Connect with us
Parlemen

Proses ‘Carry Over’ RUU, Baleg Revisi Tatib Prolegnas

Proses ‘Carry Over’ RUU, Baleg Revisi Tatib Prolegnas
Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto: DPR RI

Jakarta – Poin ketentuan mengenai carry over Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi pembahasan utama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019. Untuk itu, Baleg DPR RI akan merevisi Perubahan Tata Tertib (Tatib) DPR dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat memimpin rapat yang digelar di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019) mengatakan,  revisi Tatib tersebut bertujuan agar proses carry over bisa sesegera mungkin dapat dilaksanakan. Rieke menjelaskan, ada beberapa catatan yang membuat perlunya revisi tata tertib dan Peraturan DPR terutama mengenai perubahan redaksional soal naskah akademik.

“Kalimat terminologi yang dipakainya itu menyiapkan harusnya harus setiap RUU prioritas wajib disertai dengan draf naskah akademik dan draf RUU,” ujar Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sembari mengajukan pertanyaan kesediaan seluruh Anggota Baleg untuk merevisi Tatib dan Peraturan DPR RI itu.

Termasuk, kesepakatan harus adanya naskah akademik dan naskah draf RUU yang akan masuk Prolegnas prioritas, jika bisa RUU yang masuk Prolegnas sudah ada naskah akademik dan draf RUU-nya. Pada kesempatan itu para peserta rapat yang hadir pun kemudian secara serempak menyatakan persetujuannya.

“Berdasarkan persetujuan ini, Baleg DPR RI menyepakati adanya Perubahan Tatib DPR dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional dimana mekanisme carry over harus ada di dalamnya,” papar Rieke. (pun/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

MUI Lakukan Standarisasi Dai untuk Satukan Visi dan Koordinasi Langkah Dakwah

Oleh

Fakta News
Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, KH Cholil Nafis

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memulai kegiatan standardisasi dai atau sertifikasi dai. Visi dan koordinasi dakwah menjadi bahasan dalam kegiatan itu.

“Para dai yang sudah berkiprah di masyarakat diundang ke MUI untuk musyawarah dan tukar pikiran agar menyatukan visi dan koordinasi langkah dakwah. Merekalah yang akan direkomendasi oleh MUI sebagai dai,” kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, KH Cholil Nafis, dalam keterangannya, Senin (18/11/2019).

Cholil mengatakan materi yang dibahas secara garis besar meliputi wawasan keislaman, wawasan kebangsaan, dan metode dakwah. Dia mengatakan juga dibahas Islam wasathiyah (moderat).

“Materi wawasan Islam wasathi (moderat) mengulas tentang paham Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para sahabatnya. Islam wasathi sebagai arus utama paham Islam Indonesia,” kata dia.

“Mengikuti akidah ahlussunnah wal-jamaah. Islam yang tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrim kiri,” tambah Cholil.

Dia mengatakan wawasan kebangsaan dipaparkan tentang kesepakatan kebangsaan (al-ittafaqaat al-wathaniyah) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai ajaran Islam, sudah final, dan mengikat. Cinta Tanah Air adalah bagian dari iman sehingga membela negara adalah bagian dari implementasi beragama Islam.

“Metode dakwah yang disepakati adalah yang menguatkan keagamaan Islam sekaligus memperkokoh persatuan dalam bingkai NKRI. Permasalahan khilafiyah (beda pendapat) harus ditoleransi dan menghormati perbedaan. Namun masalah penyimpangan (inhiraf) penodaan agama harus diamputasi,” jelasnya.

Cholil mengatakan standardisasi dai dilakukan untuk menyatukan persepsi dan langkah dakwah dalam mengembangkan ajaran Islam. Dia mengatakan para dai sepakat untuk mengembangkan Islam untuk memperkuat kesatuan bangsa.

“Di akhir acara semua peserta dai bersepakat untuk mengembangkan dakwah Islam wasathi dan menjaga keutuhan NKRI,” tuturnya.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Tak Hanya di BUMN, Radikalisme Juga Sudah Masuk di Instansi Pemerintah

Oleh

Fakta News
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius

Jakarta – Kementerian BUMN ramai dibicarakan karena ada isu terpapar radikalisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan bukan hanya BUMN, radikalisme juga sudah masuk ke hampir seluruh instansi.

“Sekarang gini, jangankan BUMN, semuanya ada kok, polisi aja ada kok polwan, saya ngomong sama Polri. Tapi tebal-tipis, sedikit-banyaknya kan masih beda-beda. Tapi sudah di mana saja. Artinya, tugas kitalah sekarang mereduksi itu,” ujar Suhardi di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Suhardi tidak merinci pasti sejauh mana data yang dimiliki BNPT terkait paparan radikalisme di Kementerian BUMN. Namun, kata Suhardi, pihaknya pernah melakukan upaya pencegahan.

“Saya sudah memberikan ceramah permintaan Menteri BUMN yang lama 184 CEO-nya saya berikan masalah resonansi kebangsaan dan juga bahaya-bahaya dan pencegahannya,” katanya.

“Jadi ada treatment-treatment khusus ketika kita melihat ada anggota kita yang mungkin dalam tanda petik agak lain. Artinya, yang sekarang kita kerjakan bagaimana yang sudah ada dan bagaimana untuk rekrutmen ke depannya,” imbuh Suhardi.

Tidak hanya di Kementerian BUMN, menurut Suhardi, radikalisme juga berkembang di mana sana. Dia sudah memetakan sebaran paham tersebut di setiap instansi. Untuk itu, tinggal bagaimana upaya menguranginya.

“Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang nggak ada jurnalis? Mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu? Semuanya kita tugas kita mereduksi supaya menjadi aman kemudian punya wawasan kebangsaanlah jati diri,” katanya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Langgar Janji Kampanye, Anies Disebut Tak Konsisten Terkait Penggusuran di Sunter

Oleh

Fakta News
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono

Jakarta – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Gubernur Anies Baswedan tak konsisten. Gembong menyindir Anies terkait kasus penggusuran permukiman liar di atas saluran penghubung Kali Sunter, Jakarta Utara.

“Pak Anies hanya ingin mendapatkan simpati masyarakat. Makanya Pak Anies sampaikan program itu (tidak menggusur). Tapi kan akhirnya tidak konsisten, apa yang diucapkan tidak konsisten. Faktanya, hari ini Pak Anies melakukan penggusuran,” kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin, 18 November 2019.

Gembong mengatakan penggusuran bisa dilakukan untuk menata wilayah ibu kota. Hanya saja, Gembong menyayangkan janji Anies tak akan menggusur saat kampanye Pilgub 2017.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut tindakan Anies tak sesuai dengan janji manis yang diumbar dulu. Wilayah Sunter, Jakarta Utara, merupakan lumbung suara Anies yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno.

“Cuma itu persoalanya. Yang sekarang harus jadi catatan Pak Anies. warga yang tergusur mendapat tempat layak huni. itu yang harus dipikirkan,” ucap Gembong.

Sebelumnya beredar rekaman video penggusuran berujung kericuhan di Sunter pada Kamis, 14 November 2019. Penertiban bangunan liar yang dilakukan personel gabungan Kepolisian, Satpol PP, dan PPSU itu ditolak pemilik bangunan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah disosialisasikan sebelumnya. Proses pembongkaran rumah juga melibatkan warga sekitar.

“Sesuai sudah dikomunikasikan lebih dari dua bulan (lalu) dan itu sepengetahuan mereka,” kata Wali Kota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 18 November 2019.

 

Adn

Baca Selengkapnya