Connect with us

Puan Bertemu PM Kamboja, Bahas Hubungan Diplomatik, Krisis Myanmar hingga Kenang Kepemimpinan Bung Karno

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan ini, termasuk kenangan PM Hun Sen tentang Presiden pertama Indonesia, Sukarno yang merupakan kakek Puan.

Courtesy Call diselenggarakan di kantor PM Hun Sen yang berada di Distrik Doun Penh, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (24/11). Pertemuan antara Puan dengan PM Hun Sen berlangsung hangat selama sekitar satu jam.

Di awal pertemuan, Puan mengucapkan selamat kepada PM Hun Sen atas keberhasilan Kamboja selama menjadi Ketua ASEAN tahun 2022. Kamboja baru saja menyerahkan tongkat estafet kepada Indonesia yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun 2023.

Kedatangan Puan ke Kamboja juga untuk menghadiri Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-43. Di forum pertemuan parlemen ASEAN itu, Puan sekaligus akan menerima keketuaan (Presidensi) AIPA dari Parlemen Kamboja kepada DPR RI yang pada tahun 2023 juga menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44.

“Yang Mulia, Indonesia akan melanjutkan tongkat estafet presidensi AIPA seiring beralihnya Keketuaan ASEAN ke Indonesia pada tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih atas keketuaan Kamboja di ASEAN dan AIPA 2022 yang telah memperkuat komitmen kerja sama di kawasan,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu berharap Kamboja mendukung sepenuhnya keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA tahun 2023. Puan menyinggung agenda kekuataan Indonesia tahun 2023 adalah ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’ di mana agenda tersebut akan bersifat inklusif, ambisius, dan berorientasi aksi.

“Saya berharap keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA dapat meningkatkan soliditas dan relevansi ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar,” tuturnya.

Puan pun berharap pertemuannya dengan PM Hun Sen dapat menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia dengan Kamboja untuk meningkatkan kerja sama. Persahabatan Indonesia dan Kamboja telah terjalin sejak lama, tepatnya sejak abad 8–9 masehi dan hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada tahun 1957.

“Hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja telah berlangsung dengan baik sesuai prinsip-prinsip kemitraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan,” ungkap Puan.

Indonesia dan Kamboja diketahui memiliki Perjanjian Persahabatan yang ditandatangani di Jakarta pada tahun 1959. Ada berbagai hal yang menunjukkan eratnya hubungan kedua negara di mana Indonesia memiliki peran yang krusial dalam sejarah Kamboja, termasuk dengan adanya Paris Peace Agreement saat Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian Jakarta Informal Meeting (JIM).

Puan menyampaikan harapannya agar Indonesia dan Kamboja terus memperkuat kerja sama di berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan regional yang dihadapi ASEAN. Antara lain seperti pemulihan paska pandemi Covid-19, serta tingginya harga energi dan pangan.

“Kerja sama antar parlemen Indonesia-Kamboja perlu terus ditingkatkan. Hubungan bilateral kedua negara ini akan semakin kuat, jika kerja sama antar parlemen juga erat,” lanjut Puan.

“Selain itu, people-to-people contact penting untuk terus dikembangkan dalam mendukung hubungan  lebih erat kedua negara,” sambungnya.

Sementara itu dalam kerja sama ekonomi, Puan menyoroti nilai perdagangan antara Indonesia dan Kamboja yang terus berkembang dan memiliki potensi sangat besar. Total neraca perdagangan bilateral periode Januari-September 2022 meningkat 38,1% dari tahun 2021.

“Saya mendorong kedua negara untuk memperluas hubungan perdagangan di berbagai sektor, termasuk perdagangan industri alat berat, sarang burung walet dan suplemen herbal serta komoditas hortikultura,” ujar Puan.

DPR RI menilai kerja sama kedua negara yang harus ditingkatkan lainnya adalah dalam bidang pembangunan infrastruktur. Puan mengungkap, Indonesia bermaksud untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan moda transportasi kereta api guna mendukung konektivitas Kamboja.

“Indonesia telah berinvestasi di Kamboja, terutama di sektor atau bidang garmen, tembakau, perhotelan bisnis, telekomunikasi dan layanan lainnya. Mohon kiranya dukungan dari bapak Perdana Menteri bagi investasi Indonesia agar semakin berkembang di Kamboja,” kata mantan Menko PMK itu.

Puan juga mendorong penyelesaian perjanjian kerja sama di bidang pertanian antara Indonesia dan Kamboja mengingat sektor pertanian berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Sehingga Indonesia-Kamboja dapat meningkatkan perdagangan produk hortikultura dan investasi di sektor pertanian,” urai Puan.

Dalam pertemuan tersebut, PM Hun Sen sempat membahas isu konflik Laut China Selatan dan krisis di Myanmar. Puan lalu menyinggung soal implementasi ASEAN Five Point Consensus terkait Myanmar yang tidak berjalan dengan lancar dan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di negara tersebut.

“Situasi di Myanmar mengkhawatirkan, sehingga kita harus bekerjasama membantu memulihkan demokrasi di Myanmar. Dalam kaitan ini, krisis di Myanmar juga berpotensi untuk mengganggu stabilitas Kawasan,” ucapnya.

“Tentu kita tidak ingin stabilitas kawasan terganggu karena berlanjutnya krisis di Myanmar. Stabilitas kawasan merupakan prasyarat utama bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi. Saya berpandangan dukungan parlemen dalam penyelesaian krisis di Myanmar sangat dibutuhkan,” tambah Puan.

Pertemuan cair antara Puan dan PM Hun Sen tak hanya membicarakan mengenai hubungan bilateral dan isu regional maupun global. Kepada PM Hun Sen, Puan menyatakan Kamboja merupakan salah satu negara yang cukup dekat dengan keluarganya.

“Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno dan Raja Norodom Sihanouk merupakan sahabat dan bahkan seperti keluarga, yang bertemu secara rutin. Kamboja seperti rumah kedua bagi Presiden Soekarno saat itu,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.

Menurut Puan, hubungan masa lalu yang dekat ini tentu perlu ditumbuhkan lagi untuk saat ini dan waktu-waktu mendatang.

“Hubungan baik di masa lalu tersebut merupakan modal berharga bagi pengembangan kerja sama masa depan,” tegas Puan.

Saat membicarakan soal Bung Karno, PM Hun Sen menceritakan kenangannya terhadap sang proklamator Indonesia itu. Hun Sen mengaku sempat menjadi penyambut Bung Karno saat datang ke Kamboja.

Salah satu pemimpin negara terlama ini pun mengungkapkan rasa bangga dan senangnya karena dapat bekerja sama dengan keturunan Bung Karno saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia, dan saat ini dengan Puan sebagai Ketua DPR RI.

“Dulu waktu saya kecil berdiri kibar-kibarkan bendera ketika Presiden Sukarno berkunjung. Kemudian saya bekerja sama dengan anak Presiden Sukarno ketika Bu Mega menjabat presiden. Sekarang saya senang bisa bertemu dan berbicara dengan cucu Presiden Sukarno,” kisah PM Hun Sen.

Hun Sen pun menitipkan salam untuk Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Puan. Ia juga menyampaikan apresiasinya atas hubungan baik Indonesia dan Kamboja yang sudah berlangsung sejak lama.

Lebih lanjut, PM Hun Sen menitipkan harapannya kepada Puan agar Indonesia melakukan investasi pada sektor perberasan mengingat padi merupakan hasil pertanian utama di Kamboja. “Kami ingin Indonesia investasi di rantai produksi beras, dari pengolahan padi sampai menjadi beras,” lanjutnya.

Puan memastikan akan menyampaikan harapan PM Hun Sen tersebut kepada Pemerintah dan para investor Indonesia. Dalam pertemuan dengan PM Hun Sen, Puan didampingi Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez, dan Anggota BKSAP Irene Yusiana Roba Putri

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya