Puan: Bantuan kepada Korban Bencana Longsor di Yahukimo Papua Harus Cepat Diberikan
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas bencana longsor dan gagal panen yang menyebabkan kelaparan warga Distrik Amuma, Panggema dan Anggruk di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ia pun mendorong Pemerintah memberikan bantuan logistik kepada masyarakat dalam waktu yang efisien.
“Kita harus mengakui dalam mengirimkan bantuan ke daerah Papua pegunungan itu medannya sangat sulit, dan saat ini hanya bisa melalui jalur udara. Saya harapkan agar pendistribusiaan bantuan logistik dilakukan dengan efisien sehingga cepat sampai ke warga yang membutuhkan,” ucap Puan, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Seperti diketahui bencana longsor terjadi di Kabupaten Yahukimo karena dipicu intensitas hujan tinggi sejak akhir Agustus 2023. Intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan gagal panen sehingga masyarakat setempat kekurangan bahan pangan dan berujung pada bencana kelaparan.
Sebanyak 24 warga tercatat meninggal dunia, mulai dari balita, anak-anak hingga lansia karena sakit di tengah bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo. Pemerintah pun sudah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana menghadapi bencana di Yahukimo dan telah mengirimkan berbagai bantuan. Puan mengapresiasi langkah Pemerintah yang segera mengirimkan bantuan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai instansi lain.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menekankan pentingnya penyaluran bantuan dilakukan dengan efektif. Terutama, kata Puan, dalam hal distribusi makanan, peralatan, dan obat-obatan yang diperlukan masyarakat terdampak.
“Pastikan bahwa bantuan yang diberikan sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Evaluasi berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam aliran logistik,” terang Mantan Menko PMK ini.
Puan juga menyoroti aspek kerawanan dan medan yang sulit. Hal ini mengingat Yahukimo menjadi salah satu wilayah yang kerap mendapatkan serangan dari Kelompok Krimimal Bersenjata (KKB). Terbaru, setidaknya sudah ada 13 orang warga yang ditemukan meninggal dunia akibat serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Oleh karenanya, Puan meminta penyaluran bantuan bagi warga dikawal ketat oleh personel keamanan dari tim gabungan TNI/Polri. Kabupaten Yahukimo masuk dalam zona merah KKB.
“Pelibatan personel keamanan dapat mengefektifkan pendistribusian bantuan logistik kepada warga. Harapannya, bantuan bisa segera sampai dan masyarakat di sana tidak lagi kekurangan makanan,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Puan menambahkan, bencana kelaparan yang terjadi di Papua merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah karena sudah sering terjadi. Puan lantas menekankan pentingnya agar Pemerintah menciptakan strategi pangan yang efisien di Bumi Cenderawasih, misalnya dengan memaksimalkan gudang pangan.
“Dengan pengembangan sistem pangan lokal dan pemberian akses warga atas lahan, saya kira dapat membantu pembangunan ketahanan pangan di Papua. Sehingga masyarakat memiliki stok makanan yang aman sepanjang tahun,” ungkapnya.
“Jadi ketika masyarakat mengalami gagal panen karena masalah cuaca atau yang lainnya, mereka tetap memiliki bahan makanan,” sambung Puan.
Lebih lanjut, Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan membangun sinergitas yang baik untuk memastikan proses pertanian dapat berkelanjutan. Puan menilai, salah satu penyebab bencana kelaparan di Papua karena tidak adanya sistem pertanian yang konsisten.
“Sistem pertanian di Papua sangat rentan. Karena sistem pertaniannya subsisten, artinya bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, tidak dalam bentuk jangka panjang, atau berkelanjutan. Di sini lah Pemerintah harus hadir demi memastikan adanya keberlanjutan dalam sistem pertanian di Papua,” papar cucu Bung Karno tersebut.
Terkait akses lahan, Puan mengatakan Pemerintah perlu membuka lebih banyak ruang pemanfaatan oleh warga di Papua. Dengan begitu, masyarakat bisa meningkatkan kemandiran pangan yang memanfaatkan sumber daya alam.
“Kunci kedaulatan pangan rakyat adalah dengan cara kedaulatan atas lahannya sendiri. Pengolahan lahan untuk berbagai produk pertanian bisa memberikan keberlanjutan bagi hidup masyarakat,” ucap Puan.
Selain itu, Puan juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah yang memiliki kesulitan sumber pangan. Apalagi, bagi anak-anak dan lansia yang menjadi kelompok paling rentan.
“Pelayanan kesehatan di daerah tersebut juga harus diperbaiki. Pemerintah harus bisa memastikan setiap keluhan masyarakat ditanggapi oleh tenaga medis. Untuk itu, ketersediaan tenaga medis di sana pun harus ditingkatkan,” urainya.
“Dan tentunya, peningkatan layanan di Papua juga harus dibarengi dengan terciptanya kondisi yang aman di Papua. Kita tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban jiwa lagi karena kelaparan atau penyerangan oleh KKB,” tutup Puan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
