Elia Massa Manik Ungkapkan Tantangan Pertamina Menuju World Class 2030
Jakarta – Dalam catatan akhir tahun PT Pertamina (Persero), Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, capaian Pertamina di tahun 2017 tidak boleh meninabobokan kita. Pasalnya, Pertamina juga telah mengidentifikasi segala kekurangan-kekurangan yang ada (project mapping), baik dari sisi project management yang masih banyak perlu ditata ulang hingga masih diperlukannya perbaikan roadmap menuju world class 2030 dari yang sebelumnya 2025.
“Roadmap ini perlu disesuaikan, karena saat ini perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di dunia internasional semakin menjadi kenyataan. Salah satunya ditandai dengan deklarasi-deklarasi dari berbagai negara yang menginginkan terjadinya full electric cars di kisaran tahun 2030 dan 2040. Kepedulian masyarakat terhadap energi terbarukan juga semakin tinggi,” terang Elia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Fakta.news, di Jakarta, Sabtu (30/12).
Hal ini, bisa dilihat dari antusiasme peserta acara Pertamina Energy Forum (PEF) 2017 yang membahas tentang renewable energi yang dihadiri lebih dari 1.500 orang. Menurutnya, dunia saat ini tengah memasuki fase VUCA, yaitu keadaan yang penuh dengan Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity yang mengharuskan kita mengembangkan strategi yang tepat serta mengimplementasikannya dengan pengetahuan, kecepatan, dan keberanian.
“Karenanya, untuk menyiapkan masa depan yang penuh disrupsi, Pertamina telah menyusun delapan prioritas World Class untuk mendukung visi pertamina dengan key focus kepada HSSE dan Sustainability, Human Capital Development, Upstream Growth, Gas Growth, Strengthening Refining & Petrochemical Business, New & Renewable Energy Development, Infrastructure & Marketing Development, dan Company Growth,” ucap Elia.
Agar delapan prioritas tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, Elia mengatakan, tiap individu bertanggungjawab untuk menyeleraskan tugasnya dengan delapan prioritas tersebut. Dia menekankan, bahwa tiap-tiap individu punya peranan untuk membawa Pertamina menjadi World Class di tahun 2030.
Tantangan dan Harapan di Tahun 2018
Sementara itu, Elia juga mengungkapkan bahwa di tahun 2017 Pertamina telah gencar melakukan sosialisasi keunikan dari industri energi, khususnya minyak dan gas. Kita harus memiliki pengertian dan cara pandang yang sama akan industri ini dengan semua stakeholders, termasuk para pekerja pertamina sebagai salah satu stakeholders terpenting.
Adapun tiga ciri industri itu adalah very high risk (beresiko tinggi), very high capital intensive (membutuhkan modal yang sangat besar), dan very high tekchnological exposure (membutuhkan teknologi tinggi).
Menurut dia, ciri-ciri industri tersebut membuat Pertamina tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan BUMN lainnya. Meskipun saat ini pertamina sering dikatakan sebagai BUMN terbesar dari sisi pendapatan, EBITDA atau pun net profit. Sejatinya, kita tidak boleh puas dan berbangga diri karena kalau kita bandingkan Pertamina dihabitatnya (industri energy khsusunya oil dan Gas).
“Kita masih perlu bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan dari sisi jumlah produksi, cadangan, kemampuan berinvestasi dan lain-lain,” ujar Elia.
Sementara itu, dalam rangka mengejar ketertinggalan tersebut, di tahun 2018 nanti, Elia menambahkan, pihaknya perlu bersatu padu dan menatap ke depan dengan lebih optimis. Dengan kerja keras, integrasi dan sikap terus mau belajar yang dibarengi dengan sikap jujur, tulus dan amanah.
Dari semua individu di dalamnya, Pertamina tidak saja akan mampu bersaing secara global, namun juga akan mampu mewujudkan ketahanan energy sesuai yang dicita-citakan Negara.
Terkait proyek-proyek yang belum perform, Elia mengaku, pihaknya akan menangani secara khusus dengan konsep optimalisasi.
“Itulah mengapa kita harus menyamakan cara pandang dalam menyikapi kekurangan dan kelemahan yang ada. Hanya dengan “lessons learned” dari kekurangan atau kelemahan yang ada itu, kita bisa bergerak melakukan perbaikan dengan lebih cepat dan terarah. Sehingga pondasi pertamina akan kokoh dalam menyongsong masa depan yang lebih gemilang dan bisa bersaing di dunia energy yang sebenarnya,” paparnya.
Selain itu, sesuai ciri industi energi yang pertama yaitu very high risk, Elia mengajak semua elemen Pertamina untuk merenungkan kembali pencapaian Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) kita. Pasalnya, di tahun 2018, dirinya ingin agar implementasi HSSE mulai di arahkan agar dapat melampaui budaya, bahkan menjadi sikap hidup kita sehari-hari baik dalam bekerja maupun dalam kehidupan pribadi.
“Kita tidak ingin mengalami kejadian seperti yang dialami oleh beberapa perusahan migas yang hampir bankrut atau ditutup selama-lamanya akibat kecelakaan kerja atau kegagalan dari aspek HSSE,” pungkas Elia.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
