PSN 2020 Harus Bantu Pulihkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19
Jakarta – Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak COVID-19 pada Jumat (29/5/2020), meminta agar keberlanjutan PSN diprioritaskan pada percepatan proyek yang berdampak langsung bagi ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau Pemerintah untuk mengutamakan prinsip pemerataan pembangunan dan penciptaan efek pengganda bagi ekonomi rakyat dalam mengembangkan proyek strategis nasional di tengah pandemi Covid-19.
“Di tengah kondisi pandemi seperti ini, Pemerintah memang dihadapkan pada pilihan yang sulit di mana kesehatan masyarakat tetap menjadi fokus utama, tetapi di sisi lain harus menanggulangi dampak pandemi yang telah melemahkan perekonomian. Oleh karena itu, keputusan Pemerintah untuk melanjutkan pengembangan prioritas PSN harus dilakukan dengan sangat selektif dan hati-hati, serta mengutamakan proyek-proyek yang tidak hanya dapat berdampak langsung pada peningkatan aksesibilitas wilayah demi pemerataan pembangunan, melainkan juga dapat menyerap tenaga kerja penduduk lokal dalam setiap tahapannya,” kata Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (5/6/2020).
PSN merupakan proyek yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki fungsi strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, setidaknya 92 dari 223 proyek telah dirampungkan hingga tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 4.183 triliun.
Pada 2020, penambahan PSN akan diprioritaskan pada proyek yang memiliki daya ungkit besar bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi, bernilai tambah terhadap penghematan devisa, menghasilkan ekspor, hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah memperkirakan bahwa PSN akan menciptakan sekitar 19 juta lapangan pekerjaan baru secara agregat pada periode pembangunan tahun 2020-2024. Namun, dari 89 proyek baru senilai Rp 1.422 triliun yang pemerintah rekomendasikan untuk masuk ke dalam daftar PSN 2020, lokasi proyek masih didominasi di Pulau Jawa dan Kalimantan, yaitu masing-masing 25 proyek dan 17 proyek.
“Sejak rapat pertama bersama dengan Bappenas sebagai mitra kerja Komisi XI, saya sering mengingatkan mengenai prinsip pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerataan sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah terutama yang berada di luar Pulau Jawa. Sedangkan usulan PSN baru ini mayoritas masih terkonsentrasi di pulau Jawa dengan estimasi anggaran paling besar dibandingkan di wilayah lain seperti Kawasan Timur Indonesia,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar ini.
Puteri juga menyoroti pembiayaan PSN di tengah peningkatan belanja negara untuk menanggulangi dampak pandemi. “Terkait pembiayaan, kami mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan alternatif skema pembiayaan pada setiap PSN yang akan dilaksanakan. Alih-alih terus membebankan APBN 2020 yang kini tengah mengalami tekanan luar biasa, Pemerintah perlu lebih mendorong keterlibatan swasta melalui Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dengan begitu, diharapkan penanggulangan dampak pandemi dan pembangunan proyek strategis dapat berjalan berdampingan untuk pada akhirnya mengangkat kembali perekonomian Indonesia seperti sedia kala, atau bahkan lebih bertumbuh,” tutup Puteri. (alw/sf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
