Progres Pembangunan Tol Trans Sumatera Diharapkan Rampung Lima Tahun Kedepan
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyatakan, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera memang menjadi konsen dari Komisi VI DPR dan menjadi proyek yang akan didorong dari periode pemerintahan sebelumnya dan harus dilanjutkan pada periode pemerintahan ini.
Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI meninjau progres pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin di Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021), Hekal menargetkan agar pembangunan tol ini bisa maksimal dan dalma waktu lima tahun kedepan sudah mendekati selesai.
“Memang kendala-kendala yang dialami masih juga terkait dengan masalah pembebasan lahan itu agak tersendat, dimana pembiayaan juga lagi berat. Apalagi kita sama-sama tahu dalam kondisi Covid ini ada batasan untuk berlalu lintas, sedangkan hitungan dari Tol ini memang sedari awal sudah kita pahami bersama akan berat, tetapi ini menjadi program negara untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian,” ungkap Hekal.
Ia mengatakan, pembangunan Jalan Tol tersebut diharapkan juga bisa menurunkan biaya logistik. “Tetapi kan otomatis biaya ini terpaksa harus ada yang terbebani, dalam hal ini PT Hutama Karya. Semenjak ada proyek ini, dengan pembiayaan baik dari PMN maupun dari hutang, mengalami beban bunga yang sangat berat. Oleh karenanya hal ini yang perlu kita bicarakan. Semakin dia kita berikan modal maka dia akan semakin banyak menarik hutang dan kemudian akan lebih besar biaya bunganya,” ujarnya.
Tahun ini saja, lanjut Hekal, PT Hutama Karya sudah mulai rugi dan kalau tahun depan ini berlanjut akan semakin rugi. “Kita pikirkan bersama dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, dengan harapan bahwa proyek ini jadi tapi juga jangan sampai Hutama Karya malah terkatung-katung ataupun bangkrut gara-gara kita bebani dengan tugas seperti ini. Itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk mencari jalan keluarnya,” papar politisi Fraksi Gerindra itu.
Hekal mengatakan, pembangunan proyek berjalan dengan baik, namun demikian Komisi VI juga mendapat penjelasan dari Dirut PT Hutama Karya, bahwa jika memang tidak ada anggaran yang masuk dalam tahun ini maka proyek ini terpaksa berhenti.
“Kunci keberhasilan dari proyek-proyek infrastruktur ini adalah kecepatan pembangunan. Namun kecepatan pembangunan harus diimbangi juga dengan penggunaannya yang meningkat. Dalam kondisi Sumatera yang penggunaannya masih rendah dan diproyeksikan akan rendah untuk beberapa tahun ke depan, kita harus pikirkan apakah biaya ini kita sudah sanggup biayakan. Jangan sampai proyek ini terhenti. Walaupun sedari awal, karena dia banyak tertunda, akhirnya terjadi pembengkakan biayanya yang tidak terkendali,” tandasnya.
Ia menyampaikan, pada masa sidang selanjutnya Komisi VI DPR RI akan memanggil Menteri BUMN untuk membicarakan mengenai konsep kelanjutan dari pada jalan Tol Trans Sumatera ini, berikut dengan pembiayaannya dan target-target penyelesaiannya.
“Kalau kita lihat, yang sangat mengganggu yaitu proyek sudah 4 tahun tapi pembebasan masih 20 persen. Memang masalah pembebasan tanah yang menjadi kunci untuk percepatan pembangunan ini. Kalau alat-alat bisa didatangkan dengan relatif cepat. Untuk itu kita perlu dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proyek ini bisa berjalan sukses,” tegas Hekal.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
