Puan: Genjot Pertumbuhan Ekonomi Demi Atasi Masalah Pengangguran
Jakarta – Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani menyoroti angka pengangguran di Indonesia yang terbilang masih tinggi. Ia pun mendorong pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi agar bisa menyerap tenaga kerja.
“Kebutuhan untuk mengambil tindakan sigap guna menekan angka pengangguran di Indonesia sudah sangat diperlukan. Penting sekali dilakukan langkah-langkah konkret dalam menangani masalah pengangguran yang semakin tinggi,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (7/11/2023).
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023 atau setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dari total 147,71 juta angkatan kerja.
Sedangkan untuk provinsi tertinggi angka pengangguran ditempati oleh Banten sebesar 7,52 persen. Lalu diikuti oleh Jawa Barat di angka 7,44 persen, Kepulauan Riau 6,80 persen, Jakarta 6,53 persen dan Maluku 6,31 persen.
Berkaca dari hal tersebut, Puan mendorong pemerintah melakukan intervensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah diingatkan untuk mengambil langkah-langkah strategis, seperti mengundang investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, baik domestik maupun asing.
“Investasi merupakan motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menarik investasi, kita dapat membuka peluang kerja baru dan meningkatkan produktivitas ekonomi,” ucap mantan Menko PMK itu.
Puan juga mendorong pemerintah agar mengarahkan fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi. Seperti industri manufaktur, pertanian, teknologi, dan pariwisata.
“Hal ini dapat menciptakan diversifikasi ekonomi yang kuat, yang lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global,” tegas Puan.
Lebih lanjut, dukungan dari pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kewirausahaan dinilai perlu juga diutamakan. Sebab menurut Puan, UMKM adalah sumber potensial lapangan kerja yang signifikan.
“Misalnya dengan memberikan akses ke pembiayaan, pelatihan, dan bimbingan kepada pengusaha kecil. Hal tersebut dapat membantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja lebih lanjut,” tutur perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini.
Terkait peluang kerja di pedesaan, Puan menyebut hal itu juga penting ditindaklanjuti oleh pemerintah. Mengingat, urbanisasi yang berlebihan seringkali mengakibatkan tekanan pada kota-kota besar, sementara peluang di pedesaan terkadang terlupakan.
“Mendorong sektor agrobisnis dan pertanian modern di pedesaan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi urbanisasi yang berlebihan, dan meningkatkan ketahanan pangan,” jelas Puan.
Di sisi lain, cucu Bung Karno tersebut menilai infrastruktur pun turut memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karenanya, Puan menekankan pentingnya Pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam pengembangan investasi infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan dan bandara.
“Infrastruktur yang memadai tentunya akan meningkatkan konektivitas dan mendukung distribusi produk dan jasa. Sehingga memicu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan,” paparnya.
Selain sektor UMKM, Puan mengatakan peran perusahaan asing dalam membuka lapangan pekerjaan menjadi hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan regulasi investasi yang jelas dari pemerintah agar semakin menarik minat perusahaan asing untuk membuka cabangnya di Indonesia.
“Hanya dengan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap warga negara memiliki akses ke lapangan kerja yang layak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Puan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
