Warga Talaud Berterimakasih Kepada Pemerintah dan Pertamina Atas BBM Satu Harga
Jakarta – Tuange (46), seorang nelayan dari Desa Kordakel, Kecamatan Kabaruan, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara menceritakan kisahnya untuk memperoleh BBM. Tiap hari dirinya harus merogoh uang hingga Rp25.000-Rp30.000 hanya untuk mendapatkan satu liter BBM. Akibatnya, dirinya bersama masyarakat di daerah terpencil itu mesti membayar lebih mahal untuk barang kebutuha sehari-harinya.
“Pulau ini termasuk daerah terpencil dan kesulitan aksesnya itu luar biasa. Dulu harga BBM mahal sekali, bisa Rp25.000 sampai Rp30.000 per liter, karena memang belum ada SPBU. Maka BBM datang dari daerah-daerah lain. Apa-apa semua mahal, seperti ikan kan mencarinya pakai bensin, semua kebutuhan sehari-hari pokoknya mahal,” ungkap Tuange.
Hal senada pun diungkapkan seorang pengemudi Bentor (Becak Motor) Jeffry (41) warga Desa Lirung, Kecamatan Lirung, Kepulauan Talaud. Jeffry sempat mengeluh akan sulitnya mendapatkan BBM di Pulau itu.
“Disini tidak ada SPBU Pertamina, Bentor mengisi BBM di pengecer. Sehingga tarif yang di tagih pun mahal dan ikut naik, karena saya sendiri rasanya setengah mati cari BBM untuk menjalankan Bentor,” tutur Jeffry.
Namun itu hanyalah cerita lama. Talaud merupakan salah satu wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang menjadi wilayah target Program BBM Satu Harga yang diamanahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada PT Pertamina (Persero), khususnya di pulau Sulawesi.
Nah, melalui Program BBM Satu Harga ini, warga Talaud kini bisa bernafas lega. Karena harga BBM di daerah terpencil itu sudah sama dengan harga BBM yang ada di pulau Jawa.
Warga Talaud antri BBM di SPBU Pertamina di Talaud, Sualwesi Utara
Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII merealisasikan lima dari empat target SPBU Kompak di 2017. Kini di Kepulauan Talaud sudah ada dua lembaga penyalur BBM, yakni SPBU Kompak 76.958.06 di Kecamatan Melonguane dan SPBU Kompak 76.958.07 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud.
Tiga titik BBM Satu Harga lainnya di Sulawesi, yakni SPBU Kompak 76.937.23 dan 76.936.22 di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara serta SPBU Kompak 76.946.01 Desa Una-una Kecamatan Una-una, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
Unit Manager Communication & CSR MOR VII M Roby Hervindo mengatakan, dalam melaksanakan program BBM Satu Harga, khususnya di Sulawesi tidaklah mudah. Pasalnya, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi mengingat kelima wilayah tersebut merupakan wilayah 3T sehingga medan yang ditempuh dalam distribusi BBM cukup berat.
“Pengiriman BBM terjauh adalah ke Kepulauan Talaud. Suplai BBM ke SPBU Kompak 76.95806 Pulau Melonguane, Kepulauan Talaud ini dikirim menggunakan kapal tongkang yang menempuh jarak 211 KM dengan waktu tempuh 20 jam dari Terminal BBM Bitung, Sulawesi Utara,” ujarnya melalui siaran pers Pertamina yang diterima Fakta.news di Jakarta, Kamis (11/1).
Roby menuturkan, total penyaluran BBM ke lima SPBU Kompak ini dialokasikan sesuai kuota pemerintah yakni Premium 369 KL/Bulan dan Solar 152 KL/Bulan. Selain BBM Premium dan Solar, SPBU Kompak ini juga menyalurkan BBM Pertalite dan Solar non subsidi.
“Biaya distribusi yang dikeluarkan Pertamina untuk lima lokasi SPBU Kompak tersebut tidak sedikit, yakni lebih dari Rp 550 juta per bulan,” ungkap Roby.
Sementara itu, Kapten Kapal Kei Yo Antonius yang bertugas membawa BBM ke Kepulauan Talaud mengatakan, tingkat kesulitan yang dihadapi dalam mengantarkan BBM ke Kepulauan Talaud cukup tinggi.
“Pengiriman BBM melalui laut ini seringkali menghadapi kendala yakni cuaca yang tiba-tiba berubah. Karena di Talaud, dalam setahun minimal sekitar delapan bulan cuaca tidak bersahabat. Ditambah dengan kondisi di Talaud yang belum memiliki dermaga sehingga kami sangat berhati-hati agar BBM dapat sampai di tujuan dengan selamat,” tutur Antonius.
Sebelum SPBU kompak didirikan, harga BBM di tingkat pengecer di lima wilayah tersebut rata-rata berkisar antara Rp 10.000- hingga Rp 35.000- per liter. Dengan adanya SPBU Kompak, saat ini masyarakat di kelima wilayah tersebut dapat membeli produk BBM dengan satu harga yang sama yakni Premium dengan harga Rp 6.450/liter, Pertalite seharga Rp 7.500/liter, dan produk Solar seharga Rp 5.150/liter.
Demikian pula diungkapkan Tuange dan para nelayan lainnya di Kepulauan Talaud, bahwa mereka kini dapat merasakan BBM Satu Harga dengan daerah-daerah lain dan harga yang terjangkau dibandingkan sebelumnya.
“Harga BBM sekarang sudah murah dan dapat saya katakan sangat membantu pekerjaan saya dalam mencari ikan, biaya operasional nelayan menjadi lebih efisien yang juga berdampak pada harga jual komoditi hasil laut yang lebih kompetitif,” kata Tuange.
Demikian pula dengan sang tukang Bentor Jeffry. Walaupun antrian panjang, tapi Jeffri mengaku tetap dapat.
“Kami sangat berterima kasih karena Pemerintah dan Pertamina sudah sangat peduli dan memperhatikan masyarakat, khususnya kami yang di perbatasan,” ungkapnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Legislator Tegaskan Kemenhub Perlu Kaji Ulang Pencabutan Status Bandara Internasional
