Puan dan Megawati Bertemu Presiden Korsel, Bahas Hubungan Diplomatik hingga Kisah Bung Karno
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol. Puan dan Megawati diterima Presiden Yoon Suk-yeol di Istana Kepresidenan Korea Selatan atau Blue House yang terletak di Seoul, Kamis (10/11/2022).
Megawati sendiri menjadi salah satu tokoh yang diundang saat pelantikan Yoon Suk-yeol sebagai Presiden Korea Selatan bulan Mei lalu.
“Annyeonghaseyo, terima kasih atas sambutan hangat bapak Presiden Yoon Suk-yeol, yang telah menerima kunjungan saya di Seoul,” kata Puan dalam pertemuan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun lalu menyampaikan belasungkawanya atas Tragedi Itaewon yang menewaskan 156 orang. Sebelum bertemu Presiden Yoon, Puan baru saja mengunjungi lokasi Tragedi Itaewon untuk memberi penghormatan kepada korban dengan memanjatkan doa dan meletakkan bunga.
“Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan Republik Korea,” tuturnya.
Menurut Puan, hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin sejak tahun 1973 harus semakin ditingkatkan. Hubungan bilateral kedua negara pun telah memasuki babak baru sejak November 2017, melalui Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace di mana kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi special strategic partnership.
“Kerjasama antar parlemen Indonesia dan Korea Selatan juga perlu terus dikembangkan agar tidak tertinggal dari yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta. Hubungan kedua negara akan semakin solid jika terdapat hubungan erat antar parlemen kedua negara,” ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan mendorong agar Indonesia dan Korea Selatan terus memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global. Khususnya dalam isu perdamaian, tingginya inflasi, tingginya harga energi dan pangan, perubahan iklim, mengatasi pandemi, dan lain-lain.
“Saya juga mengapresiasi pada awal Covid-19 pemerintah dan rakyat Korea Selatan telah membantu Indonesia berupa obat-obatan, hingga peralatan medis,” sebutnya.
Puan lantas mendorong agar dilakukan pengembangan people-to-people contact penting dalam mendukung kerja sama kedua negara yang lebih kokoh. Sebab hubungan pemerintah disebut dapat mengalami pasang surut, namun kerjasama antar negara dapat berlangsung solid jika terdapat hubungan erat antar masyarakatnya.
“Saya berharap pemerintah Korea dapat memberikan kemudahan visa masuk bagi WNI yang akan berkunjung ke Korea. Tingginya intensitas hubungan kedua negara menyebabkan banyaknya kunjungan WNI ke Korea,” ungkap Puan.
Pertemuan tersebut juga membahas soal hubungan ekonomi, pertahanan, hingga pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Puan mengapresiasi peningkatan tren perdagangan kedua negara di tahun 2021 yang mencapai USD 18 miliar di mana investasi Korea di Indonesia juga tumbuh dua kali lipat.
Puan berharap nilai perdagangan dan investasi Korea Selatan di Indonesia tahun 2022 akan tumbuh lebih besar yang ditunjang oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 lalu sebesar 5,72%. Untuk itu, Puan mendorong implementasi konkret dari IK-CEPA agar dapat menciptakan kesejahteraan rakyat kedua negara.
Beberapa perkembangan hubungan ekonomi kedua negara lainnya yang turut dibahas dalam pertemuan seperti investasi Korea dalam pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Puan juga menyinggung soal investasi strategis industri mobil listrik dan baterai.
“Saya harapkan kerja sama bidang mobil listrik akan berkontribusi untuk penanganan perubahan iklim. Ke depan diharapkan dapat dilakukan kerja sama riset dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik tersebut,” ujar mantan Menko PMK
Ditambahkannya, Indonesia dan Korea Selatan perlu juga menjajaki lebih banyak kerja sama pendidikan. Apalagi, kata Puan, jumlah pelajar Indonesia di Korea Selatan yang baru hanya 2.000 orang saja masih kecil dibandingkan pelajar negara Asia lain di negeri ginseng tersebut.
Sementara itu beberapa bidang riset yang dapat dikerjasamakan oleh kedua negara antara lain Green Economy, Blue Economy, Technology and Medical Device, Penerapan Technology, dan science, technology, engineering, dan mathematics (STEM).
Sama seperti yang disampaikan ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo, Puan meminta Presiden Yoon memberi perhatian lebih terhadap sekitar 39.000 warga Indonesia yang berada di Korea Selatan.
“Mohon perhatian dan dukungan bapak Presiden Yoon Suk-yeol terhadap para WNI di Korea Selatan, agar mereka dapat beraktivitas dengan baik, dan hak-haknya terjamin,” ucapnya.
Puan berharap Indonesia dan Korea dapat terus menjalin kerja sama yang berguna bagi kemakmuran rakyat kedua negara.
“Momentum tahun 2023 sebagai peringatan 50 tahun hubungan Korea-Indonesia perlu untuk dimaknai dengan kerja sama konkret yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat kedua negara. Terima kasih, kamsahamnida,” sambung Puan.
Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Ia berharap hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin sejak 50 tahun lalu harus terus ditingkatkan.
Pertemuan Puan dan Megawati bersama Presiden Yoon sebemarnya dijadwalkan hanya berlangsung 30 menit. Namun karena pembicaraan hangat yang akrab, pertemuan menjadi semakin lama hingga mencapai lebih dari satu jam.
“Pembicaraan bukan hanya tentang masalah kenegaraan saja tapi juga soal keluarga masing-masing. Berbagai persoalan internasional pun ikut dibahas dalam pertemuan Ibu Puan, Ibu Megawati, dan Presiden Yoon,” jelas Dubes RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto yang ikut hadir dalam pertemuan.
Menurut Gandi, Presiden Yoon sangat antusias mendengarkan kisah-kisah tentang Bung Karno, khususnya mengenai hubungan Presiden Pertama RI itu dengan Bangsa Korea. Bung Karno memang menjadi tokoh yang cukup dihormati, baik oleh Korea Selatan maupun Korea Utara. Hubungan erat Bung Karno dengan Korea berlanjut sampai ke Megawati dan Puan.
“Kepada Presiden Yoon, Ibu Mega mengutip pesan Bung Karno yang mengatakan bangsa Asia sebenarnya lebih kaya dari bangsa lain dari sisi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), tapi harus bersatu,” terang Gandi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
