Puan Bertemu PM Kamboja, Bahas Hubungan Diplomatik, Krisis Myanmar hingga Kenang Kepemimpinan Bung Karno
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan ini, termasuk kenangan PM Hun Sen tentang Presiden pertama Indonesia, Sukarno yang merupakan kakek Puan.
Courtesy Call diselenggarakan di kantor PM Hun Sen yang berada di Distrik Doun Penh, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (24/11). Pertemuan antara Puan dengan PM Hun Sen berlangsung hangat selama sekitar satu jam.
Di awal pertemuan, Puan mengucapkan selamat kepada PM Hun Sen atas keberhasilan Kamboja selama menjadi Ketua ASEAN tahun 2022. Kamboja baru saja menyerahkan tongkat estafet kepada Indonesia yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun 2023.
Kedatangan Puan ke Kamboja juga untuk menghadiri Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-43. Di forum pertemuan parlemen ASEAN itu, Puan sekaligus akan menerima keketuaan (Presidensi) AIPA dari Parlemen Kamboja kepada DPR RI yang pada tahun 2023 juga menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44.
“Yang Mulia, Indonesia akan melanjutkan tongkat estafet presidensi AIPA seiring beralihnya Keketuaan ASEAN ke Indonesia pada tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih atas keketuaan Kamboja di ASEAN dan AIPA 2022 yang telah memperkuat komitmen kerja sama di kawasan,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu berharap Kamboja mendukung sepenuhnya keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA tahun 2023. Puan menyinggung agenda kekuataan Indonesia tahun 2023 adalah ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’ di mana agenda tersebut akan bersifat inklusif, ambisius, dan berorientasi aksi.
“Saya berharap keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA dapat meningkatkan soliditas dan relevansi ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar,” tuturnya.
Puan pun berharap pertemuannya dengan PM Hun Sen dapat menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia dengan Kamboja untuk meningkatkan kerja sama. Persahabatan Indonesia dan Kamboja telah terjalin sejak lama, tepatnya sejak abad 8–9 masehi dan hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada tahun 1957.
“Hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja telah berlangsung dengan baik sesuai prinsip-prinsip kemitraan, saling menghargai, dan saling menguntungkan,” ungkap Puan.
Indonesia dan Kamboja diketahui memiliki Perjanjian Persahabatan yang ditandatangani di Jakarta pada tahun 1959. Ada berbagai hal yang menunjukkan eratnya hubungan kedua negara di mana Indonesia memiliki peran yang krusial dalam sejarah Kamboja, termasuk dengan adanya Paris Peace Agreement saat Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian Jakarta Informal Meeting (JIM).
Puan menyampaikan harapannya agar Indonesia dan Kamboja terus memperkuat kerja sama di berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan regional yang dihadapi ASEAN. Antara lain seperti pemulihan paska pandemi Covid-19, serta tingginya harga energi dan pangan.
“Kerja sama antar parlemen Indonesia-Kamboja perlu terus ditingkatkan. Hubungan bilateral kedua negara ini akan semakin kuat, jika kerja sama antar parlemen juga erat,” lanjut Puan.
“Selain itu, people-to-people contact penting untuk terus dikembangkan dalam mendukung hubungan lebih erat kedua negara,” sambungnya.
Sementara itu dalam kerja sama ekonomi, Puan menyoroti nilai perdagangan antara Indonesia dan Kamboja yang terus berkembang dan memiliki potensi sangat besar. Total neraca perdagangan bilateral periode Januari-September 2022 meningkat 38,1% dari tahun 2021.
“Saya mendorong kedua negara untuk memperluas hubungan perdagangan di berbagai sektor, termasuk perdagangan industri alat berat, sarang burung walet dan suplemen herbal serta komoditas hortikultura,” ujar Puan.
DPR RI menilai kerja sama kedua negara yang harus ditingkatkan lainnya adalah dalam bidang pembangunan infrastruktur. Puan mengungkap, Indonesia bermaksud untuk berinvestasi dalam proyek pengembangan moda transportasi kereta api guna mendukung konektivitas Kamboja.
“Indonesia telah berinvestasi di Kamboja, terutama di sektor atau bidang garmen, tembakau, perhotelan bisnis, telekomunikasi dan layanan lainnya. Mohon kiranya dukungan dari bapak Perdana Menteri bagi investasi Indonesia agar semakin berkembang di Kamboja,” kata mantan Menko PMK itu.
Puan juga mendorong penyelesaian perjanjian kerja sama di bidang pertanian antara Indonesia dan Kamboja mengingat sektor pertanian berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi kedua negara.
“Sehingga Indonesia-Kamboja dapat meningkatkan perdagangan produk hortikultura dan investasi di sektor pertanian,” urai Puan.
Dalam pertemuan tersebut, PM Hun Sen sempat membahas isu konflik Laut China Selatan dan krisis di Myanmar. Puan lalu menyinggung soal implementasi ASEAN Five Point Consensus terkait Myanmar yang tidak berjalan dengan lancar dan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di negara tersebut.
“Situasi di Myanmar mengkhawatirkan, sehingga kita harus bekerjasama membantu memulihkan demokrasi di Myanmar. Dalam kaitan ini, krisis di Myanmar juga berpotensi untuk mengganggu stabilitas Kawasan,” ucapnya.
“Tentu kita tidak ingin stabilitas kawasan terganggu karena berlanjutnya krisis di Myanmar. Stabilitas kawasan merupakan prasyarat utama bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi. Saya berpandangan dukungan parlemen dalam penyelesaian krisis di Myanmar sangat dibutuhkan,” tambah Puan.
Pertemuan cair antara Puan dan PM Hun Sen tak hanya membicarakan mengenai hubungan bilateral dan isu regional maupun global. Kepada PM Hun Sen, Puan menyatakan Kamboja merupakan salah satu negara yang cukup dekat dengan keluarganya.
“Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno dan Raja Norodom Sihanouk merupakan sahabat dan bahkan seperti keluarga, yang bertemu secara rutin. Kamboja seperti rumah kedua bagi Presiden Soekarno saat itu,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.
Menurut Puan, hubungan masa lalu yang dekat ini tentu perlu ditumbuhkan lagi untuk saat ini dan waktu-waktu mendatang.
“Hubungan baik di masa lalu tersebut merupakan modal berharga bagi pengembangan kerja sama masa depan,” tegas Puan.
Saat membicarakan soal Bung Karno, PM Hun Sen menceritakan kenangannya terhadap sang proklamator Indonesia itu. Hun Sen mengaku sempat menjadi penyambut Bung Karno saat datang ke Kamboja.
Salah satu pemimpin negara terlama ini pun mengungkapkan rasa bangga dan senangnya karena dapat bekerja sama dengan keturunan Bung Karno saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia, dan saat ini dengan Puan sebagai Ketua DPR RI.
“Dulu waktu saya kecil berdiri kibar-kibarkan bendera ketika Presiden Sukarno berkunjung. Kemudian saya bekerja sama dengan anak Presiden Sukarno ketika Bu Mega menjabat presiden. Sekarang saya senang bisa bertemu dan berbicara dengan cucu Presiden Sukarno,” kisah PM Hun Sen.
Hun Sen pun menitipkan salam untuk Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Puan. Ia juga menyampaikan apresiasinya atas hubungan baik Indonesia dan Kamboja yang sudah berlangsung sejak lama.
Lebih lanjut, PM Hun Sen menitipkan harapannya kepada Puan agar Indonesia melakukan investasi pada sektor perberasan mengingat padi merupakan hasil pertanian utama di Kamboja. “Kami ingin Indonesia investasi di rantai produksi beras, dari pengolahan padi sampai menjadi beras,” lanjutnya.
Puan memastikan akan menyampaikan harapan PM Hun Sen tersebut kepada Pemerintah dan para investor Indonesia. Dalam pertemuan dengan PM Hun Sen, Puan didampingi Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez, dan Anggota BKSAP Irene Yusiana Roba Putri
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
