Connect with us
Ulang Tahun Pertamina ke-60

Elia Massa Manik: Semangat “Satu Pertamina”, Menuju Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia

Dirut PT Pertamina Elia Massa Manik(foto : Novianto - fakta.news)

Jakarta – PT Pertamina (Persero) dalam rangka ulang tahun ke-60, mengadakan acara Family Gathering yang bertajuk “Tomorrow Land” di area Pasar Seni, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Minggu (10/12/2017). Acara ini dihadiri oleh ribuan peserta, baik Jajaran direksi maupun pekerja serta keluarga PT Pertamina, sejak pagi hingga sore hari.

Dirut Elia Massa Manik yang hadir dalam acara ini, menyampaikan sambutannya yang berisi perjalanan, realisasi serta harapan yang telah maupun saat ini tengah dilakukan oleh PT Pertamina dalam usianya yang ke-60 tahun.

“Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini. Pada tanggal 10 Desember 2017 ini, Pertamina telah mencapai usianya yang ke-60 tahun. Selama enam dekade Pertamina hadir untuk negeri, telah banyak hal yang dilakukan untuk bangsa ini, dan kita terus memperbaiki diri agar dapat senantiasa memberikan yang terbaik bagi tanah air tercinta, Indonesia,” ucap Elia Massa diawal sambutannya.

Tak lupa Elia Massa juga mengatakan bahwa salah satu sumbangsih Pertamina bagi Indonesia adalah keberhasilan Pertamina dalam menjalankan amanah yang diberikan Pemerintah untuk mengimplementasikan BBM Satu Harga guna mewujudkan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Hingga tanggal 10 Desember 2017, BBM Satu Harga telah diwujudkan di 36 titik operasi dan 2 titik uji coba operasi di lokasi 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BBM Satu Harga ditargetkan akan tersebar hingga 150 titik di lokasi 3T pada tahun 2019,” jelas Elia Massa

Menurut Elia Massa, upaya Pertamina untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, di sektor hulu, pemboran di Blok Mahakam telah dilakukan dalam upaya mempertahankan produksi migas, dan ini akan menjadi pembuktian Pertamina kepada seluruh stakeholders bahwa Pertamina mampu mengelola produksi migas blok Mahakam. Di tahun depan, Pertamina juga mulai mengelola blok-blok migas Indonesia yang akan berakhir masa kontraknya. Dari kegiatan akuisisi, Pertamina berhasil melanjutkan ekspansi internasional dengan mengakuisisi Maurel & Prom, sehingga secara aset, Pertamina memiliki aset di 12 negara, yang meliputi Malaysia, Algeria, Irak, Gabon, Tanzania, Perancis, Italia, Nigeria, Kanada, Myanmar, Namibia, dan Kolombia. Optimalisasi potensi panas bumi juga terus dilakukan sebagai komitmen Pertamina dalam meningkatkan Energi Baru dan Terbarukan, serta energi ramah lingkungan. Kapasitas terpasang panas bumi saat ini adalah 587 MW, dengan telah selesainya proyek Panas Bumi di Ulubelu unit 4 dengan kapasitas 55 MW.

“Peningkatan kinerja ditunjukkan Pertamina, di antaranya dengan diimplementasikannya program Sustainability of Refinery Operation Excellence (SROE) di kilang-kilang eksisting Pertamina. Sampai dengan bulan Oktober 2017, yield valuable product mencapai 78.15 %, lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar 78.03 %. Bisnis LNG trading juga meningkat signifikan, yaitu mencapai 15 kargo per November 2017, dari tahun sebelumnya sebanyak 3 kargo,” jelas Elia Massa lagi yang diiringi tepuk tangan gemuruh dari peserta yang hadir.

Elia Massa Manik dalam sambutannya juga menuturkan, bahwa pengembangan infrastruktur juga terus dilakukan Pertamina, di antaranya dengan implementasi Proyek Pengembangan dan Pembangunan Kilang, yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang pada jadwal pencapaian yang realistis. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan penyesuaian terhadap roadmap Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR). Pertamina juga telah melakukan pembangunan infrastruktur Pipa Grissik-Pusri, Pipa Gresik-Semarang, Pipa Duri-Dumai dan fasilitas distribusi lainnya, yang menambah total pipa yang dikelola Direktorat Gas per November 2017 menjadi 5.100 km, dan total Jargas yang dikelola Pertamina sebanyak 134.650 Sambungan Rumah (SR) di 19 kota berkembang di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

“Pada Ulang Tahun ke-60 ini, langkah nyata Pertamina untuk mengedepankan inovasi diwujudkan dengan adanya fungsi baru, yaitu Research & Technology Center. Inovasi menjadi tugas seluruh pekerja Pertamina sesuai bidang masing-masing. Dengan semua pekerja berinovasi, diharapkan perusahaan kita akan mampu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dinamika bisnis energi,” tegas Elia Massa.

Selanjutnya, untuk menyiapkan masa depan, Elia Massa mengatakan kita telah memiliki 8 Prioritas World Class untuk mendukung visi Pertamina menjadi Perusahaan Energi Nasional Berkelas Dunia, dengan key focus kepada: HSSE & Sustainability, Human Capital Development, Upstream Growth, Gas Growth, Strengthening Refining & Petrochemical Business, New & Renewable Energy Development, Infrastructure & Marketing Development, dan Company Growth.

Selain itu Elia Massa juga menyampaikan harapannya, dimana Visi Pertamina untuk menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia perlu didukung dengan SDM yang juga berkelas dunia, yang bekerja dengan dilandasi sikap Jujur, Tulus, dan Amanah (JTA), serta mengedepankan tata nilai 6C (clean, competitive, confident, customer focus, commercial dan capable). Tata Nilai merupakan sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata. Tata Nilai harus ditunjukkan dalam bentuk perilaku, bukan simbol. Perilaku inilah yang akan mencerminkan siapa kita dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita.

“Suami/ istri pekerja memiliki peran untuk mendukung istri/suaminya untuk dapat bekerja dengan dilandasi sikap JTA dan tata nilai 6C. Dengan senantiasa menjalankan dan mendukung pasangannya untuk menerapkan JTA dan 6C, maka Bapak/Ibu sudah berperan serta dalam mendukung Pertamina mencapai visinya. Keberhasilan Pertamina mencapai visinya akan mendukung kemandirian energi bangsa dan negara, serta mendukung kesejahteraan keluarga. Karena itu, saya meminta agar Bapak/Ibu senantiasa memberikan dukungan terbaik bagi istri/suami agar dapat senantiasa semangat menghadapi berbagai tantangan dalam mengemban tugas pekerjaannya,” jelas Elia Massa.

Dalam sambutannya Elia Massa menjelaskan mengenai tantangan utama ke depan menurutnya adalah VUCA World, yaitu keadaan yang penuh dengan Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity, yang mengharuskan kita mengembangkan strategi yang tepat dan fokus pada implementasinya. Oleh karena itu, kembali saya tekankan bahwa SDM atau Human Capital memegang peranan penting untuk memastikan strategi dan implementasi dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, dalam menjalankan tugas pekerjaan, kita harus selalu memperhatikan aspek HSSE (Health, Safety, Security & Environment). Pertamina harus menjadi sebuah perusahaan dengan kinerja HSSE yang unggul dan excellence.

“Untuk itu, dukungan moral keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pekerja untuk bekerja secara aman, sehat dan sesuai prinsip-prinsip HSSE. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas hidup keluarga kita, memastikan bahwa suami/ istri Anda akan tiba di rumah dengan selamat di penghujung hari dan berkumpul kembali bersama keluarga. Zero Fatality, Kita Bisa!,” tegas Elia Massa dan disambut tepuk tangan riuh peserta.

Sebelum Elia Massa menutup sambutannya, Tak lupa dirinya mengajak seluruh pekerja untuk bersama-sama membangun sinergi dengan tidak ada silo-silo. Semangat “Satu Pertamina” harus menjiwai seluruh insan Pertamina. Menurutnya seluruh pencapaian Pertamina sampai saat ini adalah hasil kerja bersama setiap pekerja dengan peran dan porsinya masing-masing. Elia Massa juga menambahkan, ke luar, mari kita bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga berperan aktif menjadi role model di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

“Semoga dengan bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas, kita akan memperoleh prestasi yang semakin gemilang di tahun-tahun berikutnya, dan semoga harapan kita bersama agar Pertamina dapat mencapai visinya menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia dapat terwujud. Acara yang diselenggarakan pada hari Minggu ini telah didesain sedemikian rupa sehingga pekerja dapat hadir bersama keluarga merayakan HUT ke-60 Pertamina. Mari kita bersama-sama dengan keluarga bergembira dengan penuh rasa syukur merayakan HUT ke-60 Pertamina. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua,”

“Majulah Pertamina, Jayalah Indonesia !!!,”pekik Elia Massa mengakhiri sambutan ulang tahun ke-60. Pekikan Massa Manik pun disambut karyawannya dengan pekikan pula, “Jaya, jaya, jaya.”

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Terima Audiensi FKHN Terkait Nasib Honorer, Irma Suryani: Kami Tak Akan Lepas Tangan

Oleh

Fakta News
Terima Audiensi FKHN Terkait Nasib Honorer, Irma Suryani: Kami Tak Akan Lepas Tangan
Anggota Komisi IX Irma Suryani saat mengikuti audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Indonesia terkait nasib para tenaga honorer yang tidak masuk kuota pengangkatan menjadi ASN. Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi IX Irma Suryani menilai kejelasan nasib para honorer ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah, dan Irma pun mengungkapkan pihaknya juga akan mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

”Kami akan mempertanyakan itu dan mendorong Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Empat yang harus kita dorong. Kementerian tersebut harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini, tidak bisa satu-satu, tentu akan kami fasilitasi juga,” kata Irma dalam audiensi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Irma juga menyoroti banyaknya tenaga honorer yang di rekrut oleh Pemerintah Daerah tanpa menggunakan nomenklatur yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri. Politisi Fraksi Partai NasDem ini menengarai ada faktor janji-janji politik dibalik rekrutmen para honorer oleh Pemerintah Daerah.

”Banyak sekali tenaga-tenaga honorer yang direkrut oleh Pemerintah Daerah, justru karena berpolitik. untuk mendukung bupati, walikota, gubernur, nah begitu mendukung ya gajinya itu yang dibawah 500 ribu itu. Setelah masuk tidak ada pertanggungjawaban, maka tidak masuklah legalitas mereka dalam BKN, karena yang mengangkat mereka bukan atas keputusan Menteri Dalam Negeri, diputuskan oleh Pemda semata,” terang Irma.

Dalam audiensi ini juga diketahui, banyak tenaga honorer di daerah yang sistem penggajiannya tidak jelas. ”Karena ternyata, gajinya dimasukan ke dalam nomenklaturnya, belanja barang jasa, dari situ saja kami sudah tau pasti tidak masuk kedalam nomenklaturnya pemerintah Mendagri, harusnya belanja pegawai bukan barang dan jasa,” kata Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini.

Meski demikian, Irma menjelaskan, DPR tidak punya otoritas untuk memanggil para kepala daerah untuk dimintai pertanggungjawaban terkait masalah tenaga honorer. Meski demikian Irma menegaskan pihaknya tidak akan lepas tangan terhadap aspirasi yang disampaikan oleh FKHN ini.

”Tetapi untuk nakes dan non nakes, tentu kami bisa mendorong itu full ke kementerian kesehatan, dan saat menteri kesehatan kita panggil untuk RDP pun, kita sudah mempertanyakan itu. Bagaimana nakes dan non-nakes yang tidak terakomodir, harus ada solusi disitu. Namun, untuk yang di rekrut oleh Pemda, tentu itu diluar kewenangan kami, tapi itu pun kami tidak akan lepas tangan,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi III Upayakan Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT. SKB dengan PT. GPU

Oleh

Fakta News
Komisi III Upayakan Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT. SKB dengan PT. GPU
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, saat foto bersama usai RDPU mendengarkan aduan tentang sengketa lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dengan PT. Gorby Putra Utama (GPU) di DPR RI Senin (27/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi III DPR RI mendengarkan aduan tentang sengketa lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dengan PT. Gorby Putra Utama (GPU). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh tersebut, Komisi III berharap konflik lahan ini bisa segera diselesaikan tanpa ada permasalahan yang berlarut-larut di kemudian hari.

Pangeran mengungkapkan, penyerobotan lahan oleh PT Gorby bukan hanya sekarang saja. Dia menyampaikan, permasalahan tersebut berawal dari tahun 2012, 2018, 2023, dan puncaknya sekarang 2024. “Bahkan dari laporan ini, PT SKB telah melaporkan ke Polda Sumatera Selatan sebanyak 10 kali dengan hasil delapan laporan masih tahap penyelidikan. Melaporkan ke Bareskrim dua kali dengan hasil satu laporan masih tahap penyelidikan sejak 2013,” papar Pangeran di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, konflik lahan di banyak tempat, di Indonesia semakin naik angkanya terutama di Sumatera Selatan. “Yang saya lihat yang saya baca, konflik ini sering memanas akibat status lahan, dan juga sebagian pengusaha melihat tidak ada perlindungan investasi dari pemerintah,” ungkap Nasir.

Dia pun berharap, konflik lahan di beberapa tempat bisa diselesaikan. “Saya berharap ini bisa ditindaklanjuti seperti yang disampaikan oleh Dr. Supriansa, harus diklirkan, bila perlu mengundang Bareskrim ke Komisi III untuk mendengarkan duduk persoalan yang terjadi di sana. Kami berharap ini bisa segera ditindaklanjuti agar konflik lahan di sana bisa kita selesaikan,” jelas Nasir.

Seperti yang dilaporkan masalah ini muncul pada tahun 2013 dan 2014 ketika Kabupaten Musi Rawas dipecah menjadi Musi Rawas Utara, yang berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, setelah UU No. 16 Tahun 2013 keluar. Wilayah PT SKB dikurangi sekitar 1.750 hektar sebagai akibat dari Permendagri No. 76 Tahun 2014, yang keluar tidak lama kemudian.

Permendagri ini memasukkan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ke wilayah Musi Rawas Utara sebanyak 12.000 hektar. Ketika PT Gorby Putra Utama menggunakan lahan PT SKB dan mulai menggunakan oknum dari Mabes Polri untuk menakut-nakuti karyawan PT SKB, konflik ini semakin rumit.

“Ada dugaan oleh pak Sarifuddin Sudding, aparat diperalat oleh orang kuat. Pertanyaanya siapa orang kuat itu? apakah mereka lebih kuat dari Komisi III?” ujar Nasir sambil sedikit berkelakar.

Baca Selengkapnya

BERITA

Miliki Metode Berbeda, Baznas dan Kemensos Mampu Kerja Kolaboratif Entaskan Kemiskinan

Oleh

Fakta News
Miliki Metode Berbeda, Baznas dan Kemensos Mampu Kerja Kolaboratif Entaskan Kemiskinan
Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dia menepis anggapan yang menyebut adanya persaingan antarlembaga pemerintah terkait program pengentasan kemiskinan.

“Kami melihat program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan yang sama-sama dijalankan oleh kedua mitra kami di Komisi VIII DPR, yakni Kemensos dan Baznas, bukan sebagai bentuk tumpang tindih tupoksi apalagi bentuk persaingan antar lembaga. Jika dicermati, ada sejumlah perbedaan dari segi metode dan basis data yang digunakan,” jelas Wisnu kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa, (27/5/2024).

Legislator PKS ini menjelaskan, selama ini Kementerian Sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data untuk melakukan pensasaran program pemberdayaan. Meskipun demikian, Wisnu menilai metode tersebut memiliki sejumlah catatan.

“Temuan kami di lapangan, banyak warga prasejahtera yang tidak terdaftar DTKS sehingga secara administratif tidak masuk kriteria Kemensos guna memperoleh bantuan sosial. Hal itu yang membuatnya sulit untuk diadvokasi,” jelas Wisnu.

Celah ini, demikian Wisnu melanjutkan, mesti dioptimalkan oleh Baznas untuk mengadvokasi mereka. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi semisal Z Chicken dan Kita Jaga Usaha (KJU).

“Meskipun dalam pensasaran programnya Baznas menggunakan basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK, selama kandidat masuk kriteria delapan asnaf zakat, maka kelompok ini berhak dibantu oleh Baznas. Sebab itu, kami melihat tren yang positif dari kerja kolaboratif dua mitra Komisi VIII dalam usaha mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain,” terang Wisnu.

Melalui pengelolaan zakat secara nasional, Baznas mengungkapkan pihaknya telah mengentaskan kemiskinan sebanyak 574.903 jiwa, di mana 303.634 jiwa di antaranya dari zona miskin ekstrem. Demikian hal itu dipaparkan Ketua Baznas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR, Senin 27 Mei 2024.

Lebih lanjut, Wisnu juga mendorong penguatan strategi branding Baznas dalam upaya meningkatkan realisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Strategi penguatan branding perlu dilakukan untuk memaksimalkan realisasi potensi zakat nasional.

“Potensi pengumpulan dana zakat dari kementerian, lembaga, BUMN, dan korporasi mampu mencapai Rp 42,8 triliun per tahun, namun per 27 Februari 2024 realisasi pengumpulan zakat Baznas baru mencapai Rp 881 miliar,” ungkapnya.

Artinya, lanjut Wisnu, selain diperlukan strategi branding yang kuat sehingga membuat orang tertarik berzakat di Baznas, juga perlu dipertimbangkan metode yang membuat orang mudah untuk berzakat, yaitu sesuatu yang praktis dan akuntabel.  “Teknologi itu untuk memudahkan, bukan mempersulit,” ucapnya.

Selain dari sisi branding, Wisnu juga menyoroti sisi kebijakan terkait akar masalah dari kurang optimalnya realisasi pengumpulan zakat nasional. Wisnu menilai kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat salah satunya akibat tidak adanya kompensasi yang sepadan.

“Ketika pungutan zakat telah dikenakan kepada individu, sebetulnya akan lebih fair bila hal itu juga berpengaruh terhadap persentase kewajiban pajak individu tersebut. Misalnya, jika persentase zakat kita 2,5 persen, sementara pajak PPN kita maksimal 20%. Maka, apabila kewajiban zakat yang 2,5 persen itu sudah ditunaikan, semestinya persentase wajib pajak kita berkurang sehingga menjadi 17,5%,” beber Wisnu.

Wisnu menambahkan, jika konsep proporsionalitas itu bisa diterapkan, bahkan dilegitimasi melalui peraturan setingkat undang-undang, potensi zakat yang triliunan itu bukan menjadi hal yang mustahil untuk dicapai.

Baca Selengkapnya