Kelola Blok Mahakam, Pertamina Dukung Ketahanan Energi Nasional
Jakarta – Empat hari lagi, yakni tepat pada 1 Januari 2018, Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang selam 50 tahun ini dikelola oleh perusahaan asing akan memasuki tonggak penting dan bersejarah, yakni akan dioperasikan secara penuh oleh bangsa Indonesia sendiri melalui PT Pertamina (Persero).
Pengelolaan ini menjadi tonggak penting karena Blok Mahakam adalah produsen migas terbesar di Indonesia saat ini dengan melampaui produksi kontraktor kontrak kerja sama asing Chevron Pacific Indonesia dan ExxonMobil Oil Indonesia. Dari Blok Mahakam, Pertamina diperkirakan akan memberikan tambahan kontribusi sekitar 34 % dari total produksi migas secara nasional.
Nantinya, pengelolaan Blok Mahakam akan dilaksanakan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). PHI ini adalah anak perusahaan Pertamina.
Blok Mahakam memang bukanlah wilayah kerja migas biasa. Cadangan yang ada di cekungan Kalimantan Timur itu diprediksi mencapai sekitar 50 triliun kaki kubik (TCF) gas dan 5 miliar barel (BBLS) minyak.
Kerja sama Blok Mahakam pun ditandatangani antara pemerintah dan pihak kontraktor yakni kerjasama Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation pada 1966 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada 1974, produksi minyak pertama Blok Mahakam dari Lapangan Bekapai mulai dilakukan. Selanjutnya, pada 1997, kontrak kerja sama selama 30 tahun pertama berakhir dan diperpanjang selama 20 tahun atau berlaku hingga 2017.
Pada 2008, Total E&P Indonesie kembali mengajukan perpanjangan kontrak ke pemerintah. Sementara itu, di sisi lain, yakni pada 2009, Pertamina juga menyampaikan surat keinginan mengelola Blok Mahakam. Akhirnya, pemerintah menetapkan kontrak kerja sama Mahakam dengan Total E&P Indonesie tidak diperpanjang dan selanjutnya menunjuk Pertamina sebagai pengelola baru.
Berdasarkan perkiraan, Blok Mahakam kini masih menyisakan cadangan 57 juta barel minyak, 45 juta barel kondensat, dan 4,9 TCF gas.
Sejak produksi dimulai pada 1974, Mahakam masih terus menghasilkan migas. Dalam RAPBN 2018, PHM ditargetkan untuk dapat berproduksi pada kisaran 1100 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) gas dan 48.000 barel per hari (BOPD) minyak.
Optimisme Pertamina
PT Pertamina (Persero) menyatakan optimis bisa menjaga tingkat produksi di Blok Mahakam setelah 1 Januari 2018. Direktur Utama PHI Bambang Manumayoso mengatakan, Pertamina telah melakukan berbagai persiapan dan strategi untuk tetap menjaga produksi migas Blok Mahakam dengan memastikan keberlangsungan kegiatan pengeboran dan well intervention pada saat peralihan dari Total E&P Indonesie ke Pertamina pada 1 Januari 2018.
Persiapan dan strategi tersebut juga dilakukan dengan senantiasa mengedepankan aspek QHSSE (quality, health, safety, security, and environment), menjaga dan meningkatkan produksi untuk ketahanan energi nasional, mengembangkan SDM yang ada, dan meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi yang semuanya bermuara pada penguatan bisnis sektor hulu.
Adapun beberapa persiapan yang sudah dilakukan Pertamina antara lain transfer pekerja Total E&P Indonesia, yang sudah mendandatangani perjanjian kerja dengan Pertamina, mencapai 98,23%, lalu telah melakukan pengeboran 14 unit sumur dari program 15 sumur pada 2017 dengan pencapaian HSSE yang baik.
Selain itu, Pertamina juga berhasil menekan biaya pengeboran sumur hingga lebih efisien 23% terhadap anggaran yang direncanakan, mencatat waktu pengeboran lebih cepat hingga 25%, mendapatkan potensi penambangan cadangan hingga 120%, memperoleh penambahan ketebalan reservoir sebesar 115%, dan pelaksanaan mirroring contract atas persetujuan SKK Migas untuk mempercepat proses kontrak dengan pihak ketiga penunjang operasi Blok Mahakam senilai USD 1,2 miliar.
Bambang menjelaskan, semua langkah persiapan dan strategi tersebut memang bukan hal yang mudah. Namun, Pertamina bersama otoritas terkait dan operator eksisting berupaya yang terbaik memastikan semua proses berjalan dengan lancar.
“Kami yakin bisa. Dan, sejauh ini sudah bisa membuktikannya dengan adanya pengeboran yang sesuai target, namun biaya lebih efisien dan waktu pengeboran lebih cepat. Ini adalah bukti bahwa dengan kerja sama berbagai pihak, alih kelola Blok Mahakam ini akan berjalan baik,” ungkap Bambang melalui siaran perss yang diterima Fakta.news, di Jakarta, Rabu (27/12). 
Menurut Bambang, pada 2018, Pertamina sudah siap menambah sumur pengembangan dari semula 55 sumur menjadi 65 sumur serta menyiapkan biaya investasi hingga USD 700 juta dan biaya operasional sebesar USD 1 miliar.
“Demikian pula untuk dukungan pekerja eksisting yang telah mendekati 100 % menjadi bukti kesiapan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam,” ujar Bambang.
Meski dikelola perusahaan asing dengan waktu yang cukup lama, namun sebagian besar pekerja di blok penghasil gas terbesar itu adalah warga negara Indonesia.
“Mereka adalah orang Indonesia asli yang bekerja di perusahaan asing untuk mengelola Blok Mahakam. Kemampuan anak negeri tidak perlu dipertanyakan lagi, karena itu peralihan status tidak menjadi masalah bagi mereka,” tandas Bambang.
Berbekal keberhasilan mengelola Blok Offshore saat Pertamina mendapatkan hak operatorship untuk Blok Offshore North West Java (ONWJ) pada 2009. Setelah lima tahun berjalan, blok di Pantai Utara Jawa Barat tersebut mencatatkan peningkatan produksi hingga 74%. Dimana produksi migas dari 23,1 MBOPD pada 2009, meningkat menjadi 40,3 MBOPD.
Demikian halnya dengan pengelolaan Blok West Madura Offshore (WMO) yang diambil alih Pertamina dari Kodeco pada 2011. Dalam kurun waktu empat tahun, Pertamina mampu meningkatkan produksi sebesar 48%, yakni dari 13,7 MBOPD pada 2011 menjadi 20,3 MBOPD.
Semua hal tersebut makin menjadi bukti nyata bahwa Pertamina memang telah siap mengelola dan meningkatkan produksi migas Blok Mahakam sebagai langkah mendorong ketahanan energi nasional.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
