Puan: Bantuan kepada Korban Bencana Longsor di Yahukimo Papua Harus Cepat Diberikan
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas bencana longsor dan gagal panen yang menyebabkan kelaparan warga Distrik Amuma, Panggema dan Anggruk di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ia pun mendorong Pemerintah memberikan bantuan logistik kepada masyarakat dalam waktu yang efisien.
“Kita harus mengakui dalam mengirimkan bantuan ke daerah Papua pegunungan itu medannya sangat sulit, dan saat ini hanya bisa melalui jalur udara. Saya harapkan agar pendistribusiaan bantuan logistik dilakukan dengan efisien sehingga cepat sampai ke warga yang membutuhkan,” ucap Puan, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Seperti diketahui bencana longsor terjadi di Kabupaten Yahukimo karena dipicu intensitas hujan tinggi sejak akhir Agustus 2023. Intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan gagal panen sehingga masyarakat setempat kekurangan bahan pangan dan berujung pada bencana kelaparan.
Sebanyak 24 warga tercatat meninggal dunia, mulai dari balita, anak-anak hingga lansia karena sakit di tengah bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo. Pemerintah pun sudah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana menghadapi bencana di Yahukimo dan telah mengirimkan berbagai bantuan. Puan mengapresiasi langkah Pemerintah yang segera mengirimkan bantuan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai instansi lain.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menekankan pentingnya penyaluran bantuan dilakukan dengan efektif. Terutama, kata Puan, dalam hal distribusi makanan, peralatan, dan obat-obatan yang diperlukan masyarakat terdampak.
“Pastikan bahwa bantuan yang diberikan sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Evaluasi berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam aliran logistik,” terang Mantan Menko PMK ini.
Puan juga menyoroti aspek kerawanan dan medan yang sulit. Hal ini mengingat Yahukimo menjadi salah satu wilayah yang kerap mendapatkan serangan dari Kelompok Krimimal Bersenjata (KKB). Terbaru, setidaknya sudah ada 13 orang warga yang ditemukan meninggal dunia akibat serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Oleh karenanya, Puan meminta penyaluran bantuan bagi warga dikawal ketat oleh personel keamanan dari tim gabungan TNI/Polri. Kabupaten Yahukimo masuk dalam zona merah KKB.
“Pelibatan personel keamanan dapat mengefektifkan pendistribusian bantuan logistik kepada warga. Harapannya, bantuan bisa segera sampai dan masyarakat di sana tidak lagi kekurangan makanan,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Puan menambahkan, bencana kelaparan yang terjadi di Papua merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah karena sudah sering terjadi. Puan lantas menekankan pentingnya agar Pemerintah menciptakan strategi pangan yang efisien di Bumi Cenderawasih, misalnya dengan memaksimalkan gudang pangan.
“Dengan pengembangan sistem pangan lokal dan pemberian akses warga atas lahan, saya kira dapat membantu pembangunan ketahanan pangan di Papua. Sehingga masyarakat memiliki stok makanan yang aman sepanjang tahun,” ungkapnya.
“Jadi ketika masyarakat mengalami gagal panen karena masalah cuaca atau yang lainnya, mereka tetap memiliki bahan makanan,” sambung Puan.
Lebih lanjut, Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan membangun sinergitas yang baik untuk memastikan proses pertanian dapat berkelanjutan. Puan menilai, salah satu penyebab bencana kelaparan di Papua karena tidak adanya sistem pertanian yang konsisten.
“Sistem pertanian di Papua sangat rentan. Karena sistem pertaniannya subsisten, artinya bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, tidak dalam bentuk jangka panjang, atau berkelanjutan. Di sini lah Pemerintah harus hadir demi memastikan adanya keberlanjutan dalam sistem pertanian di Papua,” papar cucu Bung Karno tersebut.
Terkait akses lahan, Puan mengatakan Pemerintah perlu membuka lebih banyak ruang pemanfaatan oleh warga di Papua. Dengan begitu, masyarakat bisa meningkatkan kemandiran pangan yang memanfaatkan sumber daya alam.
“Kunci kedaulatan pangan rakyat adalah dengan cara kedaulatan atas lahannya sendiri. Pengolahan lahan untuk berbagai produk pertanian bisa memberikan keberlanjutan bagi hidup masyarakat,” ucap Puan.
Selain itu, Puan juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah yang memiliki kesulitan sumber pangan. Apalagi, bagi anak-anak dan lansia yang menjadi kelompok paling rentan.
“Pelayanan kesehatan di daerah tersebut juga harus diperbaiki. Pemerintah harus bisa memastikan setiap keluhan masyarakat ditanggapi oleh tenaga medis. Untuk itu, ketersediaan tenaga medis di sana pun harus ditingkatkan,” urainya.
“Dan tentunya, peningkatan layanan di Papua juga harus dibarengi dengan terciptanya kondisi yang aman di Papua. Kita tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban jiwa lagi karena kelaparan atau penyerangan oleh KKB,” tutup Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
