Connect with us

PT Sentul City Layangkan Somasi, Rocky Gerung Diminta Kosongkan Lahan dan Bongkar Rumahnya

Jakarta – PT Sentul City diketahui telah melayangkan somasi kepada Rocky Gerung terkait permasalahan lahan di wilayahnya. PT Sentul City dalam somasinya meminta Rocky Gerung untuk mengosongkan lahan dan membongkar rumah di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Kabar ini disampaikan oleh Pengacara Rocky Gerung, Haris Azhar, yang menyebutkan ada dua surat somasi yang dikirimkan PT Sentul City ke kliennya. Somasi itu diterima Rocky Gerung pada 28 Juli dan kedua pada 6 Agustus.

“Minta mengosongkan tanah itu. Saya sama teman-teman jadi kuasa hukumnya,” kata Haris Azhar kepada wartawan, Rabu (8/9/2021) malam.

Haris Azhar mengatakan pihaknya telah membalas somasi itu. Pihaknya juga melaporkan perkara ini ke Badan Pertahanan Nasional (BPN).

“Udah (diterima) kira-kita 3 minggu yang lalu, kita udah balas, masih disomasi lagi kita balas lagi dan kita laporkan ke BPN. Kita udah serahkan ke BPN, tanya aja sama Pak Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN),” kata dia.

Hariz Azhar mengatakan tidak hanya Rocky Gerung yang diminta mengosongkan tanah itu, tetangganya juga diminta melakukan hal yang sama.

“Di lapangan sebenarnya nggak cuma Rocky, ada tetangga-tetangganya kena, dan itu sudah digusurin bahkan pakai ancaman kekerasan juga,” kata dia.

Haris menambahkan rumah yang berada di Bojong Koneng itu, telah dihuni Rocky Gerung selama belasan tahun.

“Rocky kan udah tinggal belasan tahun, tiba-tiba muncul hak guna bangunan. Itu kan aneh, tiba-tiba sertifikat atas nama orang lain, yaitu miliknya Sentul City,” katanya.

“Tapi kita udah laporin ke Kantor BPN tentang situasi ini. Kan bikin sertifikat kan harus tanya ke penguasa fisiknya. Nah, penguasa fisiknya Rocky kan udah lama, kok tiba-tiba keluar, ini aneh nih, kenapa sertifikat bisa keluar tanpa ada komunikasi dan persetujuan dari penguasa fisik. Kita udah cek di lapangan nggak pernah ada, Rocky nggak pernah tanda-tangan,” tutur dia.

Haris Azhar mengatakan tanah yang ditempati Rocky Gerung itu memang belum ada sertifikatnya. Dia menyebut Rocky adalah pihak yang berhak akan tanah itu.

“Tanah itu belum ada sertifikatnya. Barang siapa yang mau bikin sertifikat harus dapat persetujuan dari yang punya fisik. Sebetulnya yang paling berhak Rocky-nya,” jelasnya.

Dalam somasi yang dilayangkan PT Sentul Citu itu, Haris Azhar menjelaskan ada tiga tuntutan mereka. Pertama Sentul City memperingatkan Rocky bahwa pihaknya pemilik sah tanah seluas 800 meter persegi di RT 02 RW 11, Kelurahan Bojong Koneng, yang tertuang dalam SHGB Nomor 2411 dan 2412.

Kedua, akan ada tindakan tegas atau dugaan tindak pidana jika Rocky Gerung memasuki area itu. Ketiga, Sentul City juga mengancam merobohkan bangunan dengan meminta bantuan Satpol PP jika Rocky tak mengosongkan tanah itu.

“Apabila tidak membongkar dan mengosongkan maka akan meminta bantuan Satuan Polisi Pamong praja untuk merobohkan dan menertibkan bangunan-bangunan,” tutur Haris Azhar.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Kerumunan Holywings Kemang, Polisi Tetapkan Manager Outlet Jadi Tersangka

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap kasus kerumunan yang terjadi di Holywings Café Kemang pada awal bulan ini. Akhirnya pihak kepolisian menetapkan Manager Outlet Holywings Kemang JAS sebagai tersangka.

Sebelum menetapkan JAS sebagai tersangka, sebanyak 26 saksi telah diperiksa penyidik dari Polda Metro Jaya terkait kasus ini.

“Hasil gelar perkara ditetapkan satu orang tersangka inisial JAS ini adalah Manager Outlet Holywings Kemang, Jakarta Selatan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam konferensi pers Jumat (17/9/2021).

Yusri menyebutkan penetapan tersangka dilakukan karena kafe Holywings Kemang sudah tiga kali diberikan sanksi oleh Satpol PP terkait pelanggaran protokol kesehatan.

“Tersangka selaku Manager Cafe Outlet Holywings tersebut telah diberikan sanksi dari Satpol PP pada sebanyak tiga kali dari Februari, Maret dan September (2021),” jelas Yusri.

Kemudian, JAS dikatakan tidak menyediakan scan barcode aplikasi PeduliLindungi yang menjadi ketentuan operasional kafe pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga. Kata Yusri, JAS juga tidak mematuhi peraturan manajemen PT Holywings terkait protokol kesehatan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

“Tersangka ini juga tidak mematuhi peraturan yang telah dilakukan manajemen PT Holywings sendiri, di mana sudah dikeluarkan inbauan kepada seluruh outlet nya melalui surat internal tertanggal 24 Agustus 2021 lalu,” jelas Yusri.

Sebelumnya, Holywings Cafe digerebek polisi, tepatnya pada Minggu (5/9/2021) dini hari. Polisi melakukan razia dalam rangka pengawasan bar dan kafe di tengah masa PPKM level 3.

Saat razia tersebut, polisi menemukan kerumunan pengunjung di Holywings. Video kerumunan tersebut juga beredar luas di dunia maya.

Baca Selengkapnya

BERITA

DPR Telah Terima 11 Calon Hakim Agung, Puan Pastikan Proses Pemilihan Akan Transparan dan Akuntabel

Oleh

Fakta News
Puan Maharani Minta Perang Melawan Narkoba Tak Dikendurkan Meski Ada Pandemi
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan telah menerima 11 nama calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima penyampaian usulan nama-nama calon Hakim Agung tahun 2021 yang disampaikan Pimpinan KY di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Diketahui KY telah melakukan seleksi calon Hakim Agung sejak bulan Februari hingga Agustus 2021 dan membuka rekrutmen dari internal hakim karier maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Puan juga mengatakan selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan dan pemilihan Calon Hakim Agung di DPR dengan transparan, pada Senin (20/9/2021) dan Selasa (21/9/2021).

“Proses pemilihan calon Hakim Agung akan dilakukan secara terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/9).

Puan menjelaskan berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sebanyak 11 calon Hakim Agung tersebut disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Dia berharap seleksi yang dilakukan KY betul-betul menghasilkan calon Hakim Agung terbaik.

“Diharapkan hasil seleksi yang disampaikan kepada DPR RI adalah calon Hakim Agung yang layak untuk diajukan dan telah memenuhi kualifikasi sebagai calon Hakim Agung,” ujarnya.

Puan mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan kepada DPR RI telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menurut dia, meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, calon hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen.

“Hal ini penting dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan dan proses penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

Puan mengatakan Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan uji kelayakan 11 calon Hakim Agung hasil seleksi dari Komisi Yudisial. Pemilihan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Hakim Agung tahun 2021.

“Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi, namun tetap diperlukan sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sehingga rekrutmen calon Hakim Agung dapat memenuhi kebutuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung,” ujarnya.

Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon Hakim Agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses “fit and proper test” terhadap masing-masing calon Hakim Agung akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa (20-21 September).

Sebanyak 8 dari 11 calon Hakim Agung yang disampaikan KY kepada DPR RI adalah dari Kamar Pidana, 2 dari Kamar Perdata, dan 1 dari Kamar Militer. Ke-11 Calon Hakim Agung tersebut adalah:

Kamar Pidana:

1. Aviantara, S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

2. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

3. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)

5. Dr. Subiharta, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)

6. Suharto, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung)

7. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

8. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang)

Kamar Perdata

9. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten)

10. Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M. (Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung)

Kamar Militer

11. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Terus Berkurang, Tingkat Keterisian Hanya 6,9 Persen

Oleh

Fakta News

Jakarta – Tingkat keterisian pasien di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran dilaporkan terus mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan menurunnya kasus harian di DKI jakarta.

Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan, pada Jumat (17/9/2021) pukul 08.00 WIB, pasien hanya berjumlah 548 orang. Jumlah pasien pada Jumat pagi bertambah dibandingkan data kemarin, namun, jumlah penambahannya tidak signifikan.

“Jumlahnya bertambah lima orang, semula ada 543 pasien,” kata Aris, Jumat.

Aris mengatakan, seluruh pasien itu dirawat di empat tower RS Wisma Atlet Kemayoran, yakni Tower 4, 5, 6, dan 7 yang memiliki kapasitas sebanyak 7.894 tempat tidur. Dengan demikian, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di RSDC Wisma Atlet adalah 6,9 persen.

Angka ini sudah jauh menurun dibandingkan saat lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota pada Juli lalu, di mana BOR Wisma Atlet saat itu sudah berada di atas 80 persen.

Sementara itu Humas RSDC Wisma Atlet Kolonel Mintoro Sumego mengatakan, suasana di Wisma Atlet saat ini memang sudah lengang seiring dengan terus menurunnya jumlah pasien. Beban tenaga kesehatan juga sudah jauh berkurang.

Meski begitu, Mintoro memastikan, pihaknya tidak mengurangi jumlah tenaga kesehatan. Jumlah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di RS Wisma Atlet saat ini masih sama dengan saat lonjakan kasus pada Juli lalu.

“Tetap kami standby petugas medis dan relawan nakes. Belum ada arahan untuk mengurangi karena kami berjaga-jaga kalau nanti ada lonjakan,” kata Mintoro.

Mintoro mengatakan, jumlah tenaga kesehatan saat ini mencapai 2.418 orang, terdiri dari dokter, perawat, hingga relawan.

“Empat tower di RS Wisma Atlet juga masih kami fungsikan semua untuk pasien,” katanya.

Adapun pasien yang dirawat di RS Wisma kini terdiri dari berbagai kategori, mulai dari orang tanpa gejala (OTG), serta gejala ringan, sedang, dan berat.

Saat lonjakan kasus Juli lalu, RS Wisma Atlet hanya menerima pasien gejala sedang dan berat. Sementara itu, pasien tanpa gejala dan gejala ringan dialihkan ke fasilitas isolasi terpusat lainnya yakni RSDC Pasar Rumput dan Rusun Nagrak.

“Tapi sekarang di Pasar Rumput dan Rusun Nagrak sudah kami tutup karena jumlah pasien sudah jauh berkurang. Semuanya sekarang di Wisma Atlet,” ucap Mintoro.

Baca Selengkapnya