Tinjau TBBM Plumpang, Pertamina Pastikan Penyaluran Lancar
Jakarta – PT. Pertamina(Persero) memastikan penyaluran BBM dan LPG selama masa Satgas Natal dan Tahun Baru yang kurang lebih sudah berjalan selama 14 hari berjalan dengan baik. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan langsung ke Terminal BBM Plumpang, Jakarta pada Minggu (31/12) penyaluran hingga malam tahun baru tidak menghadapi hambatan.
Dalam kunjungannya ke Terminal BBM Jakarta Group Direktur Pemasaran Pertamina Muchammad Iskandar menyampaikan, masa Satgas kali ini berjalan lancar. “Kenaikan permintaan BBM dan LPG masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ujarnya saat kunjungan.
Iskandar juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh petugas Satgas, Awak Mobil Tangki, operator SPBU, pengendara motor satgas BBM dan seluruh pihak yang terlibat sehingga pelayanan BBM dan LPG dapat terlayani dengan baik.
“Berkat mereka yang bertugas selama masa liburan ini, pelayanan dapat berjalan dengan baik. Mereka rela jauh dari keluarganya meskipun yang lain sedang berlibur,” katanya usai bercakap dengan salah satu AMT.
Pertamina memang membentuk Tim Satgas Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 yang bertugas sejak 18 Desember 2017 hingga 8 Januari 2018. Selama masa itu, Pertamina memprediksi adanya perubahan pola konsumsi BBM, LPG dan Avtur di masyarakat.
Pertamina mencatat bahwa dalam kurun waktu 18-31 Desember 2017, terjadi peningkatan pada konsumsi Gasoline (Premium, Pertalite, Pertamax Series) sebesar 94.000 KL atau naik sekitar 2.4 % dari pemakaian rata-rata satgas pada tahun 2016 yaitu di angka 92.000 KL. Sedangkan jika dibandingkan kondisi normal, konsumsi Gasoline naik sekitar 5,7% yang rata-rata pemakaiannya sebanyak 89.000 KL.
Di sisi lain, konsumsi Gasoil (Solar, Dexlite dan Pertamina Dex) tercatat mengalami kenaikan sebanyak 39.000 KL atau kurang lebih sebesar 8,4% jika dibandingkan konsumi pada satgas 2016 tahun lalu yang hanya sekitar 36.000 KL. Sebaliknya jika dibandingkan dengan kondisi pemakaian normal, rata-rata konsumsi pada satgas 2017 kali ini justru mengalami penurunan yaitu 39.000 KL atau sekitar 2,5% dibanding pada kondisi normal yaitu pada angka 40.000 KL. Lokasi yang mengalami peningkatan konsumsi paling tinggi terutama di jalur tol dan jalur wisata.
Sedangkan untuk LPG saat ini berada dalam stok sangat aman yaitu sekitar 17 hari. Kondisi ini sudah melebih batas aman minimal yang ditentukan oleh PERMEN ESDM No.26 tahun 2009, yaitu sebesar 11 hari. Rata-rata penyaluran LPG pada periode satgas Natal Tahun Baru sampai dengan 31 Desember 2017 kali ini mencapai 23,7 ribu metrik ton atau sekitar 2 persen di atas rata-rata penyaluran normal dan sekitar 1 persen di atas rata-rata penyaluran periode satgas tahun 2016 lalu.
Pada periode satgas Natal dan Tahun Baru ini menyiapkan 9 titik Kiosk Pertamax, 15 titik motoris BBM kemasan, 5 titik mobil tangki dispenser, 35 titik SPBU Kantong yang tersebar di sejumlah titik strategis terutama di jalur mudik. Selain itu, Pertamina juga menyiapkan 51 SPPBE sebagai SPPBE kantong dengan kapasitas skid tank lebih dari 2.200 Metrik Ton.
“Kami akan terus melayani kebutuhan BBM dan LPG masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru hingga masa Satgas ini berakhir pada tanggal 8 Januari 2018” jelas VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito. (ptm)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
