Puan Maharani Dukung PG Sindanglaut Kembali Dibuka Demi Kemandirian Gula
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani ikut memanen tebu bersama petani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia pun memberikan dukungan untuk peningkatan fasilitas dan sarana prasarana bagi petani tebu demi kemandirian gula nasional. Kehadiran Puan di Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, disambut hangat warga. Puan memanen tebu bersama 14 orang petani di Astanajapura, Cirebon.
“Saya belajar motong tebu ternyata aritnya tajam sekali. Mudah ditebas, seakan-akan saya sudah biasa memanen tebu,” kata Puan usai ikut memanen tebu, Senin (4/7/2022). Setelah memanen, Puan sarasehan dengan sekitar 1.000 petani tebu. Ia berdialog untuk mendengar aspirasi para petani tebu setempat.
Kepada para petani, politisi PDI-Perjuangan itu mengungkap pihaknya terus berupaya mencarikan solusi mengenai berbagai persoalan yang ada terkait pertanian tebu. Salah satunya adalah, kata Puan, distribusi pupuk bersubsidi yang masih selalu terkendala. “Kami selalu mendukung dan menguapayakan agar kesulitan pupuk bisa diatasi dengan tepat sasaran. Bisa melalui koperasi untuk memudahkan distribusi,” ucapnya.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga menyoroti masalah kredit bagi para petani tebu yang berharap diberi kemudahan dalam proses pengajuannya. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah. Lahan-lahan tebu di Kecamatan Astanajapura sebelumnya menyuplai Pabrik Gula (PG) Sindanglaut. Namun PG Sindanglaut ditutup sejak awal tahun 2020 hingga waktu yang tak ditentukan karena kurangnya suplai bahan baku tebu beberapa tahun terakhir.
Para petani tebu berharap agar PG Sindanglaut kembali dibuka sehingga bisa mereka bisa menyuplai hasil tanamnya. Seperti yang disampaikan salah seorang petani tebu, Ibu Nurhayati. “Gilingan susah banget mulai dari pupuk, pengennya pabrik itu buka lagi,” ujar Nurhayati.
Hal yang sama disampaikan petani tebu bernama Ajhar. Ia mengatakan, banyak yang menyayangkan PG Sindanglaut yang penuh historical kini ditutup. Petani juga semakin sulit apabila harus menyuplai tebu ke pabrik gula lain yang lokasinya lebih jauh. “Kenapa kita harap buka, romantisme masa kecil hilang sejak lama. Kalau harus ke PG Tersana Baru sewa loadernya aja susah, nggak bisa jauh,” jelasnya.
Puan pun mengatakan siap membawa aspirasi para petani tebu. Ia juga memberi dukungan agar PG Sindanglaut bisa kembali beroperasional sehingga petani di Cirebon tidak perlu terlalu jauh jika hendak menyuplai tebu. “PG Sindanglaut semoga bisa dibuka kembali karena DPR sangat mendukung kemandirian gula nasional, supaya gula impor nggak membanjiri pasar. Selanjutnya bagaimana harga gula dari petani tebu memadai dan bisa dipasarkan,” sebut Puan.
- Halaman :
- 1
- 2
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.