Kembangkan Panas Bumi, Pertamina Berkomitmen Bangun PLTP
Jakarta – Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan mengurangi emisi karbon sebesar 29 % hingga tahun 2030 mendatang. Pemerintah Indonesia pun kini ditantang untuk meningkatkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23 % pada 2025 mendatang.
Besarnya potensi EBT di Indonesia membuat PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina (Persero) terus mencari peluang kerja sama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia. Hal itu diungkapkan President Director PT Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin saat menjadi pembicara di sesi kesatu acara Pertamina Energy Forum (PEF) 2017 hari terakhir pada Rabu (13/12/2017).
Menurut Irfan, Geothermal atau panas bumi memiliki potensi hingga sebesar 29.000 megawatt (MW) di seluruh pelosok nusantara tetapi yang terpasang baru sekitar 1.800 MW. “Untuk itu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terus berkomitmen mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia,” katanya.
Kapasitas terpasang pembangkit milik PGE saat ini mencapai 587 MW , dan diperkirakan akan mencapai 2.137 MW pada 2025 mendatang seiring terbangunnya pembangkit yang sedang dibangun dan pembangkit-pembangkit baru.
Meski demikian, Irfan mengakui ada beberapa tantangan pengembangan PLTP ke depan, seperti tingginya investasi upfront, sekitar US$4-5 juta per MW, biaya pokok produksi (BPP) daerah yang belum ekonomis dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50/2017, tingginya risiko eksplorasi dan terbatasnya data geoscience dalam proses lelang wilayah kerja panas bumi, penolakan yang tinggi dari masyarakat setempat termasuk juga konflik selama proses akuisisi lahan, belum adanya regulasi yang mengatur penjualan energi panas bumi secara langsung (harus melalui offtaker).
“Tapi juga masih ada beberapa peluang seperti semakin banyak perusahaan multinasional seperti IKEA, Google, Nestle, Nike, Unilever dan Apple yang berkomitmen yerhadap pengembangan energi bersih (EBT). Pemerintah perlu mengembangkan skema power wheeling,” ungkap Irfan pada Pertamina Energy Forum (PEF)2017, di Jakarta dalam siaran pers Pertamina yang diterima Fakta.news, Kamis (14/12).
Adapun power wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik. Pemanfaatan bersama tersebut Ada dua skema, pertama untuk penggunaan sendiri, misalnya terdapat industri yang memiliki pembangkit listrik, ingin menyuplai listrik untuk pabriknya di tempat yang berbeda, karena tidak memiliki jaringan transmisi dan distribusi, maka industri tersebut menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.
Skema kedua adalah bukan untuk pemakaian sendiri, misalnya pembangkit listrik swasta (IPP) yang ingin menjual listriknya kepada konsumen industri. Karena tidak memiliki jaringan transmisi dan distribusi, maka IPP tersebut menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN. Tentunya perusahaan tadi maupun IPP yang memanfaatkan jaringan PLN, harus membayar sejumlah biaya tertentu.
President Director of General Electric Indonesia Handry Satriago mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mencapai 6 % dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan energi diperkirakan meningkat sekitar 6 %.
Menurut dia, dibutuhkan investasi yang besar sekitar US$600 miliar hingga 2040 mendatang serta investasi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengembangkan potensi EBT.
“Tantangan lain juga kita masih mengalami gangguan akibat kebijakan yang belum mendukung EBT, dengan frekuensi sekitar 5,58 kali pertahun atau 5,81 jam per tahun dan ini tentu menimbulkan kerugian hingga ratusan bahkan jutaan hal lain,” tutur Handry.
Senior Operating Officer Power Business Division Marubeni Corporation, Yoshiaki Yokota menyatakan kebutuhan akan Solar Photovoltaic atau pembangkit listrik berbasis panel surya (PLTS) di dunia akan meningkat secara drastic dalam 25 tahun ke depan, dan diperkirakan instalasi terpasang solar PV akan mencapai 12.879 GW pada 2040 dari 6.719 GW pada 2016.
Di satu sisi, harga baterai di unit modul solar PV trendnya semakin efisien, dari sekitar US$76 per watt pada tahun 1977 lalu menjadi US$0,30 per watt pada 2015, atau turun sepersepuluh dalam 10 tahun terakhir. Untuk itu perusahaan terus berinovasi dalam menyediakan teknologi pembangkit listrik berbahan energi terbarukan khususnya panas bumi dan solar PV yang efisien.
“Total kapasitas yang kami install di berbagai dunia sudah mencapai 12.284 MW secara net termasuk PLTS Sweihan dnegan kapasitas 1.177 MW di Abu Dhabi, dan PLTP Rantau Dadap 87 MW di Indonesia. Kita harus terus berinovasi mengingat investasi di pembangkit listrik tenagapanas bumi sendiri diperkirakan mencapai US$ 9 miliar dalam beberapa tahun ke depan,” imbuhnya.
Handry menamahkan, untuk PLTS Sweihan sendiri, ada beberapa faktor kunci yang membuat pembangunan PLTS berjalan sukses. PLTS yang memiliki total panel surya sepanjang 5,7 kilometer ini, yang terbesar di Abu Dhabi, melibatkan sindikasi dari 8 perbankan dari sisi pembiayaannya.
“Kunci percepatan lain adalah jaminan dari perinngkat surat utang pemerintah Abu Dhabi, dimana ia mendapat investment grade (AA+) dari S&P, proses tender yang cepat dan efisien, dimungkinkannya skema build and own operate (BOO) serta bankabilitas dari proyek Sweina sendiri,” papar Handry.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
