Artinya, dampak pandemi sudah dirasakan sekitar 96 persen wilayah Indonesia. Ada 20 kabupaten/kota yang belum mencatat adanya kasus Covid-19.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Tambahkan Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Rp 5,23 Triliun untuk Biaya Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
pemilu, KPU, Pengamat, Silvanus

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah menambahkan anggaran untuk penyelanggaraan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang sebesar Rp 5,23 triliun dari APBN. Penambahan anggaran dilakukan untuk mendanai biaya protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada. Padahal biasanya, penyelenggaraan Pilkada dinanai oleh APBD masing-masing daerah.

Bendahara Negara itu menjelaskan sebelumnya, anggaran pelaksanaan Pilkada direncanakan sebesar Rp 15,23 triliun. Namun dengan penambahan anggaran dari APBN, maka biaya untuk pelaksanaan Pilkada meningkat jadi Rp 20,46 triliun.

“Untuk Pilkada, total anggaran sebelum ada protokol kesehatan Rp 15,23 triliun dan didanai oleh APBD, dengan adanya protokol kesehatan menjadi Rp 20,46 triliun,” jelas Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers, Selasa (22/9/2020).

Secara lebih lanjut Sri Mulyani merinci, untuk anggaran Rp 15,23 triliun yang berasal dari APBN sudah terealisasi Rp 14,23 triliun. Angka tersebut setara dengan 93,2 persen dari keseluruhan anggaran. Sementara sisanya, yakni Rp 1,025 triliun masih dalam proses pencairan.

Lebih lanjut, untuk anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp 3,93 triliun, yang berasal dari Rp 3,46 triliun dana APBD dan Rp 474,9 miliar dari APBN. Anggaran dari APBN sudah dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp 157,4 miliar untuk tahap I dan Rp 237,4 miliar untuk tahap III.

Selain itu, ada anggaran untuk pengamanan Pilkada 2020 sebesar Rp 1,52 triliun. Sri Mulyani menambahkan, anggaran ini sudah dialokasikan sepenuhnya oleh APBD sesuai dengan penganggaran tersebut.

“Sebagian (anggaran) pilkada memang berasal dari APBD dan lebih dari 246 daerah sudah mentransfer 100 persen, masih ada beberapa yang belum 100 persen. Itu nanti akan kita track terus,” ujar dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pertemuan Sekjen Parpol Sepakat Tak Ada Penggalangan Massa Saat Penetapan Paslon Pilkada dan Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md bersama Mendagri Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan para sekjen partai politik untuk membahas Pilkada 2020. Ada sejumlah hal yang disepakati dalam pertemuan itu.

Sejumlah hal yang disepakati di antaranya terkait penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU yang akan dilakukan melalui situs resmi KPU dan di masing-masing KPUD. Para sekjen sepakat untuk tidak ada penggalangan massa saat penetapan.

“Besok KPU KPUD akan melakukan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Paslon Pilkada. Diharapkan Parpol dan Peserta agar tidak menggerakan massa,” kata Sekjen NasDem Johnny G Plate kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Selain itu, Menko Polhukam dan Mendagri bersama para sekjen parpol juga menyepakati perihal pengambilan nomor urut. Pengambilan nomor urut, kata Johnny, hanya akan dihadiri oleh paslon dan 1 orang tim.

“Pengambilan nomor urut hanya diikuti paslon dan satu orang tim. Para sekjen diharapkan mengimbau agar Paslon tidak menggerakan massa saat penetapan calon,” ujarnya.

Johnny mengatakan, para sekjen juga sepakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu guna mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

“Materi di atas sepakat untuk ditindak lanjuti. Pilkada tanggal 9 Desember dengan syarat imperative pengetatan protokol kesehatan,” kata Menkominfo itu.

Johnny mengungkapkan, parpol-parpol peserta Pilkada 2020 enggan klaster baru muncul akibat Pilkada 2020. Karena itu, kata dia, mereka sepakat untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap tahapan Pilkada.

“Pilkada jangan sampai menjadi klaster baru COVID-19, menghindarkan penggalangan massa, arak arakan dan kerumunan yang tidak sesuai PKPU. Kampanye diusahakan lebih banyak dilakukan secara daring,” ujar Johnny.

Baca Selengkapnya