Menhub: Realisasi Anggaran Kemenhub 2017 Capai 86.39%
Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa di tahun 2017 pihaknya berhasil meraih capaian realisasi anggaran sebesar 86,39 % dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 73,63 %.
“Capaian ini meningkat sebesar 12,76 %,” kata Budi di Jakarta seperti dikutip Fakta.news dari situs resmi Kementerian Perhubungan, Rabu (3/1).
Untuk diketahui, pada tahun 2017 Kementerian Perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp47.94 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp43,15 triliun.
Adapun rincian pengguna anggaran untuk masing-masing Eselon I yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp536,07 miliar dan pada tahun 2016 Rp804,76 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp90,31 miliar dan pada tahun 2016 sebesar Rp100,16 miliar. Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,92 triliun dan pada tahun 2016 sebesar Rp3,52 triliun.
Selain itu, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp11,24 triliun dan pada tahun 2016 sebesar Rp12,91 triliun, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp8,82 triliun dan pada tahun 2016 Rp9,56 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp18,85 triliun dan pada tahun 2016 sebesar Rp10,41 triliun, Badan Litbang sebesar Rp116,19 miliar dan pada tahun 2016 Rp206,26 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp4,24 triliun dan pada tahun 2016 Rp5,65 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp120,44 miliar.
Dari alokasi anggaran tersebut capaian masing-masing unit kerja eselon satu adalah untuk Sekretariat Jenderal sebesar 90,51% dari tahun 2016 sebesar 78,85%, Inspektorat Jenderal sebesar 90,06% dari capaian sebelumnya 89,72, Ditjen Perhubungan Darat sebesar 88,69% dimana capaian tahun 2016 sebesar 80,63%, untuk Ditjen Perhubungan Laut capaiannya sebesar 89,92% dari tahun 2016 sebesar 74,17%.
Sedangkan Ditjen Perhubungan Udara, capaiannya sebesar 87,75% dan capaian tahun 2016 sebesar 86,12%, Ditjen Perkeretaapian capaian tahun 2017 sebesar 82,34% dari capaian tahun 2016 55,77%, Badan Litbang sebesar 84,47% dan pada tahun 2016 75,96%, Badan Pengembangan SDM Perhubungan 89,40% dan pada tahun 2016 78,71%, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar 92,25%..
Budi menambahkan, Kemenhub dalam melakukan pemantauan pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan sarana dan prasarana transportasi dilakukan secara langsung dan real time menggunakan Aplikasi Monitoring Strategis sebagai media monitoring perkembangan kegiatan strategis Kementerian Perhubungan berbasis web.
Untuk itu, Budi berharap agar capaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun 2018 dapat lebih baik lagi dimana kegiatan penganggaran berfilosofi Money Follow Program.
“Lebih baik Kementerian Perhubungan hanya punya 50 program yang efektif, daripada punya 1000 program tetapi tidak efektif. Dengan filosofi tersebut, kita hanya menganggarkan program-program yang benar-benar strategis sehingga dapat segera diselesaikan dalam waktu yang tidak lama. Jika ini dijalankan, daya serap Kementerian Perhubungan tentunya akan menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
