Puan dan Megawati Bertemu Presiden Korsel, Bahas Hubungan Diplomatik hingga Kisah Bung Karno
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol. Puan dan Megawati diterima Presiden Yoon Suk-yeol di Istana Kepresidenan Korea Selatan atau Blue House yang terletak di Seoul, Kamis (10/11/2022).
Megawati sendiri menjadi salah satu tokoh yang diundang saat pelantikan Yoon Suk-yeol sebagai Presiden Korea Selatan bulan Mei lalu.
“Annyeonghaseyo, terima kasih atas sambutan hangat bapak Presiden Yoon Suk-yeol, yang telah menerima kunjungan saya di Seoul,” kata Puan dalam pertemuan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun lalu menyampaikan belasungkawanya atas Tragedi Itaewon yang menewaskan 156 orang. Sebelum bertemu Presiden Yoon, Puan baru saja mengunjungi lokasi Tragedi Itaewon untuk memberi penghormatan kepada korban dengan memanjatkan doa dan meletakkan bunga.
“Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan Republik Korea,” tuturnya.
Menurut Puan, hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin sejak tahun 1973 harus semakin ditingkatkan. Hubungan bilateral kedua negara pun telah memasuki babak baru sejak November 2017, melalui Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace di mana kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi special strategic partnership.
“Kerjasama antar parlemen Indonesia dan Korea Selatan juga perlu terus dikembangkan agar tidak tertinggal dari yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta. Hubungan kedua negara akan semakin solid jika terdapat hubungan erat antar parlemen kedua negara,” ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan mendorong agar Indonesia dan Korea Selatan terus memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global. Khususnya dalam isu perdamaian, tingginya inflasi, tingginya harga energi dan pangan, perubahan iklim, mengatasi pandemi, dan lain-lain.
“Saya juga mengapresiasi pada awal Covid-19 pemerintah dan rakyat Korea Selatan telah membantu Indonesia berupa obat-obatan, hingga peralatan medis,” sebutnya.
Puan lantas mendorong agar dilakukan pengembangan people-to-people contact penting dalam mendukung kerja sama kedua negara yang lebih kokoh. Sebab hubungan pemerintah disebut dapat mengalami pasang surut, namun kerjasama antar negara dapat berlangsung solid jika terdapat hubungan erat antar masyarakatnya.
“Saya berharap pemerintah Korea dapat memberikan kemudahan visa masuk bagi WNI yang akan berkunjung ke Korea. Tingginya intensitas hubungan kedua negara menyebabkan banyaknya kunjungan WNI ke Korea,” ungkap Puan.
Pertemuan tersebut juga membahas soal hubungan ekonomi, pertahanan, hingga pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Puan mengapresiasi peningkatan tren perdagangan kedua negara di tahun 2021 yang mencapai USD 18 miliar di mana investasi Korea di Indonesia juga tumbuh dua kali lipat.
Puan berharap nilai perdagangan dan investasi Korea Selatan di Indonesia tahun 2022 akan tumbuh lebih besar yang ditunjang oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 lalu sebesar 5,72%. Untuk itu, Puan mendorong implementasi konkret dari IK-CEPA agar dapat menciptakan kesejahteraan rakyat kedua negara.
Beberapa perkembangan hubungan ekonomi kedua negara lainnya yang turut dibahas dalam pertemuan seperti investasi Korea dalam pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Puan juga menyinggung soal investasi strategis industri mobil listrik dan baterai.
“Saya harapkan kerja sama bidang mobil listrik akan berkontribusi untuk penanganan perubahan iklim. Ke depan diharapkan dapat dilakukan kerja sama riset dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik tersebut,” ujar mantan Menko PMK
Ditambahkannya, Indonesia dan Korea Selatan perlu juga menjajaki lebih banyak kerja sama pendidikan. Apalagi, kata Puan, jumlah pelajar Indonesia di Korea Selatan yang baru hanya 2.000 orang saja masih kecil dibandingkan pelajar negara Asia lain di negeri ginseng tersebut.
Sementara itu beberapa bidang riset yang dapat dikerjasamakan oleh kedua negara antara lain Green Economy, Blue Economy, Technology and Medical Device, Penerapan Technology, dan science, technology, engineering, dan mathematics (STEM).
Sama seperti yang disampaikan ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo, Puan meminta Presiden Yoon memberi perhatian lebih terhadap sekitar 39.000 warga Indonesia yang berada di Korea Selatan.
“Mohon perhatian dan dukungan bapak Presiden Yoon Suk-yeol terhadap para WNI di Korea Selatan, agar mereka dapat beraktivitas dengan baik, dan hak-haknya terjamin,” ucapnya.
Puan berharap Indonesia dan Korea dapat terus menjalin kerja sama yang berguna bagi kemakmuran rakyat kedua negara.
“Momentum tahun 2023 sebagai peringatan 50 tahun hubungan Korea-Indonesia perlu untuk dimaknai dengan kerja sama konkret yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat kedua negara. Terima kasih, kamsahamnida,” sambung Puan.
Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Ia berharap hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin sejak 50 tahun lalu harus terus ditingkatkan.
Pertemuan Puan dan Megawati bersama Presiden Yoon sebemarnya dijadwalkan hanya berlangsung 30 menit. Namun karena pembicaraan hangat yang akrab, pertemuan menjadi semakin lama hingga mencapai lebih dari satu jam.
“Pembicaraan bukan hanya tentang masalah kenegaraan saja tapi juga soal keluarga masing-masing. Berbagai persoalan internasional pun ikut dibahas dalam pertemuan Ibu Puan, Ibu Megawati, dan Presiden Yoon,” jelas Dubes RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto yang ikut hadir dalam pertemuan.
Menurut Gandi, Presiden Yoon sangat antusias mendengarkan kisah-kisah tentang Bung Karno, khususnya mengenai hubungan Presiden Pertama RI itu dengan Bangsa Korea. Bung Karno memang menjadi tokoh yang cukup dihormati, baik oleh Korea Selatan maupun Korea Utara. Hubungan erat Bung Karno dengan Korea berlanjut sampai ke Megawati dan Puan.
“Kepada Presiden Yoon, Ibu Mega mengutip pesan Bung Karno yang mengatakan bangsa Asia sebenarnya lebih kaya dari bangsa lain dari sisi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), tapi harus bersatu,” terang Gandi.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
