Puan Dorong Pengelolaan Museum Ditingkatkan Demi Tarik Minat Generasi Muda
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong agar pengelolaan museum di Indonesia dimaksimalkan, mengingat museum adalah tempat untuk melestarikan sejarah. Hal tersebut menyusul banyaknya museum yang kurang terawat.
“Bangsa yang maju memiliki data sejarah yang terkoleksi dan terarsip dengan baik, sehingga dapat dipelajari secara komprehensif untuk menjadi dasar kajian yang bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi tantangan di masa datang. Maka penting sekali kita merawat museum sebagai tempat yang menyimpan serta mengarsipkan bukti-bukti sejarah dan peninggalan masa lampau bangsa Indonesia,” kata Puan, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Seperti diketahui, atap Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah roboh beberapa waktu lalu. Akibatnya, pengelolaan Museum Nasional Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut mendapat kritikan tajam.
Selain itu, sejumlah pengunjung juga merasa pengelolaan museum kurang baik di antaranya karena penataan koleksi yang seolah asal taruh. Kemudian arca yang mengkilap karena bebas dipegang, serta karena adanya rombongan pengunjung yang membuka bekal sambil lesehan.
Puan berharap agar pengelolaan museum-museum yang ada di Indonesia bisa lebih ditingkatkan. Mantan Menko PMK itu menyebut, museum juga harus berperan sebagai sumber pendidikan untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan warga negara dan tak sekadar menjadi tempat benda-benda bersejarah.
“Jangan sampai terkesan museum hanya menjadi tempat untuk menaruh barang kuno tapi mengesampingkan fungsi dan tujuannya. Jika dikelola dengan baik, museum dapat berperan dalam kemajuan zaman. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang sejarahnya, termasuk benda atau bukti-bukti peninggalan perjuangan bangsa ini,” ucap Puan.
Politisi PDIP itu menilai, pengelolaan museum dengan mengikuti perkembangan zaman juga dapat memantik minat generasi muda. Oleh karenanya, pihak museum didorong untuk lebih jeli melihat peluang.
“Fasilitas di museum bisa dibuat dengan tema-tema yang disukai anak-anak muda. Tentunya tanpa meninggalkan estetika dan nilai-nilai yang dibangun dari masing-masing museum. Upayakan agar ada program-program yang melibatkan partisipasi dari pengunjung, termasuk bagi komunitas-komunitas pecinta sejarah dan benda-benda peninggalan masa lalu,” sambungnya.
Untuk Museum Nasional yang berada di Jakarta, Puan mendorong untuk semakin mempercantik diri dan bersiap. Sebab dengan koleksi-koleksi yang lengkap, museum terbesar di Asia Tenggara tersebut berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara.
“Museum masih menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi, akan sayang sekali jika tidak dikelola dengan baik, Terlebih saat musim liburan anak sekolah, banyak museum-museum yang menjadi tujuan wisata. Apalagi museum juga sekaligus bisa menjadi tempat belajar bagi anak-anak kita. Sebagai generasi penerus, anak-anak wajib mengenal kekayaan bangsanya sendiri,” imbuh Legislator Dapil Jawa Tengah V tersebut.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya Museum Nasional untuk menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah Indonesia yang sempat berada di luar negeri. Contohnya, benda-benda pusaka Indonesia yang akan dipulangkan oleh Belanda.
“Benda-benda itu juga diberi status sebagai Benda Cagar Budaya sebelum sampai di Indonesia. Jadi penataan dan persiapan yang dilakukan museum harus maksimal. Jangan sampai kita sudah susah payah mengambil kembali benda sejarah kita, tapi tidak disimpan dengan baik,” tutup Puan.
Diketahui, sejumlah benda bersejarah Indonesia yang baru direpatriasi Belanda dan akan dikembalikan ke Tanah Air berjumlah 472 buah. Beberapa diantaranya adalah 4 arca Singosari dan 335 harta karun Lombok.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
