Puan Bertemu PM Kamboja, Bahas Hubungan Diplomatik, Krisis Myanmar hingga Kenang Kepemimpinan Bung Karno
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan ini, termasuk kenangan PM Hun Sen tentang Presiden pertama Indonesia, Sukarno yang merupakan kakek Puan.
Courtesy Call diselenggarakan di kantor PM Hun Sen yang berada di Distrik Doun Penh, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (24/11). Pertemuan antara Puan dengan PM Hun Sen berlangsung hangat selama sekitar satu jam.
Di awal pertemuan, Puan mengucapkan selamat kepada PM Hun Sen atas keberhasilan Kamboja selama menjadi Ketua ASEAN tahun 2022. Kamboja baru saja menyerahkan tongkat estafet kepada Indonesia yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun 2023.
Kedatangan Puan ke Kamboja juga untuk menghadiri Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-43. Di forum pertemuan parlemen ASEAN itu, Puan sekaligus akan menerima keketuaan (Presidensi) AIPA dari Parlemen Kamboja kepada DPR RI yang pada tahun 2023 juga menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44.
“Yang Mulia, Indonesia akan melanjutkan tongkat estafet presidensi AIPA seiring beralihnya Keketuaan ASEAN ke Indonesia pada tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih atas keketuaan Kamboja di ASEAN dan AIPA 2022 yang telah memperkuat komitmen kerja sama di kawasan,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu berharap Kamboja mendukung sepenuhnya keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA tahun 2023. Puan menyinggung agenda kekuataan Indonesia tahun 2023 adalah ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’ di mana agenda tersebut akan bersifat inklusif, ambisius, dan berorientasi aksi.
“Saya berharap keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA dapat meningkatkan soliditas dan relevansi ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar,” tuturnya.
Puan pun berharap pertemuannya dengan PM Hun Sen dapat menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia dengan Kamboja untuk meningkatkan kerja sama. Persahabatan Indonesia dan Kamboja telah terjalin sejak lama, tepatnya sejak abad 8–9 masehi dan hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada tahun 1957.
“Hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja telah berlangsung dengan baik sesuai prinsip-prinsip kemitraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan,” ungkap Puan.
Indonesia dan Kamboja diketahui memiliki Perjanjian Persahabatan yang ditandatangani di Jakarta pada tahun 1959. Ada berbagai hal yang menunjukkan eratnya hubungan kedua negara di mana Indonesia memiliki peran yang krusial dalam sejarah Kamboja, termasuk dengan adanya Paris Peace Agreement saat Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian Jakarta Informal Meeting (JIM).
Puan menyampaikan harapannya agar Indonesia dan Kamboja terus memperkuat kerja sama di berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan regional yang dihadapi ASEAN. Antara lain seperti pemulihan paska pandemi Covid-19, serta tingginya harga energi dan pangan.
“Kerja sama antar parlemen Indonesia-Kamboja perlu terus ditingkatkan. Hubungan bilateral kedua negara ini akan semakin kuat, jika kerja sama antar parlemen juga erat,” lanjut Puan.
“Selain itu, people-to-people contact penting untuk terus dikembangkan dalam mendukung hubungan lebih erat kedua negara,” sambungnya.
Sementara itu dalam kerja sama ekonomi, Puan menyoroti nilai perdagangan antara Indonesia dan Kamboja yang terus berkembang dan memiliki potensi sangat besar. Total neraca perdagangan bilateral periode Januari-September 2022 meningkat 38,1% dari tahun 2021.
“Saya mendorong kedua negara untuk memperluas hubungan perdagangan di berbagai sektor, termasuk perdagangan industri alat berat, sarang burung walet dan suplemen herbal serta komoditas hortikultura,” ujar Puan.
DPR RI menilai kerja sama kedua negara yang harus ditingkatkan lainnya adalah dalam bidang pembangunan infrastruktur. Puan mengungkap, Indonesia bermaksud untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan moda transportasi kereta api guna mendukung konektivitas Kamboja.
“Indonesia telah berinvestasi di Kamboja, terutama di sektor atau bidang garmen, tembakau, perhotelan bisnis, telekomunikasi dan layanan lainnya. Mohon kiranya dukungan dari bapak Perdana Menteri bagi investasi Indonesia agar semakin berkembang di Kamboja,” kata mantan Menko PMK itu.
Puan juga mendorong penyelesaian perjanjian kerja sama di bidang pertanian antara Indonesia dan Kamboja mengingat sektor pertanian berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi kedua negara.
“Sehingga Indonesia-Kamboja dapat meningkatkan perdagangan produk hortikultura dan investasi di sektor pertanian,” urai Puan.
Dalam pertemuan tersebut, PM Hun Sen sempat membahas isu konflik Laut China Selatan dan krisis di Myanmar. Puan lalu menyinggung soal implementasi ASEAN Five Point Consensus terkait Myanmar yang tidak berjalan dengan lancar dan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di negara tersebut.
“Situasi di Myanmar mengkhawatirkan, sehingga kita harus bekerjasama membantu memulihkan demokrasi di Myanmar. Dalam kaitan ini, krisis di Myanmar juga berpotensi untuk mengganggu stabilitas Kawasan,” ucapnya.
“Tentu kita tidak ingin stabilitas kawasan terganggu karena berlanjutnya krisis di Myanmar. Stabilitas kawasan merupakan prasyarat utama bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi. Saya berpandangan dukungan parlemen dalam penyelesaian krisis di Myanmar sangat dibutuhkan,” tambah Puan.
Pertemuan cair antara Puan dan PM Hun Sen tak hanya membicarakan mengenai hubungan bilateral dan isu regional maupun global. Kepada PM Hun Sen, Puan menyatakan Kamboja merupakan salah satu negara yang cukup dekat dengan keluarganya.
“Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno dan Raja Norodom Sihanouk merupakan sahabat dan bahkan seperti keluarga, yang bertemu secara rutin. Kamboja seperti rumah kedua bagi Presiden Soekarno saat itu,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.
Menurut Puan, hubungan masa lalu yang dekat ini tentu perlu ditumbuhkan lagi untuk saat ini dan waktu-waktu mendatang.
“Hubungan baik di masa lalu tersebut merupakan modal berharga bagi pengembangan kerja sama masa depan,” tegas Puan.
Saat membicarakan soal Bung Karno, PM Hun Sen menceritakan kenangannya terhadap sang proklamator Indonesia itu. Hun Sen mengaku sempat menjadi penyambut Bung Karno saat datang ke Kamboja.
Salah satu pemimpin negara terlama ini pun mengungkapkan rasa bangga dan senangnya karena dapat bekerja sama dengan keturunan Bung Karno saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia, dan saat ini dengan Puan sebagai Ketua DPR RI.
“Dulu waktu saya kecil berdiri kibar-kibarkan bendera ketika Presiden Sukarno berkunjung. Kemudian saya bekerja sama dengan anak Presiden Sukarno ketika Bu Mega menjabat presiden. Sekarang saya senang bisa bertemu dan berbicara dengan cucu Presiden Sukarno,” kisah PM Hun Sen.
Hun Sen pun menitipkan salam untuk Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Puan. Ia juga menyampaikan apresiasinya atas hubungan baik Indonesia dan Kamboja yang sudah berlangsung sejak lama.
Lebih lanjut, PM Hun Sen menitipkan harapannya kepada Puan agar Indonesia melakukan investasi pada sektor perberasan mengingat padi merupakan hasil pertanian utama di Kamboja. “Kami ingin Indonesia investasi di rantai produksi beras, dari pengolahan padi sampai menjadi beras,” lanjutnya.
Puan memastikan akan menyampaikan harapan PM Hun Sen tersebut kepada Pemerintah dan para investor Indonesia. Dalam pertemuan dengan PM Hun Sen, Puan didampingi Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez, dan Anggota BKSAP Irene Yusiana Roba Putri
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
