Selama Natal dan Tahun Baru, Masyarakat Sulawesi Banyak Minati BBM Berkualitas
Jakarta – Sepanjang masa satgas Natal dan Tahun Baru 2018, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VII mencatat kenaikan konsumsi harian BBM berkualitas atau non subsidi di wilayah Sulawesi mencapai 25% atau 38,7 Kiloliter (KL)/hari untuk Pertamax. Sementara Pertalite naik 15% atau sebesar 620,6 KL/hari dibanding konsumsi harian normal.
“Selama masa Tahun Baru, di Sulawesi, peningkatan yang cukup signifikan terjadi untuk konsumsi BBM jenis Pertalite. Total konsumsi BBM dengan RON 90 ini selama periode tahun baru tanggal 26-31 Desember 2017 lalu naik 37% atau sebesar 14.639 KL dibanding periode yang sama pada satgas tahun 2016. Sementara itu, konsumsi Premium turun 33% atau hanya sebesar 21.504 KL dibanding tahun sebelumnya,” jelas Unit Manager Communication & CSR MOR VII, M Roby Hervindo melalui siaran pers yang diterima Fakta.news di Jakarta, Jumat (12/1).
Roby mengatakan, peningkatan konsumsi Pertalite secara khusus juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Total konsumsi BBM berkualitas berwarna hijau ini di Sulsel naik 66% atau sebesar 5.842 KL selama masa Tahun Baru dibanding tahun sebelumnya. Selain Pertalite, konsumsi rata-rata harian Dexlite juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 56% atau 56 KL/Hari pada masa libur Tahun Baru dibandingkan konsumsi harian normal.
Menurut pengakuan salah satu warga Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurlinda (24), bahwa dirinya mempercayakan BBM berkualitas dengan RON 92, Pertamax untuk bahan bakar kendaraan roda duanya.
“Selama liburan ini saya pakai Pertamax, karena dengan Pertamax kendaraan saya tarikannya lebih bagus, lebih kencang, dan lebih irit,” ujarnya di Makassar.
Sementara itu, hal yang sama juga terjadi di daerah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di kota Manado. Bahwea selama masa Tahun Baru, konsumsi Pertalite naik 31% atau sebesar 1.192 KL dibandingkan tahun sebelumnya.
Salah satu warga Manado Anwar Amir (28) mengaku hemat menggunakan Pertalite. “Walaupun hanya isi 1 liter saja, sudah sangat hemat dan irit kemana-mana,” ungkap Anwar di Manado.
Konsumsi LPG
Sementara itu, untuk total konsumsi elpiji non subsidi atau non PSO di Sulawesi selama masa satgas Natal & Tahun Baru naik 26,26% atau sebesar 1.856 Metrik Ton (MT) dibanding masa satgas tahun sebelumnya.
Lonjakan konsumsi elpiji non subsidi ini meningkat tajam khususnya di provinsi Sulawesi Utara, dimana konsumsi rata-rata harian pada masa tahun baru tangal 1- 8 Januari 2018 naik 482,73% atau sebesar 57 MT/Hari dibandingkan konsumsi normal harian. Sedangkan konsumsi harian elpiji subsidi 3 Kg (PSO) yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu hanya naik 0,27% atau 1.342 MT/Hari selama masa tahun baru dibanding konsumsi normal harian.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan masyarakat terhadap produk BBM dan LPG Pertamina. Pertamina akan terus senantiasa memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan kualitas pelayanan BBM dan LPG di masyarakat,” tutup Roby.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
