Connect with us

PSBB Proporsonal Bodebek Diperpanjang Hingga 1 Agustus 2020

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor 443/Kep.398-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional di Wilayah Bodebek. Keputusan Gubernur itu ditekennya Sabtu, 18 Juli 2020.

“Pemberlakuan PSBB secara proporsional akan disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata juru bicara, sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad, dikutip dari rilis, Sabtu, 18 Juli 2020.

Dengan Keputusan Gubernur tersebut bupati/walikota di wilayah Bodebek yang meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi diminta menerapkan PSBB secara proporsional mengikuti level kewaspadaan masing-masing daerah. Perpanjangan PSBB Proporsional untuk wilayah Bodebek berlaku hingga 1 Agustus 2020.

Daud mengatakan pemberlakuan PSBB Proporsional khusus wilayah Bodebek tersebut mengikuti Keputusan DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB Transisi selama 14 hari mulai Jumat, 17 Juli 2020. Pertimbangan lainnya, indeks reproduksi Covid-19 atau Rt dari 29 Juni 2020 sampai 11 Juli 2020 mencapai 1,73.

Dengan perpanjangan PSBB Proporsinal tersebut, warga di wilayah Bodebek diminta mematuhi ketentuan dan aturan, serta konsisten menerapkan protokol kesehatan. Diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segara peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan COVID-19 bisa diputus,” kata Daud.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel Hadapi Gejolak Perekonomian Global

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri memberikan keterangan pers usai SKP tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (08/08/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Jakarta – Pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang mampu bertahan di tengah guncangan perekonomian global dan gejolak ketidakpastian yang sangat tinggi.

“APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (08/08/2022).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa di dalam SKP Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar APBN dijaga agar tetap kredibel, berkelanjutan, dan sehat.

Pada tahun 2022 ini, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen mejadi 3,2 persen untuk tahun ini. Di tahun mendatang, IMF memproyeksikan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia masih terus terjadi.

“Tahun depan akan lebih lemah lagi dari 3,6 ke 2,9 persen dari sisi pertumbuhan ekonomi global. Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat,” terangnya.

Sementara itu, pada tahun 2022, IMF mengatakan akan terjadi kenaikan inflasi global sebesar 6,6 persen di negara-negara maju dan 9,5 persen di negara-negara berkembang. Kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju tersebut, memicu pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas, yang memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.

“Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi dari baik kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural,” ujar Menkeu.

Realisasi Semester I Tahun 2022

Dalam keterangan persnya, Sri Mulyani juga memaparkan mengenai realisasi anggaran pada semester I tahun 2022. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada dalam posisi yang sangat baik dan akan terus dipertahankan pada semester II tahun 2022.

“Dilihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II yang mencapai 5,44 persen dan ini adalah pertumbuhan yang sangat impresif tinggi karena tahun lalu kuartal II itu pertumbuhannya cukup tinggi yaitu 7,1 (persen). Jadi baseline-nya sudah tinggi tahun lalu kuartal II dan tahun ini tetap bisa tumbuh di atas 5 persen bahkan di atas perkiraan optimis kami yaitu 5,2 (persen) ternyata realisasinya 5,44 (persen),” jelasnya.

Ditambahkan Menkeu, kondisi perekonomian Indonesia sudah seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19, baik dihitung dari sisi level GDP tahun 2021 maupun 2022. Defisit APBN juga masih relatif moderat.

“Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Menkeu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup kuat ini harus dijaga dari faktor-faktor pendukung domestik, seperti konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah.

“Bapak Presiden minta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia. Ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal III dan kuartal IV pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Piawai Memasak, Megawati Dedikasikan Resep Masakan untuk Cegah Stunting

Oleh

Fakta News

Jakarta – Di tengah kesibukannya, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Sukarnoputri ternyata piawai memasak dan mengolah makanan yang lezat dan bergizi. Tak hanya itu, Megawati juga telah merangkum resep masakannya dalam sebuah buku berjudul Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil untuk Generasi Emas Indonesia.

Kepiawaian memasak ditunjukkan dalam Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Puri Ardhya Garini di Kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (08/08/2022).

“Kurang kerja apa saya. Sebagai presiden, saya tidak pernah ketinggal untuk memasak (di rumah). Minimal satu atau dua menu. Tidak ada alasan untuk perempuan tidak bisa memasak. Ibu-ibu pejabat juga harus bisa memasak,” kata Megawati.

Menurut Megawati, memasak adalah upaya untuk merekatkan hubungan dan kasih sayang dalam berkeluarga. Dan hal itu ia peroleh dari orang tuanya, yang juga Ibu Negara pertama Indonesia Fatmawati.

Karena itu, Megawati mengajak seluruh kaum perempuan untuk bisa memasak dan juga berkarier. Sebab hal tersebut bukanlah suatu pertentangan.

“Kaum perempuan harus bisa masak, apa pun profesinya. Kaum perempuan koq lembek? Ayo bergerak! Tunjukkan bahwa kaum perempuan itu tidak lemah! Saya kalau berbicara lugas, kenyataan yang saya sampaikan, bukan seremonial. Ayo ibu-ibu, bangun!” kata Megawati yang disambut tepukan dan teriakan siap dari para hadirin Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting yang didominasi oleh kaum perempuan itu.

Megawati juga menjelaskan kalau permasalahan di Indonesia saat ini adalah stunting, yang tingkat prevalensinya mencapai 24,4%.

“Kalau saya inginnya, stunting di Indonesia itu nol persen,” kata Megawati.

Dalam sambutan sekitar 1,5 jam itu Megawati lebih banyak membahas persoalan prevalensi stunting dan upaya-upaya percepatan penurunan prevalensinya.

Selesai menyampaikan sambutan, Megawati kemudian mendemonstrasikan cara memasak dengan bahan yang murah dan bergizi yang diambil dari buku resep masakannya. Dipandu comedian Cak Lontong dan Akbar, Megawati memasak dua menu makanan, yakni Bobor Daun Kelor dan Opor Singkong. Kedua menu ini merupakan resep untuk Makanan Pendamping ASI bagi bayi usia 12 bulan hingga 24 bulan.

Dalam demonstrasi memasak, Megawati didampingi Dian Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa, dr. Dwi Kisworo Setyowireni Hasto Wardoyo, Sp.A., dan Hevearitaa Gunaryanti Rahayu.

Bobor Daun Kelor berbahan beras, daun kelor mentah, santan, ikan lele, minyak, buah pir. Total biaya untuk memasak makanan ini hanya sebesar Rp3.700,- Dalam makanan semurah ini tersedia 12 jenis gizi dalam resep makanan ini. Selanjutnya Megawati juga memasak Opor Singkong yang berbahan singkong, daging ayam, tahu, santan. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp3.200,- dan terdapat 12 gizi yang terkandung di dalamnya.

Buku Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil; untuk Generasi Emas Indonesia ditulis oleh Hevearita G. Rahayu berdasarkan resep-resep masakan yang dimiliki Presiden kelima RI Megawati Sukarno Putri. Buku ini sebagai bentuk jawaban atas keprihatinan terhadap masalah stunting yang dialami anak-anak Indonesia. Sumber dan bahan pangan yang kaya gizi sangat melimpah dan beraneka ragam di Indonesia. Namun, anak-anak justru mengalami stunting.

Karena itu sang penulis buku, Heavirita atau biasa disapa Mbak Ita mengatakan buku resep makanan Megawati Sukarno Putri didedikasikan dan ditujukan untuk mengatasi permasalahan utama anak-anak Indonesia, yakni stunting.

Kondisi stunting di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan di mana satu dari empat balita di Indonesia mengalami stunting. Padahal stunting merupakan ancaman bagi masa depan anak-anak Indonesia.

“Buku ini bisa menjadi edukasi sehingga masyarakat bisa membuat masakan yang betul-betul penuh dengan gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak usia di bawah dua tahun,” kata Mbak Ita yang juga Wakil Wali Kota Semarang ini.

Buku setebal 235 halaman dan berisi 164 resep makanan ini menurut Mbak Ita, ditulis dan disusun selama enam bulan. Proses penyusunannya telah mendapat kajian dan telaahan dari ahli gizi.

Dalam pengantar di buku resepnya, Megawati menyatakan penulisan buku Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil untuk Generasi Emas Indonesia didasari oleh semangat berdaulat di bidang pangan, mengangkat keseluruhan khazanah kuliner Nusantara, pentingnya makanan bergizi dengan harga terjangkau, sebagai pedoman praktis dalam mengatasi stunting dengan memberikan resep makanan guna memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan generasi muda Indonesia dari umur 6 bulan hingga 24 bulan.

Buku resep makanan ini mengambil bahan-bahan makanan yang bisa ditanam secara berdikari atau dibeli dengan harga terjangkau.

Gerakan mencukupi makanan bergizi bagi anak-anak di bawah usia dua tahun (baduta) dilakukan dengan mengedepankan semangat gotong royong.

“Kecukupan gizi sejak berada di dalam kandungan,” pernyataan tegas dari Megawati.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutan di dalam buku ini menyebutkan hadirnya buku resep-resep Megawati ini adalah sebuah wujud nyata dalam upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan dalam mengatasi stunting.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakI Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya mengatakan menu dalam buku ini menyajikan secara rinci tentang kandungan nutrisi, porsi makanan, dan variasi menu yang mencukupi sesuai usia bayi di bawah usia dua tahun. Resep masakan berbasis pangan lokal yang mudah didapat, aman, sehat, dan murah.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) mengatakan buku berisi berbagai resep, bahan makanan berikut berat bahan makanan serta cara memasak ini ditulis secara rinci.

Buku resep ini juga mencantumkan nilai gizi untuk membantu mengedukasi para ibu di Indonesia mengenai pemenuhan nutrisi anak. Ditambah keterangan tambahan mengenai harga yang dibutuhkan untuk menyediakan makana tersebut sehingga bisa menjadi bahan acuan jika ingin berwirausaha kuliner untuk pemberdayaan ekonomi keluarga.

Menurut dr. Hasto, salah satu upaya pencegahan stunting adalah melalui perbaikan pola makan. dr. Hasto juga mengapresiasi Megawati sebagai Presiden kelima RI dalam memberi inspirasi dan sumbangsih dalam mewujudkan strategi Trisakti untuk percepatan penurunan stunting di Indonesai.

Hadir dalam Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting itu Presiden Kelima RI Megawati Sukarno Putri, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D., Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Agus Subiyanto, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Irjen Polisi dr. Asep Hendradiana, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Brigjen Polisi dr. Hariyanto, Sp.PD.

Selain itu juga hadir Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa, Ketua Jalesenastri Vero Yudo Margono, Ketua PIA Ardhya Garini Inong Fadjar Prasetyo, Ketua Dharma Wanita Persatuan BKKBN dr. Dwikisworo Setyowireni Hasto Wardoyo,Sp.A, anggota DPR RI Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, dan Sadarestuwati, serta Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hadir secara virtual Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawanita, SE., M.Si.

Acara Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting dengan tema Kolaborasi Demi Anak Negeri untuk Mewujudkan SDM Unggu Indonesia Maju ini dipandu oleh master of ceremony (MC) Gilang Dirga dan Azizah Hanum. n (KIS/FBA/AND/AHS)

 

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Berharap Kepala Desa Ikut Dukung Percepatan Program PTSL

Oleh

Fakta News
Legislator Berharap Kepala Desa Ikut Dukung Percepatan Program PTSL
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widiyantoro saat berfoto bersama. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro berharap seluruh Kepala desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia menekankan bahwa Program Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah itu salah satu tujuannya untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dan menyukseskan Reforma Agraria.

“PTSL merupakan Program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang harus dikerjakan secara seksama dan bersama-sama dengan berbagai pihak. Termasuk para Kepala desa dan tentunya pemerintah kabupaten/kota,” ungkap Agung dalam keterangannya kepada media, Jumat lalu (5/8/2022).

Dijelaskannya PTSL itu merupakan salah satu PSN dari pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN.  Tujuannya diantaranya untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dan menyukseskan Reforma Agraria. Pasalnya, Ia melihat masih terdapat ketimpangan penguasaan persoalan tanah. Satu sisi ada perusahaan besar memiliki akses yang cukup luas terhadap tanahnya. Namun, di sisi lain ada petani penggarap yang belum memiliki satu meter tanah pun.

Padahal, lanjutnya tanah memiliki peran strategis bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum hak atas tanah masyarakat menjadi salah satu cara agar masyarakat dapat kesejahteraan masyarakat ikut bertambah, bisa melalui akses permodalan ke perbankan.

Di samping itu, sertifikat tanah juga berfungsi sebagai jaminan atas tanahnya jika ke depan ada proyek strategis nasional di Kabupaten Brebes, yang notabene sebagai daerah pemilihannya (Dapil). Menurutnya, tidak ada yang tahu arah perkembangan zaman, namun jika sudah bersertifikat, maka ada ganti untung yang bisa didapat jika ada proyek strategis nasional di daerahnya.

“Kepala desa harus memiliki visi, misi bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan PTSL kebutuhan akan sertifikat terpenuhi, dan itu secara tidak langsung dapat meningkatkan kesehateraan rakyat. Oleh karenanya, ayo bareng-bareng kita dukung program pemerintah ini, kendalanya apa saja, bisa diminimalisir bersama,” ujar Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Baca Selengkapnya